SURABAYA | B-news.id - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (FEB Unair) melakukan hearing bersama Komisi D DPRD Kota Surabaya dan Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, dengan tema “Mengawal APBD Kota Surabaya”.
Pertemuan tersebut membahas isu strategis tentang ketimpangan pemerataan fasilitas dan mutu pendidikan antarwilayah, serta efektivitas penggunaan anggaran pendidikan tahun 2025.
Baca juga: Komisi D DPRD Surabaya Tegaskan Mahasiswa Beasiswa Pemuda Tangguh Tak Boleh Drop Out
Koordinator Kajian BEM FEB Unair, Yeni, memaparkan bahwa meskipun angka harapan lama sekolah di Surabaya telah mencapai 14,29 tahun dan rata-rata lama sekolah 11,68 tahun, pemerataan kualitas pendidikan belum sepenuhnya merata.
“Beberapa wilayah seperti Kenjeran, Krembangan, dan Asemrowo memiliki proporsi sekolah berakreditasi A yang lebih rendah serta rasio murid-guru lebih tinggi dibanding wilayah pusat dan selatan,” ungkap Yeni.
Yeni juga menyoroti besarnya anggaran pendidikan Kota Surabaya yang mencapai Rp 2,5 triliun. Menurutnya, dana tersebut belum optimal menyentuh kebutuhan sekolah-sekolah di wilayah pinggiran.
“Anggaran sebesar itu seharusnya bisa benar-benar memperkuat pemerataan sarana dan akses pendidikan di daerah tertinggal,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FEB Unair, Rafly Mardiansyah, berharap sinergi antara mahasiswa dan DPRD dapat diperkuat ke depan.
“Kerja sama seperti antara BEM UGM dan DPRD Yogyakarta yang rutin dilakukan setiap tahun bisa menjadi contoh kolaborasi akademik dan kebijakan publik,” ujarnya.
DPRD dan Dispendik Respons Masukan Mahasiswa
Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, William Wirakusuma, menilai bahwa besarnya alokasi anggaran pendidikan perlu dikaji efektivitasnya.
Kalau dibagi secara kasar, Rp 2,2 triliun untuk sekitar 180 ribu siswa SD dan SMP negeri berarti hanya sekitar satu juta rupiah per anak per bulan. Kualitas pendidikan harus sepadan dengan anggaran yang kita keluarkan,” jelas William.
Ia juga membuka peluang bagi mahasiswa untuk melakukan riset dan skripsi berbasis kebutuhan pendidikan di Surabaya, sebagai bentuk kontribusi ilmiah bagi kebijakan publik.
Wakil Ketua Komisi D, Luthfiyah, menambahkan pentingnya inovasi agar kualitas pendidikan negeri dan swasta dapat seimbang.
“Sekolah negeri harus lebih baik karena sudah mendapat bantuan anggaran. Tapi sekolah swasta juga perlu didukung agar tidak tertinggal. Semua anak berhak mendapat pendidikan yang adil dan berkualitas,” ujarnya.
Baca juga: APBD Surabaya 2026 Disahkan, Mampukah Target Ambisius Pemkot Tercapai?
Luthfiyah juga menyinggung pentingnya pendidikan karakter sebagai upaya mencegah pernikahan dini dan mendorong kemandirian remaja.
Pemkot Terima Masukan dan Komitmen Perbaikan
Perwakilan Bappedalitbang Kota Surabaya, Emma, menyampaikan apresiasi atas hasil kajian mahasiswa.
“Masukan seperti ini membuat kami bisa melihat dari sudut pandang berbeda. Surabaya tetap berkomitmen menjaga mandatory spending pendidikan sebesar 20 persen dari APBD,” ujarnya.
Emma menambahkan, Pemkot terus membuka ruang partisipasi publik dalam penyusunan program pendidikan melalui musrenbang, forum anak, forum disabilitas, dan kelompok perempuan.
“Kami ingin semua pihak terlibat agar kebijakan pendidikan di Surabaya semakin komprehensif,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Ir. Yusuf Masruh, MM, menegaskan pihaknya siap memperkuat pemerataan mutu pendidikan di seluruh wilayah, termasuk bagi anak berkebutuhan khusus.
Baca juga: Interupsi Setelah APBD Disahkan: Anggota DPRD Soroti Izin Rumah Kos dan Aset Pemkot yang Menganggur
“Kami akan merumuskan formulasi yang lebih detail agar daya tampung, sarana, dan akses benar-benar merata,” jelas Yusuf.
Ia juga menyebut akan menindaklanjuti usulan mahasiswa terkait digitalisasi pembelajaran dan dukungan transportasi bagi pelajar yang tinggal jauh dari sekolah.
DPRD dan BEM Sepakat Perkuat Kolaborasi Akademik–Kebijakan
Menutup rapat, Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, dr. Akmarawita Kadir, mengapresiasi kontribusi BEM FEB Unair dalam memberikan masukan berbasis kajian akademik.
“Presentasi adik-adik membuka mata kami bahwa pemerataan pendidikan tidak bisa hanya dilihat dari angka statistik, tapi dari keberpihakan terhadap kelompok yang belum terlayani,” ujar Akmarawita.
Komisi D DPRD dan BEM FEB Unair sepakat untuk menindaklanjuti hasil hearing dengan menandatangi nota kesepahaman (MoU) guna memperkuat kolaborasi penelitian, advokasi kebijakan, dan pengawasan APBD sektor pendidikan di Kota Surabaya.(*)
Editor : Zainul Arifin