SURABAYA | B-news.id — Setelah APBD Kota Surabaya 2026 senilai Rp12,7 triliun resmi disahkan DPRD Kota Surabaya, publik kini menantikan kemampuan pemerintah kota dalam mengeksekusi berbagai program prioritas yang dinilai ambisius.
APBD yang bertambah dibanding tahun sebelumnya itu menempatkan fokus pada pembangunan infrastruktur, penguatan layanan dasar, serta program-program inovatif berbasis komunitas seperti Generasi G-Z Satu RW.
Baca Juga: Kasus Anak di Bawah Umur di Cafe Black Owl, Ketua Komisi D DPRD Surabaya Minta Dibentuk Tim Gabungan
Meski demikian, pertanyaan tentang realistis atau tidaknya target 2026 mencuat, mengingat dalam dua tahun terakhir sejumlah proyek strategis mengalami keterlambatan bahkan gagal tuntas sesuai jadwal.
Catatan Kinerja Dua Tahun Terakhir
Evaluasi atas kinerja 2024 dan 2025 menunjukkan beberapa persoalan, antara lain:
Proyek drainase dan pengendalian banjir yang belum terselesaikan secara merata di seluruh wilayah kota.
Infrastruktur pendidikan, seperti pembangunan beberapa sekolah baru, mengalami penundaan pengerjaan akibat persoalan teknis dan kualitas kerja kontraktor.
Proyek besar, seperti Radial Road dan akses Jalan Menganti–Lidah Wetan, mengalami kemunduran jadwal akibat pembebasan lahan yang rumit.
Kendala-kendala tersebut menjadi preseden yang membuat DPRD menekankan perlunya pengawasan berlapis dalam pelaksanaan APBD 2026.
Program Baru: Inovatif, Namun Berpotensi Terkendala Birokrasi
Sejumlah program baru Pemkot Surabaya tahun 2026 termasuk: Program Generasi G-Z Satu RW dengan dukungan dana Rp5 juta per RW.
Ekspansi pembinaan komunitas anak muda, pelatihan digital, dan kegiatan kewirausahaan.
Program uji coba tematik di beberapa dinas yang belum pernah diimplementasikan sebelumnya.
Baca Juga: Dua Proyek Mangkrak Diputus Kontrak, Komisi D Tekankan BPJS Ketenagakerjaan
Sejumlah anggota legislatif menilai program-program ini memiliki nilai positif, namun mengingatkan potensi tersendat oleh mekanisme birokrasi, terutama pada proses verifikasi, penggunaan dana, hingga pertanggungjawaban administrasi yang sering kali kompleks.
Pemkot Klaim Optimistis, DPRD Meminta Kedetilan Eksekusi
Pemerintah kota menyatakan optimistis seluruh target dapat tercapai karena:
Perencanaan dianggap lebih matang, Sejumlah proyek lanjutan sudah memegang perencanaan teknis dari tahun sebelumnya, dan Pagu anggaran 2026 memberikan ruang fiskal lebih luas
Namun DPRD menegaskan bahwa optimisme harus dibuktikan dengan eksekusi, bukan sekadar perencanaan.
“Target besar perlu diimbangi disiplin anggaran, kualitas perencanaan, dan percepatan tender. Jika tidak, kita hanya akan mengulang persoalan tahun-tahun sebelumnya,” ujar salah satu anggota DPRD dalam rapat pembahasan.
Pengawasan Jadi Kunci
Baca Juga: Interupsi Setelah APBD Disahkan: Anggota DPRD Soroti Izin Rumah Kos dan Aset Pemkot yang Menganggur
Pengamat tata kelola pemerintahan di Surabaya menilai keberhasilan APBD 2026 bergantung pada beberapa faktor kritis:
Percepatan tender dan penunjukan pelaksana proyek, Pengawasan kualitas kontraktor, Kecepatan pengambilan keputusan lintas dinas, Serta kedisiplinan realisasi anggaran triwulanan.
Jika hambatan-hambatan tersebut tidak diurai, maka potensi keterlambatan atau tidak tercapainya target 2026 kembali mengintai.
Menunggu Bukti di Lapangan
Dengan jumlah anggaran yang besar dan berbagai program baru yang diperkenalkan, masyarakat Surabaya kini menantikan apakah seluruh visi pembangunan 2026 dapat diwujudkan atau justru kembali terbentur masalah klasik seperti tahun-tahun sebelumnya.
Pemkot dan DPRD bersepakat bahwa tahun 2026 akan menjadi tolok ukur penting bagi efektivitas penggunaan APBD sekaligus komitmen pemerintah meningkatkan kualitas layanan publik. (*)
Editor : Redaksi
