KOTA MOJOKERTO | B-news.id - Politisi Perempuan di Parlemen Indonesia digambarkan sebagai 'Srikandi' yang berkontribusi secara sosial dan mengoptimalisasikan peran politiknya ditengah kondisi politik Indonesia yang dipengaruhi kultur patriaki.
Tanpa kecuali Srikandi Parlemen di Kota Mojokerto juga ingin berkontribusi maksimal bahkan turut mewarnai arah kebijakan pembangunan Kota Mojokerto kedepan.
Baca juga: DPRD Kota Mojokerto Sepakati APBD 2026, Tekankan Kemandirian Fiskal dan Utamakan Pelayanan Publik
Anggota parlemen perempuan dari partai politik PDIP yang sekaligus menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Mojokerto Ery Purwanti juga berharap melalui anggota dewan perempuan yang ada bisa membawa masyarakat Kota Mojokerto lebih sejahtera dengan fokus menjalankan tupoksinya.
Seusai menghadiri acara halal bihalal yang diadakan di lingkungan Tropodo Kelurahan Meri, Srikandi parlemen Kota Mojokerto ini mengatakan bahwa salah satu tupoksi anggota dewan adalah mengawasi jalannya pemerintahan.
"Dan kita di DPRD Kota Mojokerto dibagi menjadi 3 komisi. Melalui mitra-mitra komisi itulah fungsi pengawasan kita jalankan," tutur Ery Purwanti sewaktu diwawancarai oleh awak media, Sabtu (26/5/2025).
Ia juga menambahkan anggota dewan yang telah terbagi di masing-masing komisi ini melakukan pengawasan dari awal perencanaan hingga pelaksanaan program.
"Kita kawal dari mulai tahap perencanaan, pembahasan sampai dengan eksekusi anggarannya," imbuhnya.
Baca juga: Tindaklanjuti 10 Rekomendasi KPK, Ning Ita Tegaskan Komitmen Anti Korupsi
Selanjutnya politisi yang akrab disapa Ning Ery ini menegaskan bahwa sesuai dengan tiga fungsi dewan, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran atau budgeting dan fungsi pengawasan.
"Kita tidak bisa lepas dari tiga fungsi itu, tentunya kalau berkaitan dengan pengawasan jalannya pemerintahan kita akan maksimalkan melalui mitra-mitra komisi yang ada, baik itu komisi satu, komisi dua maupun komisi tiga. Mitra-mitra komisi itu adalah organisasi perangkat daerah (OPD) yang sudah terbagi di tiap komisi," tegasnya.
Sedangkan terkait efisiensi anggaran yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat tentu pemerintah daerah akan mengikutinya. Sesuai dengan Perpres Nomor 1 Tahun 2025 bahwa setiap pemerintah daerah wajib hukumnya untuk melakukan efisiensi.
Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI telah dituangkan besaran anggaran dari masing-masing daerah.
Baca juga: Wali Kota Mojokerto Sampaikan Tanggapan atas Tiga Raperda Inisiatif DPRD
APBD yang ada hasil efisiensi ini juga harus selaras dan mendukung program-program dari pemerintah pusat, seperti MBG dan Ketahanan Pangan. Sudah barang tentu pihak dinas atau OPD yang ada akan menyesuaikan dengan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
"Adapun hasil efisiensi ini muaranya adalah bagaimanai dengan anggaran yang ada tetap dapat untuk pemenuhan pelayanan terhadap masyarakat. Tolok ukurnya bagaimana dengan anggaran yang kita miliki bisa untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan, itu yang terpenting," pungkasnya.
Perlu diketahui anggota Srikandi Parlemen atau dewan perwakilan rakyat dalam hal ini DPRD Kota Mojokerto ada 4 orang yaitu ; Ery Purwanti, Silvira Elya Rosa dari PDIP, Enny Rahmawati dari PKB dan dr. Dhita Rosita Ayu Lestari dari partai Golkar. (eko/ adv)
Editor : Zainul Arifin