BLITAR | B-news.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar menegaskan pentingnya alokasi anggaran yang tepat sasaran di tengah kebijakan efisiensi yang diterapkan oleh pemerintah pusat.
Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, menekankan bahwa meskipun ada kebijakan refocusing anggaran, sektor-sektor krusial seperti pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan harus tetap menjadi prioritas utama.
Baca juga: Ormas BIDIK Demo Soroti Ketimpangan Wilayah di Kabupaten Blitar
Menurut Supriadi, yang akrab disapa Pak Kuat, efisiensi anggaran tidak boleh diartikan sebagai pemangkasan tanpa arah, melainkan sebagai upaya untuk mengalokasikan dana secara lebih bijak agar benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Anggaran harus digunakan seefisien mungkin, terutama untuk sektor yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. Dengan begitu, kita bisa memastikan setiap dana yang dialokasikan benar-benar memberikan dampak positif,” ujarnya pada Selasa (11/3/2025).
Dalam bidang pendidikan, DPRD Kabupaten Blitar berharap efisiensi anggaran justru bisa meningkatkan kualitas layanan. Anggaran harus dialokasikan untuk memperbaiki fasilitas sekolah, meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, serta memperluas akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Jangan sampai efisiensi justru membuat kualitas pendidikan menurun. Kita harus memastikan bahwa anak-anak kita tetap mendapatkan pendidikan yang layak,” tambahnya.
Sektor kesehatan juga menjadi perhatian utama. DPRD mendorong Pemkab Blitar untuk memastikan layanan kesehatan tetap optimal, baik dari segi fasilitas maupun tenaga medis. Penyediaan alat kesehatan, peningkatan kualitas rumah sakit dan puskesmas, serta ketersediaan obat-obatan harus tetap terjamin meskipun anggaran mengalami penyesuaian.
“Jangan sampai masyarakat kesulitan mendapatkan layanan kesehatan karena keterbatasan anggaran. Ini justru sektor yang harus diperkuat,” tegas Supriadi.
Selain itu, ketahanan pangan juga menjadi fokus DPRD Kabupaten Blitar. Mereka meminta Pemkab untuk lebih memperhatikan sektor pertanian dan peternakan dengan memberikan dukungan nyata kepada petani dan pelaku usaha kecil di bidang pangan.
Program bantuan, akses permodalan, hingga subsidi pupuk dan bibit harus tetap berjalan guna menjaga stabilitas harga pangan dan kesejahteraan para petani.
Baca juga: ADD 2026 Menurun, Kades dan Perangkat Desa se-Blitar Gelar Hearing dengan DPRD
Dengan adanya efisiensi anggaran, DPRD menilai bahwa langkah yang harus diambil bukanlah memangkas program-program penting, melainkan memastikan setiap program berjalan efektif dan tanpa pemborosan.
Supriadi menekankan bahwa pengelolaan anggaran harus dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Pihak DPRD juga akan terus mengawasi implementasi kebijakan ini agar tidak ada program yang berhenti di tengah jalan akibat efisiensi anggaran.
Mereka berharap Pemkab Blitar dapat mencari solusi terbaik agar program-program prioritas tetap berjalan tanpa hambatan. “Jangan sampai efisiensi ini menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan mendasar masyarakat,” imbuhnya.
Lebih lanjut, DPRD Kabupaten Blitar juga mengajak semua pihak, termasuk masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, untuk turut serta dalam mengawasi penggunaan anggaran daerah.
Baca juga: Lansia Tewas Tertabrak KA di Garum Blitar
Dengan partisipasi aktif dari berbagai elemen, diharapkan anggaran bisa digunakan secara efektif dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.
Kebijakan efisiensi anggaran memang tidak bisa dihindari, namun dengan pengelolaan yang tepat, sektor-sektor utama tetap bisa berkembang dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat Kabupaten Blitar.
DPRD berkomitmen untuk terus memperjuangkan kepentingan rakyat agar setiap kebijakan yang diambil pemerintah tetap berpihak pada kesejahteraan warga.
Sebagai penutup, Supriadi menegaskan bahwa DPRD Kabupaten Blitar akan terus berupaya agar kebijakan efisiensi anggaran ini tidak berdampak negatif terhadap layanan publik.
“Kami ingin memastikan bahwa anggaran digunakan secara tepat guna dan tidak ada yang disia-siakan. Harapannya, masyarakat Kabupaten Blitar tetap mendapatkan hak mereka, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan,” pungkasnya. (hmsdprdkab)
Editor : Zainul Arifin