BLITAR | B-news.id - Untuk percepatan pembangunan infrastruktur tahun anggaran 2023, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Blitar akan memulai proses pekerjaan pembangunan infrastruktur lebih awal. Pasalnya waktu proses lelang pengadaan barang dan jasa ini juga menjadi salah satu kendala penyebab terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan proyek.
Hal ini diakui oleh Kepala Dinas PUPR Kabupaten Blitar Dicky Cubandono, ketika dikonfirmasi wartawan diruang kerjanya, Kamis (15/12/2022) kemarin.
Menurutnya, waktu proses lelang tender paket pekerjaan sangat berpengaruh dengan selesainya pembangunan infrastruktur, oleh karena itu pihaknya membuat solusi, salah satunya memulai proses lelang tender paket pekerjaan lebih awal.
"Saya rencanakan itu di akhir Desember ini selesai, nanti perubahan standar harga juga baru nanti prediksi saya Februari klu bisa maju diakhir Januari kenapa tidak,"katanya.
Lebih lanjut Dicky menyampaikan bahwa, untuk jenis pekerjaan yang didahulukan, ada jalan ada drainase, ada beton, tapi yang utamanya yang beton - beton kita dahulukan.
"Jadi 50% yang saya rencanakan itu Februari sudah saya mulai. Nanti sisanya secepatnya. Nanti kita kejar sebelum PAK sudah selesai. Itu harapan saya.Karena saya sudah setahun ini mendalami bagaimana agar pekerjaan bisa cepat selesai,"ungkapnya.
Kepala Dinas PUPR menjelaskan, prinsip yang sudah tayang di etalase itu hukumya wajib kita e-Katalog. Tapi untuk yang belum tentu nanti kalau kegiatan kecil ya tetap kita PL, kalau yang besar kita e-proc. Kalau e-proc aja prosesnya 2 bulan bisa lebih sebab ada masa sanggah. Jadi membutuhkan waktu yang cukup sehingga dalam kegiatan tidak terlambat.
"E-Katalog itu yang jelas, ya ini harus di sosialisasi, ini adalah amanah Undang-undang. Kelebihannya cepat, yang kedua ya mohon maaf sebelumnya, kalau CV itu kan perantara. Kalau ini kan kita bisa langsung ke pabrik, sehingga harga dan hasilnya insyaAllah akan lebih baik serta volumenya akan lebih mencukupi,"jelasnya.
Cuma nanti memang harus ada sosialisasi yang masif. Kemudian CV itu masih bisa masuk kemana? Itu nanti biar BLP yang menangani.
"Untuk prosentase PL nanti insyaalloh terus berkurang, karena kalau melalui e-katalog, katakanlah e-katalog misalnya, kita bisa gabung PL nya hotmix yang ada dalam satu kecamatan, sehingga tidak menjadi PL. Kita jadikan satu. Itulah kelebihan e-katalog," paparnya.
"Untuk tahun 2023 kebijakan prosentase untuk wilayah selatan dan utara, ibunya (Bupati Blitar Hj Rini Syarifah-red) kemarin minta 80�n 20%, sebab saat ini yang banyak wilayah utara. Kita fokus ke wilayah selatan. Kita lihat nanti tapi yang jelas banyak wilayah selatan.Untuk pagu 2023 juga ada peningkatan yang dulu Rp 100 miliar lebih sekarang kita naikan menjadi 300 milyar,"pungkasnya.
Perlu diketahui, untuk pengawas paket pekerjaan hotmix adalah rekomendasi dari BPK, jadi benar - benar kualitas dan mutunya menjadi baik. (sunyoto)
Editor : Zainul Arifin