TANGERANG | B-news.id - Proyek Strategis Nasional (PSN) di PIK 2 yang berlokasi di Kecamatan Kosambi dan Teluknaga Kabupaten Tangerang, Banten itu kini menjadi bola liar yang isunya kian hari kian membesar dan kemana-mana.
Di antara lembaga yang mempermasalahkan PSN di PIK2 itu adalah MUI Pusat dan FPI. Isu ramainya PSN dan PIK2 awalnya disuarakan oleh Said Didu.
Muhammad Rofii Mukhlis, Ketua Barisan Ksatria Nusantara, yang akrab disapa Gus Rofi'i ketika dihubungi melalui telepo selulernya, menyesalkan sikap MUI yang tidak memahami persoalannya PSN di PIK2 lalu bersikap seolah-olah proyek PSN di PIK 2 itu adalah proyek yang bermasalah dan harus dihentikan.
Cak Ofi, panggilan akrab Muhammad Rofii Ketua BKN itu menyesalkan sikap MUI yang tidak memahami antaara PSN, sebagai proyek pemerintah yang berdiri diatas tanah milik perhutani, oleh MUI dikira PSN itu proyeknya PIK2 yang pembelian tanahnya millik warga dan pembayarannya bermasalah.
Dalam keterangan persnya pada 7/1/2024 lalu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Informasi dan Komunikasi, KH. Masduki Baidlowi menyatakan MUI menegaskan PSN PIK 2 harus segera dihentikan.
Tanah PSN yang lokasinya bersebelahan dengan tanah PIK 2. (Ist)
Kesalah pahaman MUI terkait PSN dan PIK 2 itu, bahkan sampai pada sikap mau mendatangkan tim apreasal untuk menilai harga tanah dalam proyek PSN. KH. Masduki Baidlowi tidak memahami kalau PSN di PIK2 itu tanahnya bukanlah tanah milik warga, melainkan tanah milik perhutani.
Dengan mengirimkan Vido gambar tanah kepada wartawan media ini, Cak Ofi menjelaskan bahwa tanah yang akan dibangun proyek PSN di PIK 2 itu bukanlah proyeknya PIK2.
"Tanah perhutani dengan tanahnya PIK2 itu berbeda. Memang tanahnya ada di sebelah tanahnya PIK2, tapi tanah yang di jadikan proyek PSN itu miliknya perhutan. Jadi proyek PSN ini tidak ada tanahnya warga yang dirugikan," terang Cak Ofi.
Cak Ofi, menyesalkan MUI juga FPI yang menganggap PSN dan PIK2 itu adalah hal yang sama. "Dari mginput informasi yang salah itu bisa berakibat salah outputnya dalam bersikap. PSN itu adalah proyek stategisnya pemerintah, yang tanahnya milik pemerintah, yang membangun swasta," jelasnya.
Dalam wawancara di sebuah kanal Youtube Sandi Tumewu, Gus Rofii menuturkan, bahwa dalam proyek PSN itu nanti yang membangun adalah swasta. Disitu pemerintah dapat keuntungan karena tidak mengeluarkan uang untuk pembangunan proyek PSN tersebut.
"Pemerintah mendapatkan keuntungan kalau PSN itu dibangun oleh swasta karena tidk mengeluarkan duet . Disamping jga Alamnya akan aman karena lingkungannya dijaga.Investor yang akan membangun itu berkomitmen akan menambah jumlah luasan hutan mangrufnya. Dari yang asalnya 91 ha menjadi 541 ha. Jadi tempat wisata, laut yang akan mengalami abrasi bisa aman, ada i taman safari, ada wisata kebhinekaan dll," terang Cak Ofi.
Karena itu Cak Ofi berharap pak Prabowo melanjutkan program PSN itu karena dampaknya baik, baik secara percepatan pembangunan dan berdampak secara ekonomi bagi masyarakat di sekitar PSN itu.
Dalam sebuah keterangannya di media, pihak manajemen PIK 2 dibawah naungan Agung Sedayu Grup menjelaskan bahwa PSN dan PIK 2 itu adalah hal yang berbeda PSN tidak dirancang secara asal- asalan dan tidak mengambil lahan produktif warga masyarakat..
Manajemen pihak PIK 2 menegaskan, pembangunan PSN itu tidak dilakukan secara asal-asalan dan tidak mengambil tanah produktif masyarakat. Dengan pembangunan PSN di sekitar pesisir itu bisa berdampak positif terhadap masyarakat.
Sementara itu, FPI berencana demo PSN PIK2. Seperti keterangan dalam surat FPI rencana mendemo PSN itu bisa diduga bahwa FPI salah paham terkait proyek PSN. Dalam poin 2 ada kalimat meng - PSN - kan PIK2 itu itu bukti bahwa FPI tidak mengerti apa yang dipermasalahkan dalam demo itu. (mnr)
Editor : Zainul Arifin
