Inilah Putusan Bawaslu Hasil Sidang Sengketa Pileg Kota Malang Dapil Blimbing

Suasana Sidang Bawaslu terkait Sengketa Pileg Kota Malang. (Ist)
Suasana Sidang Bawaslu terkait Sengketa Pileg Kota Malang. (Ist)
b-news.id leaderboard

MALANG | B-news.id - Sidang pelanggaran administrasi Bawaslu Kota Malang, M. Hamdan Akbar Safara, S. AP., M.AP., memutuskan Komisioner KPU Kota Malang secara sah melanggar tatacara prosedur dan mekanisme pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan surat suara di Tingkat Kota Malang yang digelar di ruang sidang kantor Bawaslu Kota Malang, Rabu,  (27/03/2024 ).

“Bahwa terlapor terbukti secara sah atas perbuatannya melanggar tatacara prosedur dan mekanisme pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan surat suara di Tingkat Kota dan memberikan teguran kepada terlapor untuk tidak mengulangi lagi atas perbuatannya.” tutur Hamdan.

Dalam Sidang Bawaslu tersebut terkait mekanisme laporan Pelanggaran ini yang disampaikan Caleg Dra. Wiwik Sukesi, M.Si dari PDI-P, daerah pemilihan (Dapil) dua Kecamatan Blimbing Kota Malang.

Fajar SH, pengacara Wiwik Sukesi, setelah sidang menyatakan,  Komisioner KPU Kota Malang telah terbukti melanggar tatacara prosedur serta mekanisme rekapitulasi penghitungan surat suara di Hotel Haris pada 3 Maret 2024  lalu. Hal ini menunjukkan adanya kecurangan terhadap rekapitulasi seperti yang disampaikan kliennya. Namun, Fajar menyatakan ketidakpuasan tim pengacara terhadap keputusan tersebut.

“Meskipun putusan ini sudah menyebutkan adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Kota Malang, Bahwa kami bersama Tim pengacara Wiwik merasa keberatan dan tidak sesuai dengan harapan kami. Seharusnya pihak Bawaslu ada ketegasan guna melangkah serta memutuskan telah terjadi pencurian suara atau penggelembungan suara. Tetapi fakta menunjukkan telah terjadi perbedaan selisih suara dari PDIP Perjuangan suaranya dialihkan ke caleg No.1 Dapil Blimbing dan itu sudah diakui Majelis dalam pertimbangan. Ironisnya dalam amar putusannya masih jauh dari harapan. Padahal fakta hukumnya pada waktu rekapitulasi di Hotel Haris 3 Maret 2024, ada cacat hukum telah terkoreksi dengan hasil sandi data. Tetapi Bawaslu tidak menuangkan dalam amar keputusannya,"pungkas Fajar.

Setrategi selanjutnya yang diambil oleh Tim Kuasa Hukum Wiwik Sukesi adalah dengan mengajukan upaya hukum koreksi ke Bawaslu RI dalam waktu tiga hari setelah penetapan hasil sidang Bawaslu tersebut.

Andi Rahmanto, SH, penetapan klainnya Wiwik Sukesi, mengungkapkan sidang tersebut sebagai bukti adanya pencurian suara partai yang diarahkan ke caleg nomor satu Dapil Blimbing, dengan jumlah 376 suara, akhirnya mengubah perolehan suara dan posisi yang bersangkutan.

Fajar SH. Loyer hukum Wiwik Sukesi bersama Andi Rahmanto SH Kuasa Hukum Wiwik saat ditemui Awak media usai putusan hasil sidang sengketa. (Ist) 

“Terkait sidang hari ini telah membuktikan kebenaran terhadap aksi adanya pencurian suara partai yang lari ke caleg No.1 dapil Blimbing. Kami berharap dalam kasus ini tidak berhenti sampai disini saja namun ada Gerakan dari Gakumdu menjadi role model supaya tindakan culas seperti tidak ada lagi dalam proses Pemilu maupun Pilkada,“ ungkap Andi Rahmanto.

Ketua KPU Kota Malang, Aminah Asmaningtyas, mengungkapkan penyesalannya atas keputusan Majelis Sidang Bawaslu yang dinilai tidak konsisten. Namun, pihaknya tidak dapat memberikan tanggapan lebih lanjut karena perlu berkonsultasi dengan komisioner lainnya.

”Oleh sebab itu dalam rekapitulasi tingkat kota ada masalah dan jika tidak bisa diselesaikan, kami meminta fatwa Bawaslu pada waktu itu dan kemudian Bawaslu merekomendasikan guna menuliskan didalam surat adanya kejadian khusus yang nantinya dibahas ditingkat lebih atas," tutur Aminah saat ditemui awak media usai sidang.

Intinya sampai detik ini telah mencapai tingkat rekapitulasi Provinsi di Jawa Timur dan ditemukan memang ada perbedaan dalam sanding data, namun mekanisme untuk mengubah keputusan yang sudah ditetapkan tidak ada. Hal ini membuat langkah selanjutnya hanya bisa melalui Mahkamah Konstitusi.

Harapan putusan ini, terhadap proses pemilu semakin meningkat, dan para pihak terlibat berharap agar keadilan pemilu di tahun ini supaya ditegakkan.(din)

b-news.id skyscraper

Berita Lainnya

b-news.id skyscraper