Pandangan Umum Fraksi GPN DPRD Kabupaten Blitar Terhadap LKPJ Bupati 2023

H.Sunarto, ST juru bicara fraksi PGN saat menyampaikan pandangan umum.(ist)
H.Sunarto, ST juru bicara fraksi PGN saat menyampaikan pandangan umum.(ist)
b-news.id leaderboard

BLITAR |  B-news.id - Fraksi Gerakan Pembangunan Nasional (GPN) DPRD Kabupaten Blitar menyampaikan pandangan umumnya terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blitar Tahun 2023, pada Rapat Paripurna yang digelar di Graha Paripurna DPRD, Rabu (20/03/2024) malam.

Pandangan umum itu disampaikan juru bicara Fraksi GPN H.Sunarto, ST pada Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar Muhammad Rifa’i didampingi Mujib SM dan dihadiri Bupati Blitar Rini Syarifah, perwakilan jajaran Forkopimda, Sekda Kabupaten Blitar Izul Marom serta sejumlah kepala OPD dan 33 anggota DPRD yang hadir.

H Sunarto, ST selaku juru bicara fraksi GPN dalam pandangan umumnya mengatakan, fraksi Gerakan Pembangunan Nasional mengapresiasi atas pencapaian dan prestasi kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar pada tahun anggaran 2023. Namun fraksi GPN mengajak Pemerintah Kabupaten Blitar tetap bekerja keras, karena pada kenyataannya warga masyarakat Kabupaten Blitar yang berada dalam garis kemiskinan.

"Kami mengucapkan terima atas kerja kerasnya selama ini dimana banyak capaian program yang telah terpenuhi bahkan beberapa program berhasil melebihi target," ungkapnya.

Kata Sunarto, pemerintah daerah tetap harus bekerja keras karena kenyataannya masih banyak warga masyarakat Kabupaten Blitar yang berada dibawah garis kemiskinan, pengangguran atau kesulitan memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang layak.

"Masih banyak sarana dan prasarana infrastruktur khususnya jalan yang rusak, sisi lain didalam LKPJ tidak menyebut berbagai kendala dan kegagalan berbagai program sehingga fraksi DPRD memahami ada paradoks dari narasi LKPJ diatas, yang salah satunya terdapat kas kosong di pemerintah kabupaten Blitar belum lagi ada beberapa proyek yang anggarannya besar seperti pembangunan jembatan di Desa Dawuhan Kecamatan Kademangan yang mengalami putus kontrak proyek tersebut yang anggarannya diterimakan pada Tahun 2022 dari pemerintah pusat yang kemudian digunakan pada tahun 2023 sampai lompat ke tahun 2024 bahkan diberi kesempatan dua kali tetap tidak selesai sehingga terjadi putus kontrak menunjukkan pemerintah daerah lalai dalam perencanaan pelelangan dan penjadwalan, lebih ironis lagi pekerjaan proyek dilaksanakan oleh kontraktor luar daerah yang tidak kompeten," katanya.

Selain itu fraksi GPN juga menyoroti pembangunan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi sampai di pindah tangankan ke kontraktor lain atas pekerjaan yang sama, telah beroperasinya peternakan sapi di Desa Gununggede yang menimbulkan polemik di tengah masyarakat, tingginya tarif air PDAM, hingga penanganan masalah stunting, serta keluhan masyarakat lampu penerangan jalan banyak yang mati dan penanganan obyek wisata.

"Oleh karena itu kami fraksi GPN memberikan saran dan masukan kepada pemerintah daerah melakukan pembenahan perbaikan sistem untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan agar dapat segera dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya. (dprdkab/sun)

b-news.id skyscraper

Berita Lainnya

b-news.id skyscraper