BI & Pemprov Jatim Jaga Stabilitas Harga & Digitalisasi Transaksi

avatar Hari Triyono
HLM TPID serta TP2DD, Kamis (26/2) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya. (foto: ist)
HLM TPID serta TP2DD, Kamis (26/2) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya. (foto: ist)

SURABAYA | B-news.id - Kenaikan harga pangan yang terjadi di setap HBKN Idulfitri perlu ditangani secara struktural dan bersama-sama. Tujuannya demi menjaga daya beli masyarakat dan memberi insentif ke petani/peternak. 

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jatim bersama Pemprov Jatim, 38 pemkab/kota, Satgas Pangan serta pelaku usaha memperkuat komitmen menjaga stabilitas harga dan digitalisasi transaksi keuangan daerah untuk ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat melalui High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Kamis (26/2/2026) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya. 

Baca Juga: Gubernur Khofifah Berangkatkan Truk Etalase Pengendalian Inflasi Kabupaten/Kota (EPIK Mobile) Sasar 15 Kab/Kota

“Konsolidasi level pimpinan lembaga/instansi se-Jatim wujud nyata sinergi BI dengan pemda serta seluruh instansi anggota TPID dan TP2DD se-Jatim dalam mendukung pertumbuhan Jatim yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya tahan,” tegas Ibrahim, Kepala BI Jatim saat memaparkan kondisi perekonomian, perkembangan inflasi, dan digitalisasi.

Ibrahim juga menyebutkan kondisi disparitas harga dan pasokan komoditas yang masih terjadi antarwilayah di Jatim dan menekankan pentingnya sinergi intradaerah untuk mencukupi kebutuhan pangan dan stabilitas harga. 

HLUM dengan tema “Menjaga Stabilitas Harga dan Optimalisasi Digitalisasi Transaksi Pemerintah Daerah Menuju Ketahanan Pangan serta Kesejahteraan Masyarakat”, dipimpin Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. 

“Jatim sebagai lumbung pangan nasional perlu memperkuat kerja sama intraprovinsi dan antarprovinsi guna mendukung pemerataan distribusi pangan,“ tutur Khofifah. 

Khofifah juga menyampaikan bahwa Jatim secara aktif mengantisipasi potensi curah hujan tinggi dengan melakukan operasi modifikasi cuaca yang terbukti berhasil meminimalisir bencana hidrometeorologi, termasuk dampaknya terhadap perekonomian. 

HLM yang digelar untuk mensinergikan strategi 4K pengendalian inflasi (kestabilan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan mengelola komunikasi efektif), mendiskusikan terkait pasokan komoditas hortikultura dan daging ayam, sapi serta BBM/LPG yang mencukupi, prakiraan cuaca yang membaik ke depan dan dampaknya bagi pertanian, diskon tarif angkutan udara dan penyediaan mudik gratis, hingga upaya pengendalian harga oleh Satgas Pangan. 

Baca Juga: Pemprov Jatim Gelar Pasar Murah di Jemur Wonosari Surabaya, Gubernur Khofifah Pastikan Harga Terkendali

Adhy Karyono, Sekdaprov Jatim menyampaikan capaian pengendalian inflasi Jatim pada tahun 2025 yang tetap terjaga dalam rentang sasaran nasional 2,54196 serta langkah aksi pengendalian inflasi yang akan dilakukan khususnya pada momen Ramadhan - Idulfitri 2026. 

Pada rapat level pimpinan itu juga dibahas mengenai strategi percepatan dan perluasan digitalisasi daerah sebagai upaya menjaga kemandirian fiskal dan peningkatan pelayanan ke masyarakat. Khofifah juga menegaskan pentingnya percepatan ekosistem digital dan orkestrasi peta jalan digitalisasi daerah. 

Arahan ini sejalan dengan pernyataan Kepala BI Jatim Ibrahim, bahwa percepatan dan perluasan digitalisasi pendapatan dan belanja daerah perlu terus diperkuat melalui berbagai inovasi kebijakan dan program serta menghimbau untuk selalu melakukan monitoring dan evaluasi peta jalan TP2DD daerah. 

BI siap mendukung sinergi dan inovasi pemda sekaligus mengawal Jatim dalam digital championship TP2D0. 

Baca Juga: Gubernur Khofifah Bersama Menko Pangan Gelar Rakor MBG di Jatim, Dorong Percepatan dan Maksimalisasi Sertifikasi SPPG

Sebagai bentuk penguatan program pengendalian inflasi khususnya menjelang HBKN Idulfitri 1447 H, dilakukan peluncuran program Etalase Pengendalian Inflasi Kab/Kota (EPIK) Mobile Jatim 2026. EPIK Mobile adalah platform distribusi pemasaran keliling yang mengefisienkan rantai pasok dengan menghubungkan produsen dengan masyarakat. 

Program awal ini bersinergi dengan 15 kab/kota di Jatim dan Bulog yang menjual produk dengan harga terjangkau. Komoditas yang dijual berupa beras SPHP, beras Jatim Cettar (hasil korporasi petani binaan Provinsi Jawa Timun), minyak goreng, dan gula pasir. 

Ke depan, BI Jatim terus memperkuat sinergi dengan Pemprov Jatim bersama TPID dan TP2DD se-Jatim serta pelaku usaha mewujudkan pertumbuhan ekonomi Jatim yang berkelanjutan dan berdaya tahan guna mendukung tercapainya Asta Cita dan visi Jatim sebagai Gerbang Baru Nusantara. (*)

Berita Terbaru