Paripurna DPRD Kabupaten Blitar Agenda Penyampaian LKPJ Bupati Tahun 2023 dan Pokkir 2025

Suasana rapat Paripurna DPRD agenda penyampaian laporan LKPJ Bupati tahun 2023.(ist)
Suasana rapat Paripurna DPRD agenda penyampaian laporan LKPJ Bupati tahun 2023.(ist)
b-news.id leaderboard

BLITAR | B-news.id -  Di hari ke 4 pada bulan Suci Ramadhan 1445 H ini DPRD Kabupaten Blitar menggelar Rapat Paripurna bertempat di Gedung Graha Paripurna jalan Kota Baru Kecamatan Kanigoro Blitar, Jum'at 15 Maret 2024 malam, dengan agenda Penyampaian Penjelasan Bupati terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blitar Tahun anggaran 2023.

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar Muhammad Rifa’i didampingi Susi Narulita dan Mujib SM itu, selain mengagendakan mendengarkan penyampaian penjelasan Bupati Blitar tentang LKPJ tahun 2023 juga membahas agenda lainnya yakni Penyampaian Laporan Pokok-pokok Pikiran tahun 2025.

Turut hadir dalam rapat paripurna ini diantaranya Bupati Blitar Hj Rini Syarifah, perwakilan jajaran Forkopimda, Sekda Kabupaten Blitar Izul Marom, sejumlah kepala OPD dan anggota DPRD Kabupaten Blitar.

Muhamad Rifa'i selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar dalam rapat paripurna menyampaikan, bahwa ada dua hal yang menjadi dasar paripurna kali ini, pertama, beberapa waktu lalu Bupati Blitar mengirimkan surat tertanggal 29 Februari 2024 perihal penyampaian LKPJ tahun 2023. Kedua, pokok-pokok pikiran DPRD disampaikan paling lambat 1 minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan.

“Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. DPRD akan segera membentuk pansus yang bertugas membahas LKPJ dan akan bekerja sampai awal April 2024,” kata Rifa'i.

Prnyerahan laporan Pokkir DPRD 2025. (ist) 

Sementara itu dalam penyampaian laporan pokok-pokok pikiran (Pokkir) 2025 DPRD Kabupaten Blitar melalui juru bicaranya (Jubir) Sugeng Suroso mengatakan, "Pokok-pokok Pikiran DPRD merupakan saran dan pendapat DPRD yang diperoleh berdasarkan hasil reses atau penjaringan aspirasi masyarakat, yang merupakan perwujudan pelaksanaan sumpah janji anggota DPRD,” kata Sugeng Suroso.

Salah satu bentuk usulan keterwakilan masyarakat melaui DPRD yaitu berupa dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Blitar, yang terangkum ke dalam seluruh urusan kewenangan pemerintah di tingkat Provinsi.

Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Blitar, merupakan dokumen yang sangat penting dan strategis untuk mendasari dan mengarahkan pelaksanaan pembangunan agar tidak lepas terhadap perwujudan visi dan misi Kabupaten Blitar yang sangat diperlukan sebagai bahan penyusunan draf awal dokumen RKPD.

RKPD Kabupaten Blitar tahun 2025 merupakan tahun keempat atau tahun tahapan percepatan untuk perwujudan Visi dan Misi daerah RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026.

“DPRD Kabupaten Blitar merekomendasikan hendaknya Perencanaan pembangunan Daerah tahun 2025 tidak terlepas dari hasil-hasil pembangunan tahun-tahun sebelumnya,” ungkapnya.

Lebih lanjut Sugeng Suroso berharap agar RKPD dan APBD tahun 2025 lebih bermakna bagi masyarakat Kabupaten Blitar, khususnya dalam membangun Kabupaten Blitar sesuai dengan capaian visi dan misi yang telah dijanjikan dalam RPJMD.

“Kami berharap dokumen pokok-pokok pikiran yang dihasilkan oleh DPRD sebagai representasi rakyat Kabupaten Blitar ini mampu membenahi berbagai persoalan di Kabupaten Blitar,” harapnya. (adv/sun)

b-news.id skyscraper

Berita Lainnya

b-news.id skyscraper