Kecurangan Suara Caleg di PDIP, Bawaslu Kota Malang Kumpulkan Data

M. Hasbi Koordinator Bidang Pencegahan dan Humas Bawaslu Kota Malang. (Ist)
M. Hasbi Koordinator Bidang Pencegahan dan Humas Bawaslu Kota Malang. (Ist)
b-news.id leaderboard

MALANG | B-news.id - Terkait praktik pencurian suara caleg yang mencuat di internal partai PDI-P Kota Malang guna meloloskan caleg tertentu terus bergulir.

Kuasa hukum dari caleg DPRD Provinsi Jatim Dapil VI H. Gunawan HS atau Gunawan Center telah melayangkan surat somasi kepada KPU dan Bawaslu Kota Malang karena dianggap KPU dan Bawaslu Kota Malang tidak mengindahkan laporan dugaan pencurian suara yang mereka lakukan.

Khusairi juru bicara Gunawan Center juga membenarkan, ada oknum PPK pada 3 Kecamatan di Kota Malang, yakni Sukun, Blimbing dan Lowokwaru telah melakukan perubahan perolehan suara dengan cara memindahkan sebagian suara partai PDI Perjuangan di masing- masing Kecamatan. 

“Bahwa dari suara tidak sah dan juga dari perolehan suara caleg partai lain untuk dipindahkan ke perolehan suara atas nama Saifudin Zuhri, S.H.I., caleg nomor 2 dari PDI Perjuangan” Tegasnya

Menanggapi terkait somasi tersebut, M. Hasbi A selaku Bidang Pencegahan Permas dan Humas Bawaslu Kota Malang mengatakan bahwa Bawaslu Kota Malang tetap akan menindaklanjuti dengan mempersiapkan barang bukti, karena kalau menyangkut perselisihan bukan hanya Bawaslu tapi juga ada KPU. 

“Dan guna kelanjutannya kalau tidak bisa selesai di tingkat Kota, kita akan tingkatkan ke Provinsi. Karena memang waktu di tingkatan Kota itu akan terbuka, karena ada saksi yang diberikan mandat” jelas Hasbi ketika dikonfirmasi di kantornya pada Rabu (06/03/2024)

“Bahwa di Bawaslu ini sistemnya berjenjang dalam laporan tersebut. Dari tingkat TPS dan lain-lain, kalau di tingkat TPS Bawaslu juga melakukan pengawasan. Dan sekarang dalam input data mulai dari C hasil difoto semua” Bebernya.

Sementara itu dalam menanggapi dugaan pengusiran saksi, ia menjelaskan bahwa untuk rekapitulasi adalah tahapan dari KPU, dan Bawaslu memang memahami karena melaksanakan perihal tentang peraturan yang dibuat KPU. 

“Kita memang tidak bisa, ketentuannya adalah saksi yang diberikan mandat, ternyata kemarin yang masuk saksi yang tidak mendapatkan mandat dari partai” ungkapnya 

“Saksi yang dimaksud adalah saksi dari peserta pemilu yakni partainya” katanya

Bawaslu juga melakukan pengecekan, ternyata saksi itu harus dari saksi partai pemilu. Dan kalau misal di Kota Malang berarti dari saksi yang diberikan dari DPC atau DPD Partai. 

“Memang ada surat mandatnya dari Partai yang menugaskan” ucapnya

Dan sampai saat ini, sudah ada 4 laporan yang masuk ke Bawaslu Kota Malang dari peserta pemilu yakni Caleg perihal masalahnya adalah dugaan pelanggaran. Dan sedang dalam kajian dan kroscek data.(din)

b-news.id skyscraper

Berita Lainnya

b-news.id skyscraper