Penipuan Rp 160 Juta Berkedok Penerimaan CPNS di Polres Jombang Masuk Penyidikan

Ketua LBH Djawa Dwipa Hadi Purwanto mendampingi Opik Somantri usai diperiksa di Satreskrim Polres Jombang (ist)
Ketua LBH Djawa Dwipa Hadi Purwanto mendampingi Opik Somantri usai diperiksa di Satreskrim Polres Jombang (ist)
b-news.id leaderboard

JOMBANG | B-news.id - Perkara dugaan penipuan, penggelapan dan pemalsuan dokumen negara yang dilakukan dengan inisial YAS, warga Jombang memasuki tahap penyidikan. Hal ini diungkapkan Ketua LBH Djawa Dwipa Hadi Purwanto kepada wartawan, Selasa (27/2/2024).

"Kami mengapresiasi kinerja Polres Jombang, khususnya Kasat Reskrim Sukaca beserta jajaran yang telah meningkatkan perkara kasus dugaan penipuan penerimaan CPNS ketahap penyidikan," jelas kuasa hukum usai mendampingi Opik Somantri di Polres Jombang.

Ia menambahkan, agenda kami hari ini adalah mendampingi Bapak Opik Somantri memenuhi panggilan Polres Jombang untuk dimintai keterangan. "Semoga rasa keadilan dan kebenaran bisa ditegakkan dan secepatnya YAS bisa ditetapkan sebagai tersangka karena bukti-bukti sudah jelas," tegas Hadi.

Selanjutnya Hadi menjelaskan kronologi peristiwa. Awalnya Opik Somantri bermaksud mencarikan pekerjaan anaknya yang berinisial TS. Dia bercerita kepada sahabat yang berinisial MS (45). Selanjutnya MS memperkenalkan kepada YAS, warga Jombang yang bisa memasukkan CPNS di Depkumham.

Bukti-bukti yang kami maksud berupa 3 kwitansi dengan total Rp 160 Juta; print out bukti percakapan whatsapp antara Opik Somantri dengan SAS; fotokopi bukti surat keterangan lulus dari Badan Kepegawaian Negara No SK:83/PANPELBKN/CPNS/Xll/2020; fotokopi Surat Keputusan Badan Kepegawaian Negara Regional ll Surabaya Nomor: 43/748/BKN tentang penetapan Aparatur Sipil Negara Daerah. Sumber honorer Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020.

"Dari beberapa bukti yang kami sertakan dalam laporan, kami yakini ada dugaan tindak pidana penipuan, pasal 378 KUHP; tindak pidana penggelapan, sebagaimana dimaksud pada pasal 372 KUHP, dan dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen negara, seperti yang dimaksud pada pasal 264 KUHP." tegasnya. (ram)

b-news.id skyscraper

Berita Lainnya

b-news.id skyscraper