Bupati Mojokerto Tegaskan Netralitas ASN Kepada Kades dan Perangkat Desa Se-Kecamatan Jetis

Bupati Ikfina mewanti-wanti jangan sampai ASN Pemkab Mojokerto ada yang masuk pelanggaran netralitas ASN.  (ist)
Bupati Ikfina mewanti-wanti jangan sampai ASN Pemkab Mojokerto ada yang masuk pelanggaran netralitas ASN. (ist)
b-news.id leaderboard

KABUPATEN MOJOKERTO | B-news.id - Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati menghadiri Pengucapan Ikrar dan Penandatanganan Pakta Integritas netralitas ASN dalam Pemilu 2024 yang berlangsung di Kecamatan Jetis, yang melibatkan Kades dan Perangkat Desa Se-Kecamatan Jetis pada Selasa (31/10).

Ikrar dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Pemilu 2024 tersebut yaitu;

1. Menjaga dan menegakkan prinsip netralitas pegawai ASN diantara masing-masing dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik baik sebelum, selama maupun sesudah Pemilu 2024.

2. Menghindari konflik kepentingan, tidak melakukan praktek praktek intimidasi dan ancaman kepada pegawai ASN dan seluruh elemen masyarakat serta tidak memihak pada pasangan tertentu.

3. Menggunakan media sosial secara bijak dan tidak menyebabkan ujaran kebencian dan berita bohong.

4. Menolak politik uang dan menolak pemberian dalam bentuk apapun.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Ikfina menyampaikan arahannya bahwa Kepala Desa dan perangkat desa adalah pelayan publik yang punya andil besar dalam menciptakan iklim yang kondusif serta menjaga netralitas dalam menyikapi situasi politik saat ini. 

Penandatanganan Pakta Integritas Netralitas ASN oleh para Kades dan Perangkat Desa Se-Kecamatan Jetis. (ist)

Selain itu, agar tidak terpengaruh atau mempengaruhi pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan yang mengarah pada keberpihakan dan ketidaknetralan sebelum, selama dan sesudah penyelenggaraan kampanye pemilu. 

"Saya perlu tegaskan disini, ASN memiliki fungsi palayanan publik dan pelaksana k/ebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa "Sebagai pelaksana pelayanan publik, ASN bertugas memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas serta sebagai perekat dan pemersatu bangsa, ASN mempunyai tugas mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujarnya. 

Bupati perempuan pertama di Kabupaten Mojokerto ini juga mengatakan bahwa pelanggan terhadap netralitas ASN akan diberikan sanksi tegas, baik itu sanksi moral maupun sanksi administrasi berupa hukuman disiplin dan pelanggaran berat akan dikenakan sanksi atau hukuman sesuai peraturan yang berlaku.

Orang nomor satu dilingkup Pemkab Mojokerto ini menegaskan untuk menanggulangi pelanggaran netralitas ASN, Bupati Ikfina mewanti-wanti untuk lebih waspada dan meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan netralitas ASN. 

"Awas ya, jangan sampai ASN Pemkab Mojokerto termasuk dalam daftar kategori pelanggaran tersebut," pungkasnya. (eko)

b-news.id skyscraper

Berita Lainnya

b-news.id skyscraper