BLITAR | B-News.id - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola proyek infrastruktur agar lebih tepat waktu, tepat mutu, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Komitmen itu disampaikan dalam kegiatan Penguatan Kerja Sama Bina Marga dan Kejaksaan yang digelar di Aula Dinas PUPR, Kamis (11/12/2025).
Kegiatan tersebut dihadiri ratusan peserta yang berasal dari pelaksana proyek, konsultan perencanaan, hingga para pejabat teknis di lingkungan DPUPR. Selain itu, Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar turut mengirimkan narasumber untuk memberikan pembinaan terkait aspek regulasi dan kepatuhan hukum.
Baca Juga: Sedekah Bumi Plandirejo: Doa yang Menyatu dengan Tanah, Jejak Leluhur yang Menjadi Wisata Jiwa
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Blitar, Agus Zaenal Arifin, menyebut pertemuan ini menjadi momentum evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan pembangunan infrastruktur sepanjang tahun 2025. Ia menekankan bahwa waktu pelaksanaan yang semakin terbatas menjadikan pengawasan mutu sebagai fokus utama.
“Kami berkumpul untuk mengevaluasi program 2025, sekaligus mengidentifikasi pekerjaan mana saja yang membutuhkan intervensi khusus. Kehadiran narasumber dari Kejaksaan juga kami maksudkan untuk memperkuat kehati-hatian dalam pelaksanaan kegiatan,” ujar Agus.
Ia menambahkan, seluruh pelaksana proyek diminta memastikan pekerjaan berjalan sesuai ketentuan kontrak. Menurutnya, kualitas konstruksi sangat menentukan keberlanjutan manfaat dari infrastruktur yang dibangun menggunakan anggaran publik.
“Ketepatan waktu dan mutu itu wajib. Proyek yang tidak sesuai standar bukan hanya merugikan negara, tapi juga menghambat masyarakat menikmati hasil pembangunan,” tegasnya.
Dari sisi Kejaksaan, Kasubag Pembinaan Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar, Yoyok Junaidi, menyampaikan bahwa lembaganya memiliki mandat untuk melakukan pendampingan hukum agar setiap pekerjaan konstruksi tidak melanggar aturan. Ia menegaskan Kejaksaan tidak hanya hadir ketika terjadi persoalan, tetapi juga dalam rangka pencegahan.
Baca Juga: Pemkab Blitar Akan Serahkan SK kepada 1.720 P3K Paruh Waktu pada 19 Desember 2025
“Kami hadir sebagai tindak lanjut MoU antara Kejaksaan dan Pemerintah Daerah. Peran kami memastikan kegiatan berjalan tepat waktu, tepat mutu, tepat kualitas, tepat kuantitas, serta bebas dari potensi masalah hukum di kemudian hari,” jelas Yoyok.
Menurutnya, pencegahan adalah langkah terbaik dalam menjaga integritas proyek. Karena itu, ia meminta kontraktor dan konsultan lebih terbuka dalam menyampaikan kendala teknis di lapangan agar solusi dapat ditemukan lebih cepat.
Para peserta yang mengikuti pembinaan ini mengaku mendapatkan manfaat besar, terutama terkait pemahaman regulasi dan penegasan standar pelaksanaan proyek. Banyak pelaksana menilai penjelasan dari Kejaksaan membuat mereka lebih percaya diri sekaligus lebih hati-hati.
Salah satu peserta, Heru, perwakilan pelaksana kegiatan, menyatakan kegiatan ini memberikan pencerahan bagi kontraktor, khususnya mengenai urgensi kepatuhan kontrak. Ia mengakui, tantangan di lapangan tidak sedikit, namun kedisiplinan waktu menjadi syarat mutlak.
Baca Juga: Tragis, Seorang Bocah Hilang Terseret Arus Sungai Saat Bermain Layang-layang di Blitar
“Dengan pembinaan seperti ini, kami semakin memahami apa saja yang harus dipenuhi. Mau tidak mau, pekerjaan harus sesuai jadwal dan hasilnya benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” kata Heru.
DPUPR Kabupaten Blitar berharap kegiatan ini memperkuat sinergi antarinstansi dan pelaksana proyek. Pemerintah daerah menargetkan pembangunan infrastruktur 2025 dapat selesai tepat waktu dan memberikan dampak luas, mulai dari konektivitas, ekonomi lokal, hingga kenyamanan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, DPUPR menegaskan akan terus meningkatkan pengawasan lapangan serta memperbaiki sistem pelaporan progres pekerjaan. Upaya tersebut diharapkan dapat mencegah penyimpangan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap proyek-proyek pemerintah.
Editor : Redaksi
