SURABAYA | B-news.id - Hearing antara BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (FEB Unair) dengan Komisi D DPRD Kota Surabaya serta Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Senin (3/11/2025), mengungkap sejumlah persoalan serius dalam dunia pendidikan.
Isu yang mencuat antara lain ketimpangan jumlah murid antarwilayah, keterbatasan sekolah negeri, serta masih adanya anak-anak Surabaya yang belum mengenyam bangku sekolah.
Baca Juga: Kasus Anak di Bawah Umur di Cafe Black Owl, Ketua Komisi D DPRD Surabaya Minta Dibentuk Tim Gabungan
Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, dr. Michael Laksodimulyo, menyoroti ketimpangan jumlah sekolah negeri yang tidak merata di tiap wilayah.
“Ada daerah yang jumlah sekolah negerinya terbatas, sehingga tidak mampu menampung semua murid di wilayahnya. Karena itu, perlu ada kerja sama dengan sekolah swasta terdekat melalui kesepakatan formal. Di situlah beasiswa bisa disalurkan bagi siswa kurang mampu,” jelasnya selepas hearing.
Menurutnya, kolaborasi antara sekolah negeri dan swasta menjadi langkah efektif untuk memastikan pemerataan akses pendidikan.
“Dengan pola kerja sama itu, anak-anak dari keluarga kurang mampu bisa tetap bersekolah, sekaligus mengurangi angka anak tidak sekolah di Surabaya,” tambahnya.
Dalam forum tersebut, perwakilan BEM FEB Unair mengkritik lemahnya pendataan anak tidak sekolah di Surabaya. Menjawab hal itu, dr. Michael menegaskan pentingnya pencatatan yang akurat.
Baca Juga: Dua Proyek Mangkrak Diputus Kontrak, Komisi D Tekankan BPJS Ketenagakerjaan
“Harus dicantumkan secara jelas dalam data. Berdasarkan laporan terakhir, jumlah anak yang bersekolah sekitar 1.130 anak, sedangkan yang belum bersekolah mencapai 1.140 anak. Jadi totalnya sekitar 2.110 anak yang harus menjadi perhatian pemerintah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Michael menekankan pentingnya sistem zonasi sekolah untuk pemerataan pendidikan.
“Zonasi ini bukan sekadar pembagian wilayah, tapi strategi proporsional. Anak-anak bisa sekolah di dekat rumahnya tanpa harus naik motor, sehingga hemat biaya dan mengurangi polusi. Negara seperti Jepang, Singapura, dan Australia sudah menerapkannya dengan baik. Surabaya sangat bisa menerapkan hal serupa sesuai arahan Wali Kota,” tutur politisi dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Ir. Yusuf Masruh, MM, menyambut baik masukan dari mahasiswa dan DPRD. Ia menegaskan bahwa Pemkot berkomitmen memperkuat pemerataan mutu pendidikan di seluruh wilayah.
Baca Juga: APBD Surabaya 2026 Disahkan, Mampukah Target Ambisius Pemkot Tercapai?
“Kami sedang merumuskan formulasi agar daya tampung, sarana, dan akses pendidikan benar-benar merata. Termasuk bagi anak-anak berkebutuhan khusus dan mereka yang tinggal di wilayah pinggiran,” ujarnya.
Yusuf juga menjelaskan bahwa pihaknya tengah fokus pada digitalisasi pembelajaran dan penyediaan transportasi pelajar.
“Kami ingin memastikan anak-anak bisa belajar dengan nyaman, tanpa terkendala jarak dan fasilitas. Surabaya akan terus memperluas inovasi di bidang pendidikan agar tidak ada lagi anak yang tertinggal,” pungkasnya.(*)
Editor : Zainul Arifin
