OPINI
KALTIM | B-news.id - BKD Kalimantan Timur terus berupaya meningkatkan tata kelola pegawai. Beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain Sosialisasi Kepegawaian Daring: BKD Kaltim aktif mensosialisasikan berbagai aplikasi yang memudahkan pelayanan kepegawaian, seperti aplikasi untuk kenaikan pangkat, cuti, dan penilaian kompetensi. Ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan.
Peningkatan Kinerja ASN: BKD Kaltim memfasilitasi sosialisasi fitur baru e-kinerja BKN untuk meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).
Selain itu, BKD Kaltim juga giat melakukan pemetaan potensi ASN untuk menemukan SDM yang unggul dan profesional. Fokus pada Tata Kelola dan Disiplin Pegawai: Pj Gubernur Kaltim telah melakukan sidak ke kantor BKD dan menekankan pentingnya perbaikan tata kelola dan disiplin pegawai. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik.
Penerapan Sistem AKIP: BKD Kaltim telah mengembangkan dan menerapkan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pegawai.
Upaya Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Timur, melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Penilaian Kompetensi Pegawai (PKP), melakukan pemetaan potensi dan kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi pegawai unggul dan profesional di lingkungan pemerintah setempat.
Tujuan utama dari penataan organisasi kepegawaian yaitu mendapatkan Sumber Daya Aparatur yang Profesional. BKD Kaltim berkomitmen untuk mewujudkan sumber daya aparatur yang profesional sebagai implementasi dari good governance.
Pembaharuan Manajemen Kepegawaian BKD Kaltim terus melakukan pembaharuan manajemen kepegawaian untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas pegawai.
Pemetaan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan visi untuk Indonesia tahun 2019-2024.
Salah satu prioritas adalah memajukan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, profesional, berkualifikasi, dan berintegritas.
Pentingnya manajemen ASN berdasarkan sistem merit, yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, potensi, dan kinerja, serta integritas dan moralitas. BKD Kalimantan Timur telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan tata kelola pegawai.
Pemetaan Kompetensi Berbasis Jabatan dengan tujuan menentukan kompetensi yang dibutuhkan untuk setiap jabatan dan membandingkannya dengan kompetensi yang dimiliki pegawai.
Analisis jabatan, BKD dapat mengidentifikasi kompetensi inti yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam suatu jabatan.
Inventarisasi Potensi bertujuan untuk mengidentifikasi potensi khusus yang dimiliki oleh setiap pegawai, seperti keahlian, minat, dan bakat. Melalui wawancara, tes minat, dan analisis data historis kinerja, BKD dapat mengidentifikasi potensi unik setiap pegawai.
Tujuan umum program pemetaan potensi penempatan yang tepat memastikan setiap pegawai ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan kompetensi dan potensi.
Perencanaan karir membantu pegawai merencanakan pengembangan karir mereka. Identifikasi Kebutuhan Pelatihan: Mengetahui kebutuhan pelatihan dan pengembangan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja pegawai. Pengembangan Talent Pool membangun kumpulan pegawai berpotensi tinggi untuk mengisi posisi-posisi strategis. Evaluasi Kinerja: Memberikan dasar untuk mengevaluasi kinerja pegawai secara objektif.
Manfaat pemetaan potensi bagi aparatur pemerintah peningkatan kinerja dengan mengetahui potensi dan kelemahan diri, pegawai dapat lebih fokus pada pengembangan diri.
Kepuasan kerja pegawai yang ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan minat dan kemampuannya cenderung lebih puas dengan pekerjaan mereka.
Pengembangan organisasi merupakan salah satu manfaat yang diperoleh organisasi dapat memanfaatkan potensi seluruh pegawai secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi.
Tata kelola ASN tersebut juga bermaksud untuk menghindari adanya diskriminasi antarpegawai karena perbedaan latar belakang hingga penyandang disabilitas. Pembangunan daerah menuntut peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan sebuah instansi pemerintah di lingkup provinsi.
Pegawai lingkup pemerintah provinsi Kaltim dapat mengeluarkan kemampuan terbaik dalam mendukung visi peningkatan kualitas SDM menuju Indonesia yang lebih majuUpaya-upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih.
Tentu, berikut beberapa program yang umumnya dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dalam pemetaan potensi aparatur pemerintah Program Pemetaan Potensi Aparatur Assessment Center yang bertujuan mengevaluasi kompetensi secara komprehensif, termasuk kemampuan teknis, manajerial, dan sosial.
Melalui serangkaian simulasi dan tes, seperti presentasi, diskusi kelompok, dan tes psikologi, untuk menilai potensi dan kesesuaian calon atau pegawai dengan jabatan tertentu. Computer Assisted Competency Test (CACT) memiliki tujuan untuk mengukur kompetensi secara objektif dan efisien menggunakan komputer.
Peserta mengerjakan soal-soal yang dirancang untuk mengukur berbagai kompetensi, seperti kemampuan analisis, pemecahan masalah, dan komunikasi. 360 Degree Feedback bertujuan mendapatkan gambaran menyeluruh tentang kinerja dan potensi seorang pegawai dari berbagai perspektif. Pegawai menerima umpan balik dari atasan, rekan kerja, bawahan, dan diri sendiri untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.
Evaluasi dan Pengembangan Berkelanjutan BKD Kalimantan Timur secara berkala melakukan evaluasi terhadap program-program yang telah dilaksanakan untuk mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi.
Hasil evaluasi ini digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan pengembangan program di masa mendatang. Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, diharapkan kualitas SDM aparatur pemerintah di Kalimantan Timur dapat terus meningkat sehingga mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat.
Penulis: Churil Fauziah, Program Studi Administrasi Publik Fakultas FBHIS Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
Editor : Redaksi
