Sinergi Lintas Sektor: Upaya Mewujudkan Kebijakan Air Minum dan Sanitasi Aman di Kabupaten Blitar

avatar Sunyoto
Kolaborasi Strategis untuk Kebijakan Air Minum dan Sanitasi Aman di Kabupaten Blitar. (ist)
Kolaborasi Strategis untuk Kebijakan Air Minum dan Sanitasi Aman di Kabupaten Blitar. (ist)

KABUPATEN BLITAR | B-news.id - Ketersediaan air minum dan sanitasi yang layak serta aman menjadi fokus utama dalam menjaga kesehatan masyarakat dan mendukung upaya pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Blitar.

Pada Kamis, 17 Oktober 2024, bertempat di Hotel Santika Kabupaten Blitar, telah dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Asesmen Kebijakan untuk Air Minum dan Sanitasi Aman.” Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari pemerintah daerah serta sektor swasta formal dan informal yang bergerak di bidang air minum dan sanitasi (Water, Sanitation, and Hygiene/WASH).

Baca Juga: Sedekah Bumi Plandirejo: Doa yang Menyatu dengan Tanah, Jejak Leluhur yang Menjadi Wisata Jiwa

Kegiatan FGD ini merupakan bagian dari Program USAID IUWASH Pasar, sebuah inisiatif yang bertujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan pasar lokal dalam penyediaan produk dan layanan air bersih, sanitasi, serta kebersihan.

Kabupaten Blitar telah ditetapkan sebagai salah satu daerah dampingan program tersebut, berdasarkan Surat Keputusan dari Kementerian PPN/Bappenas, untuk periode 2023 hingga 2028. Melalui program ini, diharapkan pemerintah daerah dapat mempercepat pencapaian target akses air minum dan sanitasi yang aman.

Kepala Bappedalitbang Kabupaten Blitar, Drs. Rully Wahyu Prasetyowanto, ME, saat menghadiri kegiatan FGD. ( ist)

Berdasarkan data dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kabupaten Blitar tahun 2023, capaian akses sanitasi aman di wilayah ini baru mencapai 1,62%, sementara akses sanitasi layak berada di angka 88,55%. Untuk akses air minum aman, Kabupaten Blitar mencatat angka 3,54%, dengan akses air minum layak mencapai 89,70%, di mana 26,81% di antaranya berasal dari jaringan perpipaan, sementara cakupan layanan PDAM baru mencapai 5,94%.

Diskusi ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga terkait kebijakan dan regulasi daerah yang dapat mendukung peningkatan akses air minum dan sanitasi, dengan melibatkan peran serta sektor swasta.

Dalam sambutannya, Kepala Bappedalitbang Kabupaten Blitar, Drs. Rully Wahyu Prasetyowanto, ME, menekankan pentingnya sinergi antara berbagai pihak dalam mengatasi tantangan di bidang ini.

Baca Juga: Pemkab Blitar Akan Serahkan SK kepada 1.720 P3K Paruh Waktu pada 19 Desember 2025

"Melalui FGD ini, kami berharap memperoleh berbagai masukan terkait kebijakan yang dapat mendukung perkembangan pasar air minum dan sanitasi, khususnya dari kalangan pelaku usaha," ujar Rully saat membuka acara.

Adapun tujuan utama dari diskusi ini meliputi:

1. Mengidentifikasi kebutuhan, tantangan, serta peluang bagi sektor swasta dalam memperluas partisipasi di pasar WASH.

2. Memperoleh umpan balik dari pemerintah daerah untuk meningkatkan keterlibatan sektor swasta.

Baca Juga: DPUPR Kabupaten Blitar Dorong Proyek Infrastruktur Tepat Waktu dan Berkelanjutan

3. Merumuskan langkah-langkah konkret yang akan diambil dalam kurun waktu enam bulan mendatang.

Hasil dari FGD ini nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Blitar dalam memperkuat kebijakan dan regulasi di tingkat daerah, dengan dukungan dari Program USAID IUWASH Pasar. Diharapkan, hal ini dapat mendorong investasi serta pengembangan bisnis di bidang pengelolaan air minum dan sanitasi.

Melalui kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah, sektor swasta, serta dukungan dari Program USAID IUWASH Pasar, Kabupaten Blitar berkomitmen untuk mempercepat peningkatan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman bagi seluruh masyarakat.(adv/sms)

Berita Terbaru