SIDOARJO | B-news.id - Seluruh komponen masyarakat di Sidoarjo, diminta menghormati proses hukum yang saat ini sedang dihadapi oleh Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor.
Yang lebih penting, senantiasa menjaga kondusifitas pemerintahan, pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat di kabupaten Sidoarjo.
Hal itu diungkapkan Kasmuin, ketua Center For Participatory Development (CePAD) Indonesia, sebagai respon atas sejumlah aksi dan komentar yang dianggap berlebihan, hingga dirasa menohok kepada lembaga anti rasuah dalam kasus yang menjerat Ahmad Muhdlor.
"Sah-sah saja menggelar aksi demo maupun komentar terkait kasus yang menjerat Bupati Sidoarjo. Tapi, harus sesuai koridor dan pada batas-batas kepatutannya. Kita semua tahu saat ini proses hukum sedang berjalan, bentuk kawalan dan dukungan juga harus menghargai kinerja aparatur yang bertugas dan tidak menjustifikasi serta bentuk-bentuk penggiringan opini," kata Kasmuin saat ditemui, Senin (6/5).
Sejumlah aksi yang mendesak KPK segera tangkap Ahmad Muhdlor hingga menyebut KPK lamban dalam menangani kasus didasari banyak faktor.
Namun, menurutnya, masyarakat maupun komponen lain juga harus memperhatikan asas praduga tak bersalah dan prosedur dalam proses hukum yang berjalan.
Dia juga berharap agar KPK bisa melakukan penyidikan secara mendalam terhadap kasus ini sehingga kasus tersebut dapat tertangani dengan seadil-adilnya.
"Kita pasrahkan saja semuanya kepada penegak hukum dalam hal ini KPK dan hormati prosesnya. Jangan termakan narasi kontraproduktif agar suasana pemerintahan Sidoarjo dingin dan berjalan dengan baik," pintanya.
Kasmuin juga mengingatkan, agar ke depan lebih giat ikut mengontrol proses pembangunan yang sudah lebih masif ini. (red)
