JAKARTA | B-news.id - Pakar Kebijakan Publik Ir. Bambang Haryo Soekartono menilai pembangunan Food Estate di Desa Tewai Baru, Gunung Mas - Kalimantan Tengah dapat mengatasi permasalahan krisis pangan. Sebab, proyek serupa sudah banyak dilakukan dan berhasil di berbagai daerah.
Maka dari itu dirinya menilai pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tentang pembangunan Food Estate di Desa Tewai Baru, Gunung Mas - Kalimantan Tengah sebagai Proyek Kejahatan Lingkungan dengan membabat hutan dinilai tidak berdasar.
Bahkan proyek yang saat ini dalam proses terealisasi sebesar 600 hektar itu dianggap seolah - olah membabat habis semua hutan di Indonesia.
BHS sapaan akrab Bambang Haryo Soekartono mengatakan, jumlah luas hutan di Indonesia ada 125,8 juta hektar. Berarti jumlah luasan yang akan difungsikan sebagai lahan untuk ketahanan pangan sebesar 600 hektar tersebut relatif sangat kecil. Bila dibanding dengan luasan hutan yang ada di Kalimantan tengah sebesar 10,3 juta hektar. Apalagi dibanding luas hutan seluruh Indonesia seluas 125,8 juta hektar.
"Rupanya Pak Hasto lupa, bahwa hutan yang sudah dibabat untuk kelapa sawit di Indonesia ada sekitar 15 juta hektar, dan hutan yang sempat rusak terbakar di tahun 2015 sebesar 2,61 juta hektar. Demikian juga hutan produktif yang digunakan untuk kepentingan penambangan batu bara di Indonesia dengan produksi penambagan sebesar 687 juta ton pertahun, jadi sudah berapa ratus ribu atau juta hektar hutan yang dibabat akibat penambangan batu bara tersebut," ungkap Anggota DPR-RI Periode 2014-2019.
Lanjut laki-laki yang juga menjabat sebagai Penasehat Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HSNI) Jawa Timur itu bahwa, kerusakan hutan hingga puluhan juta hektar tersebut, tidak ada satupun statement dari Pak Hasto yang keluar pada saat itu. Hal itu jelas sangat ironis dan terkesan pencitraan.
"Kenapa program ketahanan pangan yang diusahakan oleh Pak Jokowi dengan penanggung jawab Kementerian Pertanian sebagai leading sector dan Kemenhan RI membantu utama untuk mensukseskan program ketahanan pangan di lahan singkong sebesar 600 hektar sudah dikritisi keras oleh Pak Hasto itu," tanya BHS.
Ketua Harian Masyarakat Transportasi (MTI) Jawa Timur ini menambahkan, seharusnya kita tahu, untuk membuka lahan baru butuh suatu proses menyeimbangkan kondisi hara tanah dengan melakukan pengolahan - pengolahan tanah. Tujuannya agar tanah tersebut dapat di manfaatkan sebagai lahan produksi pertanian (lahan hijau).
Padahal banyak food estate yang sudah berhasil seperti di Papua daerah Kerom dengan luas 10 hektar menghasilkan jagung raksasa dan sudah di ekspor. Timika dengan luas 4,7 juta hektar yang perhektarnya menghasilkan 40 ton sagu. Bahkan sebagian di ekspor dan di konsumsi sebagai makanan pokok masyarakat Papua.
"Termasuk di Marauke menghasilkan beras yang di konsumsi sebagian oleh negara Papua Nugini dan sebagian lagi di konsumsi oleh masyarakat di Papua," papar Bambang Haryo.
BHS menambahkan keberadaan food estate diharapkan bisa mengatasi permasalahan krisis pangan yang sering dikhawatirkan oleh Pemerintah. Terutama yang sedang melanda di beberapa negara di dunia.
"Diharapkan juga semua wilayah Indonesia harus mempunyai lumbung - lumbung pangan, agar terjadi kemudahan dan pemerataan pangan di seluruh Indonesia," pungkas Anggota Bidang Pengembangan Usaha dan Inovasi DPN HKTI ini. (suf)
Editor : Zainul Arifin
