BANYUWANGI | B-news.id - Semua orang yang hidup di era tahun 80an hingga awal tahun 90an pasti kenal yang namanya Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB), ini adalah praktek judi menebak angka yang dilegalkan oleh pemerintah pada waktu itu.
Dasar hukumnya adalah Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 21/BSS/XII/1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengumpulan SDSB dan Keputusan Menteri Sosial Nomor BSS 16-11/1988 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pengumpulan SDSB kepada YDBKS.
Setahun perjalanan Omzet dari undian berhadiah SDSB ini mencapai angka satu triliunan, angka yang luar biasa. Judi resmi yang digelar pemerintah orde baru ini, muncul setiap hari senin dan hari rabu.
Masyarakat yang berminat bisa membeli kupon yang selembarnya dihargai sebesar Seribu rupiah perkupon dan dijual hingga pukul 18.00 sore, dan hasil undiannya diumumkan melalui siaran Radio Republik Indonesia (RRI) pada jam 23.30 WIB.
Meski kupon SDSB ini hanya seharga seribu rupiah saja, tapi iming-iming hadiah berupa uang tunai sangatlah menggiurkan, bagaimana tidak..?
Jika berhasil menebak angka 6 digit persis seperti urutan 6 angka yang diundi, maka akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 1 milliar rupiah dengan dipotong pajak sebesar 20%.
Namun bila hanya berhasil menebak 4, 3, atau 2 angka digit terakhir, maka hadiah yang akan diperoleh hanya sekitar dua setengah juta hingga enam puluh ribu rupiah saja.
Gambaran gelombang penolakan terhadap penyelenggaraan SDSB di Jakarta Tahun 1992. (Sumber foto kompas)
Saat itu, seakan masyarakat Indonesia hampir gila karena SDSB ini, dan mirisnya lagi, para pelaku judi legal ini adalah dari kalangan masyarakat kecil, yang pendapatannya tidak seberapa.
Bukannya menjadi kaya mendadak karena judi lotre ini, sebagian besar malah hancur berantakan perekonomian keluarganya. Uang untuk kebutuhan sehari-hari habis ke loket-loket judi yang sangat mudah ditemui di mana-mana pada masa itu.
Lantaran tidak hanya orang dewasa saja, bahkan anak-anak, remaja, maupun ibu rumah tangga pun mulai ikut-ikutan berjudi SDSB ini, gelombang protes pun mulai bermunculan dari kalangan Ulama, Mahasiswa, bahkan Aktivis Sosial.
Selama 8 tahun undian resmi ini beroperasi, kelompok agamawan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) menganggap SDSB tak lain adalah Judi yang terselubung.
Puncaknya tahun 1992, aliansi Mahasiswa dan Aktivis sosial, yang didukung oleh masyarakat pun mulai turun ke jalan, bahkan hingga terjadi bentrokan antara pengepul SDSB dengan massa aksi di Jakarta kala itu.
Mirisnya sejumlah Mahasiswa justru ditangkap oleh Pemerintah Orde Baru, dan mereka dituding telah melakukan Makar, hal itu justru menuai reaksi keras dan aksi serupa di luar Jakarta.
Demo Mahasiswa dalam jumlah besar pun muncul di Makassar, Jember, Surabaya, Solo, dan Pekalongan. Para penentang kupon SDSB bertambah geram, ketika pemerintah begitu lamban menangani permasalahan tersebut.
Buntutnya gelombang protes semakin memuncak dan memanas, sejumlah kios dan penjual kupon SDSB dibakar di beberapa wilayah di Jakarta dan daerah-daerah lainnya.
Hingga pemerintah yang pada awalnya ingin memperpanjang penyelenggaraan SDSB hingga tahun 1996 pun dibuat berpikir ulang menyudahi izin operasi SDSB ini di tahun 1993. (irawan)
Editor : Zainul Arifin
