Drama Baru dan Dugaan Korupsi Bedah Rumah Program BSPS Tahun 2023 Desa Rejoagung

Rabu : 07 Juni 2023 : 06:02:08 Editor: Zainul Arifin
Drama Baru dan Dugaan Korupsi Bedah Rumah Program BSPS Tahun 2023 Desa Rejoagung

Bukti lembar DRPB yang diterima dari petugas pendamping program BSPS 2023. (Ist)

BANYUWANGI | B-news.id - Belum juga tuntas drama dugaan penyelewengan penyaluran BPNT yang dipertontonkan oleh Pemerintah Desa (Pemdes) Rejoagung, kini muncul kisah baru terkait Dugaan korupsi dalam pelaksanaan program BSPS tahun 2023.

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah program bedah rumah dari kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR), hal ini melalui Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Perumahan dan Permukiman (PU CKPP) Kabupaten Banyuwangi.

Awal Maret 2023 yang lalu, Jurnalis B-news.id atas informasi warga, melakukan investigasi ke sebuah Desa di wilayah Kecamatan Srono, Banyuwangi. Dan mendapatkan temuan terkait penyelewengan penyaluran Bansos BLT DD dan BPNT yg hingga kini masih menghangat.

Alih-alih menunggu pertanggung jawaban pengambil kebijakan penyaluran Bansos Desa Rejoagung, Muncul kembali keluhan warga terkait pelaksanaan BSPS yang diduga di mark-up, di korupsi, dan parahnya terdapat pungli didalamnya yang melibatkan adik kandung dari Kepala Desa (Kades) Rejoagung.

Dikisahkan oleh salah satu dari ketiga warga Kelompok Penerima Bantuan (KPB) asal Desa Rejoagung, Kecamatan Srono, berinisial WN (40) saat wawancara eksklusif dengan Jurnalis B-news.id Surabaya, Kamis (1/6/2023) malam.

Hasil catatan warga setiap kali pelaksana program BSPS Rejoagung mendatangkan bahan material bangunan untuk bantuan bedah rumah yang diterimanya.(ist) 

Temuan awal bermula dari WN mencocokan antara lembar Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) yang ia terima dari petugas pendamping program BSPS dengan catatan pribadinya saat setiap material bangunan didatangkan oleh petugas pelaksana Program yang ditunjuk Pemdes Rejoagung.

"Kemarin ada petugasnya (pendamping program) datang ke rumah memberikan totalan material bedah rumah saya, ternyata yang ditotal itu luput semua dari apa yang saya terima selama ini," ungkap WN. 

Berdasarkan bukti yang ditunjukan oleh WN, tak hanya mark-up harga bahan material yang nampak jelas, namun juga terdapat ketidak sesuaian jumlah bahan material yang diterimanya dengan jumlah yang tercantum di dalam lembar DRPB.

"Seperti batako mas, saya catat yang datang 1450 buah tapi di lembaran DRPB kok ditulis 2000 buah, ini belum lagi kalau kita bicara selisih harga yang dicantumkan lho," tukasnya.

Selain batako, diketahui selisih kekurangan dari bahan material yang datang dengan yang tercantum di DRPB antara lain terdapat, Semen, pasir, besi beton dan kayu.

Sedangkan untuk selisih antara harga umum di pasaran dan yang tercantum dalam DRPB, Jurnalis B-news.id mengkonfirmasi AF (45) seorang pengusaha penyedia bahan material di wilayah Kecamatan Glenmore.

"Untuk Batako, lazimnya kita jual dan kirim ke pembeli itu harga 2,2 jt - 2,3 jt perseribu batakonya, kalau misalnya untuk kirim ke Desa Rejoagung harganya 2,4jt mas," terang AF. 

Ironisnya, saat disinggung perihal siapa saja oknum-oknum yang berkaitan dengan program BSPS ini, ketiganya menyebutkan tiga nama yang sama termasuk untuk peran mereka, dan salah satunya disebutkan adalah adik kandung dari Kades Rejoagung, Shon Haji. 

"Petugas dari Dinas namanya ARG, kalau yang dari Desa YN dan KM, kalau KM itu adik kandungnya Kades," tegas ketiga KPB.

Sungguh miris, mendapati ulah sejumlah oknum yang dengan sengaja melakukan perbuatan tidak terpuji manakala dirinya dipercaya untuk melaksanakan sebuah kegiatan sosial yang diperuntukkan bagi mereka yang notabene adalah warga miskin.

Atas temuan awal ini, investigasi akan berlanjut pada petugas pendamping program yang disinyalir merupakan petugas dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). 

Serta penyedia bahan material bangunan sesuai tercantum dalam DRPB bantuan BSPS yang diterima warga Desa Rejoagung.

Terlebih, pada dugaan pungli yang dilakukan oleh kedua petugas yang ditunjuk oleh Pemdes Rejoagung, dimana sebelum pelaksanaan bedah rumah sempat meminta sejumlah uang pada KPB dengan nilai 4 juta rupiah. (irw)