BANYUWANGI | B-news.id - Maraknya pemberitaan terkait permasalahan dan pelanggaran dalam penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) di Banyuwangi, membuat Ketua Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Banyuwangi geram.
Kegeraman itu dituangkan ke dalam sebuah Maklumat yang ditujukan untuk mendesak agar Bupati Banyuwangi mengambil tindakan tegas kepada seluruh pemangku kebijakan terkait penyaluran Bansos di Banyuwangi.
Maklumat tersebut disampaikan oleh Ketua Asosiasi BPD Kabupaten Banyuwangi, Rudi Hartono Latif dan ditujukan langsung kepada Bupati Banyuwangi, Ipuk Festiandani tertanggal, Jum'at 7 April 2023.
Adapun isi Maklumat tersebut yang pertama adalah menyoroti tentang teknis penyaluran Bansos agar dilakukan secara baik dan lebih memuliakan warga miskin.
"Kita minta Bupati mewajibkan para stakeholder dibawahnya agar penyaluran bansos itu dihantarkan langsung ke rumah warga penerimaan Bantuan," ujar peraih penghargaan "Local Hero" dalam Anugerah Times Indonesia (ATI) 2022 ini.
Menurut Rudi sapaan akrabnya, teknis penyaluran Bansos ke rumah warga bertujuan untuk meminimalisir konflik kepentingan, politisasi, maupun resiko bagi warga penerima bantuan saat mengantri seperti yang terjadi di Desa Tegaldlimo, dimana 3 orang pingsan dan salah satunya lansia meninggal dunia.
"Dengan begitu dapat mengurangi adanya konflik kepentingan dan mengurangi resiko jatuh korban sakit atau bahkan meninggal akibat mengantri, lagi pula cara seperti itu akan lebih memuliakan warga miskin," terangnya.
Rudi juga menyoroti masih adanya Abuse of power atau penyalahgunaan wewenang oleh oknum Kepala Desa yang mengarahkan (mewajibkan) warganya untuk membeli komoditi tertentu di Kantor Desa seperti yang terjadi di Desa Rejoagung pekan lalu.
"Kita mendesak Bupati Banyuwangi untuk menindak tegas oknum Kepala Desa yang menyalahgunakan kewenangannya entah dengan sanksi administratif atau bila perlu di proses secara hukum," ujarnya
Lebih lanjut dalam maklumat tersebut Rudi ingin menegaskan agar Bupati Banyuwangi berkoordinasi dengan pihak penegak hukum serta mengambil tindakan cepat, merespon terkait dugaan data penerima Bansos fiktif di Desa Sidowangi.
"Harus ada tindakan tegas, hukum seberat-beratnya bagi siapa saja yang mencurangi regulasi terlebih jika patut diduga terdapat perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah korupsi," tegasnya.
Rudi juga meminta agar Bupati mengawasi para pemangku kebijakan dibawahnya untuk lebih memastikan lagi data penerima Bansos agar praktik penyaluran Bansos lebih baik lagi dan tepat sasaran.
"Bupati harus awasi apakah data penerima Bansos sudah benar-benar terverifikasi dan tervalidasi, agar dalam pelaksanaan penyaluran bantuan dapat dilakukan dengan baik dan benar sesuai regulasi," pungkasnya. (irw)
Editor : Zainul Arifin
