Awali Reses Dewan Tahun 2023, Mulyadi Ajak Kader Cermati Hasil Pembangunan

avatar b-news.id
Mulyadi anggota DPRD Kota Mojokerto dari PAN ( tengah) didampingi Afif Ketua DPC Kranggan dan Suwaji salah satu kader. (foto: eko/B-news.id)
Mulyadi anggota DPRD Kota Mojokerto dari PAN ( tengah) didampingi Afif Ketua DPC Kranggan dan Suwaji salah satu kader. (foto: eko/B-news.id)

KOTA  MOJOJERTO I B-news.id - Pelaksanaan pembangunan di Kota Mojokerto melalui penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2022 telah rampung.

"Tentu hasil program kerja selama setahun ini ada yang berhasil dan ada pula yang perlu dievaluasi," terangnya mengawali acara reses yang diadakan di Cafe Gede Roso, jalan Kuwung Barat Kelurahan Meri Kota Mojokerto, Minggu malam (18/02/2023).

Proses pembangunan itu sendiri juga melalui penganggaran. Yang mana dewan selaku wakil rakyat terlibat didalamnya bersama pemerintah daerah menyusun anggaran sebagaimana salah satu fungsi dari anggota dewan. Harapannya pembangunan yang dilaksanakan bisa berjalan dengan lancar dan sukses.

"Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang merupakan representatif dari Rakyat mempunyai tiga fungsi pokok yakni Legislasi, Budgeting atau penganggaran dan Pengawasan. Legislasi merupakan fungsi dewan dalam hal ini DPRD tentu bersama pemerintah (Walikota) menyusun Perda perda, sedang fungsi budgeting DPRD juga masih bersama pemerintah daerah menganggarkan program- program yang akan dilaksanakan dan fungsi pengawasan dimana dewan mengawasi pelaksanaan dan jalannya pemerintahan daerah mulai dari Walikota, Camat, Lurah dan OPD yang ada," cerita Mulyadi yang akrab dipanggil mas Mul ini.

Tampak peserta undangan reses di Cafe Gede Roso, Kuwung Meri Kota Mojokerto. (foto : eko /B-news.id )

Pengawasan tentu tidak akan bisa mencakup semuanya untuk itu perlu partisipasi masyarakat agar pengawasan ini berjalan efektif.

Lebih lanjut dia menjelaskan, sebagai contoh pembangunan Rest Area Gunung Gedangan yang mangkrak juga pasar Cakarayam yang tidak berjalan sesuai yang diharapkan, disini dewan melalui pengawasannya mendorong eksekutif (pemkot) untuk mengoptimalkan pembangunan yang sudah dilaksanakan.

"Pun juga seandainya masyarakat bapak ibu datang ke RSU tidak mendapatkan pelayanan yang prima dewan akan berusaha bagaimana pihak rumah sakit bisa melayani masyarakat yang membutuhkan jasa pelayanan medis lebih baik dan adil," pungkasnya. (eko)

Berita Terbaru