Wali Kota Mojokerto Ingatkan 9 Prioritas Pembangunan

avatar b-news.id
Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari didampingi Ketua Bappedalitbang Agung Moelyono, Kadis DPUPR Mashudi, camat Kranggan Suharno dan lurah Meri Gesmanto. (foto: eko /B-news.id)
Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari didampingi Ketua Bappedalitbang Agung Moelyono, Kadis DPUPR Mashudi, camat Kranggan Suharno dan lurah Meri Gesmanto. (foto: eko /B-news.id)

KOTA MOJOKERTO l B-news.id - Untuk kesekian kalinya Musrenbang tingkat kelurahan di Kota Mojokerto dibuka langsung oleh Wali Kota Mojokerto. Tidak kecuali Musrenbang Kelurahan Meri Kecamatan Kranggan ini yang dilaksanakan Jumat (27/1/2023) siang.

Dalam Musrenbang di Kelurahan Meri, Ning Ita sapaan akrab dari Wali Kota Mojokerto menekankan untuk penguatan ekonomi melalui kegiatan perdagangan, jasa, yang mana merupakan sektor penyumbang terbesar dari PDRB Kota Mojokerto. 

"Kita tidak punya sektor pertanian, kelautan atau kehutanan. Masyarakat kita juga tidak ada yang nelayan juga tidak ada perhutanan sosial, yang menjadi mata pencaharian rakyat Mojokerto umumnya adalah dagang, jasa usaha kecil dan menengah serta mikro," jelasnya. 

Untuk itu, Wali Kota Ning Ita (panggilan akrabnya) juga mengingatkan arah kebijakan pembangunan Kota Mojokerto masih sama dengan tahun sebelumnya, yakni penguatan ekonomi masyarakat dengan pemberdayaan pengusaha kecil menengah serta mikro ekonomi kreatif ekonomi digital yang punya daya saing.

Antusias anggota LPM, Ketua RW dan Ketua RT perwakilan se Kelurahan Meri. (foto: eko / B-news.id)

Lebih lanjut Ning Ita mengevaluasi hasil pembangunan tahun 2022 yang baru lalu, dimana Kelurahan Meri yang dana kelurahan (Dakel) nya dapat Rp 1,3 miliar namun realisasinya hanya Rp 940 Juta dan sisanya kembali disetor ke kas daerah lagi. Ning Ita berharap di tahun 2023 ini Kelurahan Meri bisa merealisasikan semuanya demi optimalnya pembangunan di Kota Mojokerto. 

Kelurahan sebagai representatif pemerintah daerah harus mampu menjadi pilot project bagi masyarakat, seperti pengelolaan sampah dengan bank sampah dan pembudi dayaan maagot yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. 

Prioritas kebijakan pemerintah di tahun 2024 nanti juga menyangkut ketahanan sosial politik karena kita akan menghadapi pesta demokrasi serentak 2 kali di tahun 2024, yakni Pemilu Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD di semua tingkatan di bulan Pebruari dan di bulan September Pemilukada Gubernur dan Walikota.

"Karena nanti ini serentak dan bareng semuanya baik waktunya maupun daerahnya tentu tidak mungkin ada batuan keamanan dari daerah lain. Untuk itu, peran serta masyarakat dalam rangka ikut menjaga kondisifitas keamanan, tidak bisa hanya mengandalkan tenaga babin/babinkatibmas yang hanya ada dua atau tiga personil di tiap kelurahan," tandas Ning Ita. (eko)

Berita Terbaru