KABUPATEN MOJOKERTO l B-news.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto bekerja sama dengan Unicef mensosialisasikan program penanganan anak tidak sekolah.
Pelaksanaan sosialisasi program penanganan anak tidak sekolah dan peningkatan kapasitas remaja dibuka langsung oleh Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati di ruang rapat Bappeda Pemkab Mojokerto, Kamis (19/1/2023).
Turut hadir pada acara tersebut, Konsultan Pendidikan Unicef Supriono Subakir, para Kepala OPD, Ketua Forum Anak, Sekdes, BPD dan pendamping lokal dari 8 desa yang menjadi pusat penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Bumi Majapahit.
Bupati Ikfina menjelaskan bahwa sosialisasi tersebut terkait masalah stunting. Terdapat salah satu indikator dari empat indikator dari keluarga berisiko stunting yaitu pendidikan ibu tidak lulus SMP.
Bupati Ikfina menyampaikan sambutan. (Ist)
"Keluarga prasejahtera, anak usia 15 tahun yang putus sekolah merupakan indikator lain. Kami juga dikejar target penurunan stunting, karena ini adalah masalah yang sangat luar biasa," katanya.
Kinerja pemerintah daerah diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meliputi pendidikan, kesehatan dan ekonomi. "Berdasarkan data Susenas Tahun 2020, diperkirakan ada sekitar 10.119 ATS yang ada di Kabupaten Mojokerto," ujarnya.
"Saya berharap semua pihak harus berperan serta dalam penanganan ATS. Kita hadapi bersama dan kita selesaikan bersama," tegas Ikfina.
Sementara itu, perwakilan Unicef Program Pendidikan Jatim dan Jateng Yuanita Nagel menjelaskan, strategi yang dapat dilakukan agar ATS dapat kembali belajar dan dapat pendidikan di jalur non formal maupun informal, pertama melakukan pendataan ATA melalui metode Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM).
Kedua, memperkuat sistem penanganan ATS melalui penguatan kapasitas perangkat daerah dan rencana kerja penanganan ATS. (eko/ram)
Editor : Zainul Arifin
