SURABAYA | B-news.id — Sekretaris Komisi B DPRD Kota Surabaya, Ghofur Ismail, mengingatkan pengelola hotel di Surabaya agar lebih selektif dan ketat dalam menerima tamu. Hal itu disampaikannya menanggapi kasus dugaan penyimpangan moral yang sempat mencoreng nama baik kota.
“Hotel di Surabaya harus lebih selektif dan ketat menerima tamu. Jangan sampai satu kamar diisi lima orang, agar tidak terulang kejadian serupa. Bila hal seperti itu terjadi lagi, pihak terkait harus memberi sanksi tegas, bahkan bila perlu mencabut izinnya,” tegas Ghofur saat ditemui awak media B-NEWS.id, Rabu (22/10/2025), usai mengikuti rapat bersama Komisi B.
Baca juga: DPRD Surabaya Setujui KBS Jadi Perumda, Seluruh Fraksi Dorong Tata Kelola Profesional
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai, pengawasan ketat di sektor perhotelan penting dilakukan agar nilai-nilai moral dan religius masyarakat Surabaya tetap terjaga.
“Masyarakat Surabaya adalah masyarakat yang memiliki tingkat religiusitas tinggi. Jangan sampai kota ini tercoreng karena kasus sesama jenis atau perilaku menyimpang lainnya,” ujarnya.
Baca juga: Status KBS Berubah Jadi Perumda, Seleksi Dirut hingga Direksi Segera Dibuka
Ghofur juga menekankan, setiap pengelola hotel harus benar-benar mendata dan memperhatikan latar belakang tamu yang akan menginap, bukan sekadar mengejar peningkatan pendapatan.
“Hotel tidak boleh hanya fokus pada pemasukan. Mereka juga harus peduli terhadap adat, norma, dan budaya masyarakat Surabaya,” tambahnya.
Komisi B DPRD Surabaya memastikan akan mendorong dinas terkait untuk memperketat pengawasan dan meninjau ulang perizinan bagi hotel yang melanggar aturan atau membiarkan praktik yang mencoreng citra kota.(*)
Editor : Zainul Arifin