KABUPATEN MOJOKERTO | B-news.id - Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Mojokerto Akhmad Jazuli mengikuti rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi bersama Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) secara virtual di Satya Bina Karya (SBK) pada Rabu (2/10) pagi.
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian diwakili Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir.
Baca juga: Butuh 3 Jam Pembobol Laptop TK Little Camel Berhasil Dibekuk Satreskrim Polres Mojokerto Kotai
Tomsi Tohir meminta kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk memonitoring dan menyikapi perkembangan data inflasi. Kementerian maupun lembaga yang memiliki tugas dan fungsi memonitor laju inflasi juga diminta untuk memperhatikan hal tersebut.
"Untuk produk-produk tertentu yang harganya masih naik kami mohon (stakeholder) sesuai tugas dan fungsinya masing-masing, tolong benar-benar dicermati. Dicek betul data di daerahnya," ujarnya.
Ia juga menghimbau stakeholder terkait untuk menindaklanjuti apabila masih ada kenaikan harga produk tertentu di daerah. Ia berharap capaian angka inflasi yang relatif terkendali dapat dipertahankan.
Sementara menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan per September 2024 ini terjadi deflasi sebesar -0,12 persen secara month to month. Sedangkan data inflasi year to year sebesar 1,84 persen. Ia juga menjelaskan penyebab terjadinya deflasi tersebut disebabkan oleh beberapa komponen yaitu sektor makanan dan minuman serta tembakau.
"Jadi berdasarkan pantauan kami, harga ditingkat konsumen ini menurun atau deflasi secara month to month. Karena memang dipengaruhi oleh penurunan harga-harga komoditas yang suplainya sedang tinggi di pasar yang masuk dalam kategori volatile food," ucapnya.
Baca juga: Kendalikan Laju Inflasi, Pemkab Gresik Gelar Gerakan Pangan Murah
Lebih lanjut ia mengungkapkan penyebab deflasi berikutnya dipicu oleh menurunnya harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi. Amalia menambahkan perkembangan harga BBM non subsidi tersebut menyesuaikan dengan harga minyak internasional.
Kepala BPS ini juga menerangkan bahwa dalam mengukur inflasi di Indonesia, BPS berkomitmen menjaga independensi dan terbebas dari intervensi pihak manapun. Selain itu BPS juga menggunakan metodologi yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan standar internasional.
"Oleh sebab itu, kami menjamin kualitas data dan terus akan menjaga kualitas secara ketat dalam setiap tahapan proses penyediaan angka statistik tidak hanya angka inflasi. Dan bukan hanya itu angka statistik yang kita keluarkan adalah jaminan kualitasnya," tegasnya.
Sedangkan terkait rakor ini Pjs Jazuli mengatakan terkait pengendalian inflasi di Bumi Majapahit agar OPD terkait dapat melaporkan harga bahan-bahan pokok secara berkelanjutan untuk dapat ditinjau ulang.
Baca juga: Temu Pendidik Nusantara XII, Guru Belajar, Berkarya, dan Berdaya di Mojokerto
"Jadi tolong dibikin laporan keatasan tapi data-datanya yang terakhir dari BPS untuk ditinjau ke teman-teman," ujar Jazuli.
Ia juga berpesan agar peserta rakor bersama Kemendagri tidak berubah-ubah supaya dapat memahami setiap rakor yang diikuti setiap minggunya.
"Sekali lagi saya berharap kalau bisa yanv ikut rapat ini tetap, jangan gonta ganti biar bisa mengikuti dengan rapat yang kemarin," pungkasnya. (eko)
Editor : Zainul Arifin