KABUPATEN BLITAR | B-news.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar menginisiasi pembangunan jembatan baru di Dusun Kaligambang, Desa Kaligambir, Kecamatan Panggungrejo. Proyek ini dibiayai melalui Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT), yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian di wilayah Blitar selatan.
Jembatan tersebut akan menjadi jalur vital untuk mobilitas masyarakat setempat, khususnya bagi para petani dan pengusaha lokal yang membutuhkan akses jalan yang lebih baik untuk distribusi hasil pertanian dan aktivitas ekonomi lainnya.
Baca juga: Nasib Tragis Muhamad Ali Maksum, Tewas Terkena Peluru Nyasar Saat Berburu di Blitar
Selama ini, warga Dusun Kaligambang menghadapi masalah akses jalan yang cukup signifikan. Jalan yang ada sangat sempit dan tidak memadai untuk kendaraan besar atau roda empat.
Untuk mencapai Kecamatan Panggungrejo, warga harus menempuh jalur berputar lebih dari lima kilometer ke arah timur, memasuki wilayah Kecamatan Wates, sebelum kemudian menuju selatan untuk kembali memasuki Panggungrejo.
Jembatan yang ada sebelumnya hanyalah jembatan kecil dengan kualitas bangunan yang buruk dan tidak layak untuk digunakan sebagai akses utama.
Menyadari pentingnya infrastruktur ini, Pemkab Blitar memutuskan untuk memasukkan pembangunan jembatan Kaligambang ke dalam skala prioritas pembangunan daerah pada tahun 2024.
Keputusan ini didasarkan pada meningkatnya mobilitas warga setempat, baik untuk keperluan ekonomi seperti penjualan hasil panen, maupun untuk mendukung akses ke beberapa destinasi wisata alam yang mulai berkembang di pesisir pantai selatan Blitar.
Dengan akses yang lebih baik, diharapkan ada pertumbuhan ekonomi yang signifikan di wilayah tersebut.
Hamdan Zulfikri Kurniawan, Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar, menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan jembatan ini sebenarnya telah lama direncanakan.
Namun, pelaksanaan pembangunan baru dapat direalisasikan pada tahun 2024 karena kendala anggaran.
“Kami mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 4 miliar dari pemanfaatan DBHCHT tahun 2024 ini,” ujar Hamdan kepada wartawan Selasa 3 September 2024.
Hamdan menambahkan bahwa penggunaan anggaran DBHCHT untuk pembangunan jembatan ini telah melalui kajian komprehensif. Alokasi dana tersebut tidak hanya dialokasikan untuk jembatan, namun juga untuk berbagai sektor prioritas lainnya.
Misalnya, 50 persen dari dana DBHCHT digunakan untuk bidang kesejahteraan rakyat, 10 persen untuk penegakan hukum, dan 40 persen untuk bidang kesehatan.
Hal ini menunjukkan pentingnya jembatan ini dalam menunjang pertumbuhan ekonomi di Blitar selatan.
Baca juga: Pedagang Kios Pasar Srengat Keluhkan Sepinya Pembeli, Pemkab Blitar Dianggap Tidak Tanggap
Dengan adanya jembatan yang layak dan lebih luas, Hamdan berharap infrastruktur ini dapat mendongkrak ekonomi warga setempat secara signifikan.
Pembangunan jembatan ini dianggap mendesak karena kondisi akses jalan yang buruk menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
"Dengan akses jalan yang bagus, harapannya akan mendongkrak perekonomian warga setempat," tegasnya.
Dari total anggaran Rp 4 miliar yang dialokasikan untuk pembangunan jembatan ini, Dinas PUPR Kabupaten Blitar baru menyerap sekitar 29,27 persen atau senilai Rp 1.170.726.780. Dana tersebut telah dibayarkan kepada kontraktor pelaksana sebagai uang muka.
Hal ini disebabkan oleh proses pencairan DBHCHT dari Kementerian Keuangan yang dilakukan secara bertahap. Untuk tahun 2024, Pemkab Blitar menerima DBHCHT sebesar Rp 29.442.441.000 secara keseluruhan.
Jembatan yang dibangun ini memiliki panjang bentangan 9 meter dan lebar 7 meter dengan struktur komposit yang dirancang agar tahan lama dan sesuai untuk segala jenis kendaraan.
Pembangunan jembatan ini ditargetkan selesai dalam waktu enam bulan, yaitu hingga akhir tahun 2024. Hamdan optimis bahwa proses pembangunan akan berjalan lancar sesuai dengan rencana.
Baca juga: Prestasi Gemilang Siswa Siswi SMAN1 Sutojayan, Bukti Nyata Predikat Sekolah Unggulan
Dalam konteks pembiayaan, Hamdan memastikan bahwa dana yang digunakan untuk pembangunan jembatan Kaligambang ini murni berasal dari DBHCHT dan tidak ada campur tangan dari pos anggaran lain.
Hal ini dilakukan untuk menjaga transparansi penggunaan dana dan memastikan pembangunan infrastruktur berjalan sesuai rencana.
"Dana untuk membangun jembatan Kaligambang ini tidak bersumber dari anggaran lain. Namun khusus dari penyerapan DBHCHT," tegas Hamdan.
Dengan infrastruktur yang memadai, diharapkan jembatan ini bisa menjadi katalisator bagi pembangunan ekonomi di Blitar selatan.
Keberadaan jembatan ini tidak hanya memfasilitasi mobilitas masyarakat tetapi juga dapat meningkatkan akses ke kawasan wisata alam yang sedang berkembang. Dengan begitu, masyarakat sekitar dapat merasakan manfaat ekonomi yang lebih luas.
Pemkab Blitar berharap pembangunan ini dapat membawa dampak positif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Blitar selatan secara keseluruhan. (kmfkab/sun)
Editor : Zainul Arifin