SURABAYA | B-news.id — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya menggelar rapat paripurna pada Kamis (6/11/2025) membahas Rancangan Keputusan terkait Rencana Kerja Tahun Anggaran (RKTA) 2026.
Dalam forum tersebut, seluruh fraksi menyampaikan sejumlah catatan penting kepada Wali Kota Surabaya sebagai bentuk masukan konstruktif dari hasil penyerapan aspirasi masyarakat.
Baca Juga: Kasus Anak di Bawah Umur di Cafe Black Owl, Ketua Komisi D DPRD Surabaya Minta Dibentuk Tim Gabungan
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni, mengatakan bahwa catatan-catatan tersebut merupakan bentuk komitmen DPRD untuk memastikan arah kebijakan pembangunan sejalan dengan kebutuhan warga.
Catatan-catatan ini kami sampaikan sebagai hasil penyerapaan aspirasi rakyat agar ditanggapi serius oleh Wali Kota. Ini adalah kado untuk masyarakat Surabaya, sekaligus dukungan agar visi Astacita Prabowo dapat terwujud di daerah,” ujar Fathoni.
Menurut politisi Partai Golkar itu, DPRD berharap APBD 2026 dapat menjadi stimulan pertumbuhan ekonomi di Surabaya, baik melalui bantalan sosial maupun pembangunan infrastruktur yang mampu mendorong aktivitas ekonomi kawasan.
“Kami berharap proyek strategis seperti pengendalian banjir dan pembangunan Jalan Lingkar Barat bisa rampung pada 2027, sehingga Surabaya siap menjadi pintu gerbang Ibu Kota Nusantara pada 2028,” tambahnya.
Enam Fraksi Sampaikan Pandangan Akhir
Rapat paripurna kali ini diikuti oleh enam fraksi, yakni Fraksi PDI Perjuangan–PAN, Fraksi Gerindra, Fraksi PKB, Fraksi Golkar, Fraksi PKS, serta Fraksi PSI bersama Partai Demokrat, PPP, dan NasDem.
Sebagian besar fraksi menyampaikan pandangan akhirnya secara aklamasi tanpa dibacakan. Namun, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memilih membacakan pandangannya secara lengkap melalui juru bicaranya, Johari Mustawan.
PKS Soroti Pengelolaan Sampah, Perumahan, dan Kesehatan
Dalam pandangannya, Johari Mustawan yang juga dikenal sebagai ustadz sekaligus politisi PKS, menyoroti sejumlah program prioritas Pemkot Surabaya.
Ia meminta agar proyek Refuse Derived Fuel (RDF) dijalankan secara cermat dan hati-hati, untuk menghindari dampak negatif terhadap warga. Selain itu, pada program Zona Non Waste (ZNW), Johari menekankan pentingnya sosialisasi dan pendampingan masyarakat agar pelaksanaannya optimal.
PKS juga menyoroti keberlanjutan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik (Waste to Energy) seperti PLTSA Benowo, yang menurutnya perlu dikelola secara komprehensif dan berkesinambungan.
Baca Juga: Dua Proyek Mangkrak Diputus Kontrak, Komisi D Tekankan BPJS Ketenagakerjaan
Di bidang perumahan, PKS mengapresiasi peningkatan anggaran untuk pembangunan Rumah Susun Milik (Rusunami). Namun, Johari mengingatkan masih banyak warga yang belum mampu memiliki rumah, bahkan sekitar 10 ribu KK masih menghuni rumah susun sewa (Rusunawa).
“Kebijakan perumahan harus memastikan masyarakat berpenghasilan rendah benar-benar terbantu, bukan hanya membangun fisik, tapi juga memberi kesempatan memiliki hunian yang layak,” ujarnya.
Apresiasi untuk Program Kepemudaan dan Pendidikan
PKS juga memberi apresiasi terhadap peningkatan alokasi Rp47 miliar untuk kegiatan kepemudaan di tingkat RW, yang dinilai dapat memperkuat peran generasi muda dalam pembangunan sosial.
Di sektor pendidikan, Johari menyoroti bahwa porsi anggaran mencapai 22,6 persen dari total APBD, namun baru terserap 17,16 persen. Ia mendorong agar Dinas Pendidikan lebih efisien dan cepat dalam merealisasikan program agar manfaatnya langsung dirasakan oleh siswa dan guru.
Kekurangan Tenaga Medis dan Dorongan Inovasi Kesehatan
Baca Juga: APBD Surabaya 2026 Disahkan, Mampukah Target Ambisius Pemkot Tercapai?
Dalam bidang kesehatan, Fraksi PKS mencatat masih adanya kekurangan tenaga medis sebanyak 50 dokter dan 80 perawat. Karena itu, PKS mendorong agar pengelolaan RSUD dan Puskesmas berstatus BLUD diberikan fleksibilitas untuk berinovasi dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
Pemkot: Masukan Dewan Sudah Dibahas Sejak Awal
Menanggapi pandangan fraksi, Sekretaris Daerah Kota Surabaya, Lilik Arijanto, menyampaikan bahwa seluruh masukan telah dibahas sejak tahap awal di tingkat komisi.
“Seluruh catatan dari fraksi sudah kami bahas dan tindak lanjuti bersama komisi-komisi. Dari hasil final pembahasan, disepakati total anggaran tahun 2026 mencapai Rp12,7 triliun,” terang Lilik.
Sinergi Legislatif dan Eksekutif Bangun Surabaya
Rapat paripurna DPRD Surabaya ini mencerminkan semangat sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam memperkuat arah pembangunan kota. Catatan-catatan dari DPRD diharapkan mampu memperkuat kebijakan yang pro-rakyat, berkelanjutan, dan inklusif, sekaligus menyiapkan Surabaya menjadi kota modern penopang Ibu Kota Nusantara (IKN) di m klusif, sekaligus menyiapkan Surabaya menjadi kota modern penopang Ibu Kota Nusantara (IKN). (*)
Editor : Zainul Arifin
