BLITAR | B-news.id - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melakukan kunjungan langsung ke Pasar Pon, Kota Blitar, Selasa (26/8/2025).
Dalam kunjungan itu, ia menyoroti distribusi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang menurutnya tidak boleh tersendat.
Baca Juga: Bupati Gresik Dampingi Gubernur Khofifah Tinjau Wisata Edukasi GUS di Balongpanggang
Khofifah menjelaskan, beras SPHP seharusnya dijual sesuai harga eceran tertinggi (HET) Rp12.500 per kilogram. Namun, kenyataannya di Pasar Pon harga tersebut justru ditemukan lebih rendah. “Harga pangan, khususnya beras, tidak boleh mahal. Karena beras ini konsumsi utama rumah tangga,” tegasnya.
Menurut Khofifah, pihaknya baru saja menerima surat dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) terkait penyesuaian harga beras. Dalam keputusan terbaru, harga beras medium naik dari Rp12.500 menjadi Rp13.500 per kilogram. Sedangkan beras premium ditetapkan Rp14.900.
“Kalau SPHP itu tetap dijaga agar lebih murah. Karena fungsinya memang untuk menjaga keterjangkauan harga masyarakat. Tetapi distribusinya harus betul-betul lancar,” katanya di hadapan para pedagang.
Ia menambahkan, regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat melalui Bapanas harus segera ditindaklanjuti oleh Bulog di lapangan. Hal ini penting agar pedagang tidak kesulitan mendapatkan stok, sementara masyarakat juga tetap bisa membeli dengan harga yang terjangkau.
“Setelah rapat koordinasi dengan Menko Pangan, Kepala Bapanas, dan Bulog, saya minta agar regulasi ini dipercepat. Jangan sampai regulasi justru menghambat distribusi beras SPHP,” ucap Khofifah.
Dalam kesempatan itu, Khofifah juga mengingatkan adanya potensi penyalahgunaan beras SPHP, misalnya dengan cara dioplos atau dijual tidak sesuai aturan.
Oleh karena itu, ia menilai pengawasan dan pengendalian distribusi harus diperkuat tanpa mengurangi kelancaran pasokan.
Baca Juga: Kapolri Ziarah ke Makam Marsinah dan Letakkan Batu Pertama Museum Pahlawan Nasional di Nganjuk
“Bulog dan Bapanas harus bergerak bersama. Jangan biarkan toko-toko kesulitan menjual SPHP. Kalau distribusi lancar, masyarakat tidak akan terbebani oleh harga beras,” ujarnya.
Khofifah menegaskan, beras sebagai kebutuhan pokok terbesar masyarakat tidak boleh dibiarkan naik terlalu tinggi. Stabilisasi harga, kata dia, adalah kunci agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
“Kalau kebutuhan konsumsi rumah tangga terbesar adalah beras, maka harga beras tidak boleh mahal. Karena itu pemerintah hadir melalui program SPHP ini,” tutur gubernur perempuan pertama di Jawa Timur tersebut.
Kunjungan Khofifah ke Pasar Pon Blitar juga menjadi kesempatan untuk berdialog langsung dengan pedagang. Beberapa pedagang mengaku senang karena mendapat perhatian dari pemerintah provinsi mengenai ketersediaan beras dengan harga terjangkau.
Baca Juga: MUI Gresik Dinobatkan Sebagai MUI Dengan Kinerja Terbaik se-Jawa Timur
Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin yang turut mendampingi, mengapresiasi langkah Khofifah turun langsung ke lapangan. Ia menyebut, kehadiran gubernur memberi semangat baru bagi masyarakat dan pedagang di Kota Blitar.
“Ini sebuah kebanggaan bagi masyarakat Kota Blitar. Kehadiran Ibu Gubernur menunjukkan komitmen serius untuk menjaga stabilitas harga pangan di tingkat daerah,” ungkap Syauqul.
Ia menambahkan, upaya konsolidasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah sangat penting agar program SPHP berjalan efektif. “Kalau semua pihak bergerak bersama, stabilisasi harga pangan bisa kita jaga dengan baik,” katanya.
Dengan adanya peninjauan langsung ini, pemerintah berharap tidak hanya stok beras yang cukup, tetapi juga distribusi SPHP benar-benar merata. Sehingga, masyarakat tetap bisa membeli beras dengan harga sesuai kemampuan mereka.(*)
Editor : Zainul Arifin
