SIDOARJO | B-news.id - DPRD Kabupaten Sidoarjo menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025, pada Senin (11/8/2025.
Seluruh fraksi menyampaikan catatan, masukan, dan penekanan terhadap arah kebijakan anggaran perubahan, yang diharapkan tetap berpijak pada prinsip kepentingan masyarakat serta akuntabilitas tata kelola daerah. Sidang rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Sidoarjo, H Abdillah Nasih.
Dalam rapat Paripurna kali ini Bupati Sidoarjo, Subandi tidak hadir dan diwakili oleh Wakil Bupati, Mimik Idayana. Sebelum sidang dilanjutkan, Ketua DPRD Abdillah Nasih menawarkan kepada seluruh fraksi apakah hasil pemandangan umum fraksi dibacakan semua oleh masing-masing fraksi atau melalui perwakilan. Akhirnya disepakati melalui perwakilan, yakni fraksi PKB.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Sidoarjo melalui juru bicaranya, H. M. Abud Asyrofi, S.Pd.I mengapresiasi kinerja pemerintah dan juga memberikan masukan. Seperti halnya adanya perubahan anggaran cukup signifikan yang mencerminkan upaya adaptasi pemerintah daerah terhadap tantangan dan kebutuhan yang berkembang.
Perubahan ini menunjukkan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan data, Pendapatan Daerah bertambah menjadi Rp. 5.431.576.849.369,00 dan Belanja Daerah bertambah menjadi Rp. 6.050.065.504.887,00.
Fraksi PKB mengapresiasi kinerja pemerintah daerah yang telah bekerja keras melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang cepat dan tepat, sehingga Kabupaten Sidoarjo dapat terus bergerak ke arah yang lebih baik. Namun demikian, ada beberapa poin penting yang menjadi perhatian dan masukan terkait dengan Perubahan APBD Tahun 2025 ini, di antaranya:
Peningkatan Belanja Daerah: Fraksi PKB mencatat adanya peningkatan Belanja Daerah sebesar Rp. 102.710.774.085,00. Peningkatan ini harus dipandang sebagai peluang emas untuk mengoptimalkan program-program strategis yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Oleh karena itu, kami memohon penjelasan lebih rinci dan transparan mengenai alokasi anggaran tambahan ini agar tepat sasaran, tidak tumpang tindih, dan memberikan dampak yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat. Keterbukaan informasi ini sangat penting untuk memastikan akuntabilitas publik dan evaluasi keberhasilan program,” kata Abud Asyrofi.
Penandatanganan berita acara kesepakatan bersama antara Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo dengan Bupati Sidoarjo diwakilkan Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana divruang didang DPRD Sidoarjo. (foto: zainul/B-news.id)
Terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), fraksi PKB mencatat adanya penambahan sebesar Rp. 892.045.907,00. Fraksi PKB mengapresiasi upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan PAD sebagai tulang punggung pembiayaan pembangunan.
“Kami memohon agar upaya ini terus ditingkatkan dengan inovasi yang berkelanjutan, termasuk optimalisasi sektor pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, dan PBB, serta eksplorasi potensi pendapatan baru yang sah melalui pengelolaan aset daerah yang lebih profesional,” paparnya.
Begitu juga soal Insentif Guru Ngaji dan Tenaga Pendidik, fraksi PKB mengusulkan agar Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi anggaran yang memadai untuk insentif kepada guru-guru ngaji, termasuk 720 guru TPQ yang sudah lolos verifikasi namun belum terbayarkan insentifnya.
“Kami juga mendukung penuh alokasi anggaran untuk bantuan sosial uang bagi guru swasta di SD/MI, SMP/MTs, TK/RA/BA, dan PAUD sebesar Rp. 26,92 miliar, sebagai bentuk penghargaan atas peran vital mereka,” tegasnya.
Lain halnya dengan fraksi Golkar yang banyak mengkritisi infrastruktur dan berbagai bidang. Fraksi Golkar menyoroti ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyediaan infrastruktur berupa pembangunan dan pemeliharaan jalan, pendidikan, penanganan banjir, kesehatan, serta upaya peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD).
“Fraksi Golkar mengusulkan agar pembangunan yang akan dilaksanakan dalam Perubahan APBD tahun 2025 adalah peningkatann jalan halus merata, pemeliharaan jalan, serta pemeliharaan saluran – saluran Pintu Air Irigasi Se kabupaten Sidoarjo. Infrastruktur pembangunan gedung sekolah masih banyak yang belum diperbaiki, mohon untuk diperhatikan,” kata Dian Felani.
Fraksi Golkar menilai, di tengah potensi ekonomi Kota sidoarjo, masih terdapat ruang yang perlu dikerjakan lebih optimal. Potensi pajak daerah, retribusi jasa, dan pemanfaatan asset daerah dapat terus dimaksimalkan dengan perbaikan pelayanan, digitalilsasi dan perluasan basis wajib pajak.
Peningkatan pendapatan dari aset yang dipisahkan yang berada pada badan milik daerah seperti PDAM Delta Tirta, PD. Aneka Usaha dan Bank Jatim, BPR Delta Artha semestinya harus ditingkatkan.
“Kami dari Fraksi Golkar menanyakan upaya apa saja yang dilakukan Badan Usaha Milik Daerah tersebut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujar Dian Felani.
Penandatanganan berita acara kesepakatan bersama antara Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo dengan Bupati Sidoarjo diwakilkan Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana divruang didang DPRD Sidoarjo. (foto: zainul/B-news.id)
Selain itu, terkait infrastruktur Kesehatan, kami juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas dan pemerataan fasilitas Kesehatan terutama bagi masyarakat di daerah pinggiran.
Baca Juga: Wabup Sidoarjo Mimik Idayana Serahkan Alat Bantu Dengar kepada 27 Penerima Manfaat Tuna Rungu
“Kami juga mengusulkan pentingnya pengalokasian anggaran yang memadai dan memastikan ketersediaan infrastruktur yang memadai di Rumah sakit maupun Puskesmas,” paparnya.
Terkait Retribusi penyewaan RUSUNAWA di Dinas Perumahan dan Pemukiman CKTR. Menurut Fraksi Golkar perlu dilakukan kajian potensi tentang pengelolaan manajemen agar tidak terjadi pembiaran guna pendapatan dari retribusi tersebut bisa dimaksimalkan.
Lebih meningkatkan pemantauan Tingkat Kehilangan air dengan melakukan perbaikan pipa yang bocor dengan cepat dan Fraksi kami berharap rancangan capaian air umbulan yang targetnya segera terealisasi.
“Dengan adanya penambahan anggaran belanja material listrik diharapkan sudah tidak ada lagi lampu Penerangan Jalan Umum yang mati,” terangnya.
Sedangkan Fraksi PDI Perjuangan menemukan banyaknya piutang yang ada di beberapa OPD yang nilainya cukup fantastis, oleh karenanya Fraksi kami meminta eksekutif untuk benar – benar serius dalam melakukan penyelesaian dalam permasalahan tersebut.
Di bidang Kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat, dan penyetaraan kualitas pelayanan Kesehatan hendaknya dilakukan secara komprehensif di Kabupaten Sidoarjo.
“Oleh karenanya Fraksi PDI Perjuangan berharap agar pemenuhan fasilitas di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo dapat segera dilakukan guna penyeteraan kualitas pelayanan Kesehatan tersebut,”kata Prabata Ferdiansyah, juru bicara fraksi PDIP.
Di tengah kondisi perekonomian yang kurang baik serta gelombang PHK massal yang terjadi akhir – akhir ini yang secara langsung akan berdampak pada semakin bertambahnya jumlah pengangguran khususnya di wilayah Kabupaten Sidoarjo.
Fraksi PDI Perjuangan mengimbau kepada eksekutif untuk mengantisipasi serta menyiapkan berbagai skenario dalam menanggulangi permasalahan tersebut.
Fraksi PDI Perjuangan juga menemukan sekolah -sekolah yang kondisinya kurang layak, dan ada beberapa sekolah yang sudah dilakukan rehab. Akan tetapi menurut pengamatan fraksi kami, hasil dari pekerjaan yang dilakukan jauh dari harapan.
“Oleh karenanya, fraksi kami juga meminta kepada eksekutif untuk melakukan evaluasi kepada penyedia barang dan jasa, serta konsultan pengawasannya,” terang Ferdiansyah.
Fraksi Partai Demokrat - Nasdem melalui juru bicara Zahlul Yussar menilai tingginya Silpa akibat dari rendahnya sistem penyerapan anggaran dan pengelolahan anggaran, untuk itu fraksi kami meminta agar kedepan pemerintah kabupaten Sidoarjo memperbaiki sistem perencanaan anggaran dan lebih disiplin dalam pelaksaanaan anggaran sehingga penyerapan anggaran lebih maksimal.
Fraksi Partai Demokrat - Nasdem berharap pembangunan supaya ada penambahan anggaran Rp, 21 miliar untuk pemeliharaan jalan se Kabupaten Sdoarjo dan pemeliharaan saluran - saluran/pintu air irigasi se-Kabupaten Sidoarjo, agar ada penambahan anggaran Rp. 4.500.000.000, untuk penanganan genangan / banjir (urgent ) pengadaan pompa kabin/ trailer kapasitas 300 Lps, pompa mobile, mobil penarik pompa kabin. Agar menambahkan anggaran Rp. 10.145.251.869, untuk biaya oprasional kantor matda penambahan anggaran untuk pembentukan 4 satgas air baru sebesar Rp.550 juta.
Suasana rapat Paripurna DPRD Sidoarjo terhadap Pandangan Umum Fraksi terkait Raperda P-APBD Tahun 2025. (foto: zainul/B-news.id)
Dalam memastikan pendidikan yang berkualitas di tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Fraksi kami meminta agar para guru swasta diberikan kenaikan insentif.
Keputusan ini memang bukan tanpa alasan, mengingat peran guru PAUD dalam membentuk dasar pembelajaran anak-anak sangatlah vital. Dengan adanya insentif ini, masyarakat dapat yakin bahwa guru PAUD memiliki motivasi yang tinggi untuk memberikan pendidikan terbaik kepada anak-anak.
Anggaran murni Dikbud Tahun 2025 sebesar Rp.1.530.832.967.260 di KUA-PPAS menjadi Rp. 1.554.418.754.359, di PAK 2025 menjadi Rp. 1.550.550.964.228, ada Penambahan sekitar Rp. 23.585.787.099 untuk pembangunan fisik Rp 14,5 miliar dan Rp 9 miliar BKK Provinsi.
Fraksi Partai Demokrat – Nasdem berharap untuk benar-benar mengevaluasi dan mengawasi pekerjaan pekerjaan rehab sekolah karena selama ini pelaksanaanya masih banyak keterlambatan dan mengevaluasi kembali penyedia barang dan konsultan pengawas yang kualitas pekerjaannya sangat buruk.
Fraksi Gerindra, menyoroti soal lemahnya pengawasan pekerjaan rehab sekolah sehingga mengalami keterlambatan, selain itu partai Gerindra meminta agar pemerintah kabupaten Sidoarjo serius menangani banjir, penguatan digitalisasi pelayanan publik, pengelolaan sampah dan lingkungan hidup, penguatan ekonomi lokal dan UMKM, penanganan ketimpangan sosial dan perlindungan masyarakat rentan.
“Partai Gerindra mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik pemertintah, DPRD, maupun masyarakat untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi. Jadikan perubahan APBD sebagai momentum untuk mempercepat pembangunan, memperluas manfaat dan memastikan Kabupaten Sidoarjo tetap menjadi kota yang nyaman, inovatif dan berdaya saing,” pungkas Supriyono, juru bicara partai Gerindra. (adv/za)
Editor : Zainul Arifin
