SIDOARJO | B-news.id - Banjir yang melanda wilayah Tanggulangin setiap musim hujan tidak hanya meresahkan warga. Namun juga harus menjadi perhatian khusus bagi pengambil kebijakan.
Apalagi di antara kawasan banjir tersebut terdapat sekolah yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Dampaknya, kegiatan belajar menjadi tidak nyaman dan sangat terganggu.
Menyikapi hal itu, DPRD Sidoarjo mendesak pemerintah dan dinas terkait untuk segera merelokasi sekolah yang terdampak banjir di kawasan Tanggulangin. Langkah ini diusulkan sebagai respons terhadap banjir tahunan yang semakin parah dengan ketinggian air yang terus meningkat.
Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih menegaskan perlunya perhatian serius dari pemerintah pusat terhadap permasalahan banjir ini.
Menurutnya, koordinasi yang lebih erat antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat sangat dibutuhkan untuk mencari solusi konkret, termasuk melalui kebijakan yang lebih terintegrasi dan sistematis.
“Di tahun-tahun sebelumnya, kami sudah memasukkan rencana relokasi untuk SD dan SMP di wilayah terdampak banjir dalam RPJMD, namun belum terlaksana. Tahun ini harus masuk lagi ke RPJMD. Saya rasa Pemkab dalam hal ini, Dinas Pendidikan Sidoarjo harus segera merealisasikan program yang sudah ada, agar relokasi SMPN 2 Tanggulangin segera terwujud,” ujar Abdillah Nasih, Senin (23/6/2025).
Menurut Nasih, kebijakan ini membutuhkan dukungan lebih lanjut agar benar-benar bisa direalisasikan. Pemerintah daerah dan pusat diharapkan dapat lebih fokus dalam memberikan solusi permanen terhadap masalah banjir ini agar masyarakat tidak terus-menerus merasakan dampaknya setiap tahun.
“Dengan adanya sinergi dan komitmen dari semua pihak, diharapkan masalah banjir di Sidoarjo, khususnya wilayah Tanggulangin bisa segera teratasi,” tambahnya.
Nasih juga menyoroti bahwa banjir yang melanda kawasan Tanggulangin sudah berlangsung hampir empat tahun, namun hingga kini belum ada langkah konkret yang maksimal dari pemerintah daerah. Ia meminta pemerintah daerah, provinsi, dan pusat untuk turun langsung ke lapangan guna melihat kondisi warga dan mencari solusi nyata.
“Intinya, saya berharap karena banjir sudah terjadi selama kurang lebih empat tahun dan kondisinya masih tetap sama. Walaupun sudah mendapat perhatian dari Pemda, saya rasa masih kurang maksimal. Pemerintah di semua tingkatan harus terjun langsung,” tegasnya.
Abdillah Nasih, Ketua DPRD Sidoarjo. (ist)
Diakuinya, selain mengganggu aktivitas warga, banjir di kawasan tersebut juga berdampak pada berbagai sektor, termasuk psikologi warga, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.
Nasih mengungkapkan keprihatinannya terhadap dampak berkelanjutan yang dialami masyarakat setiap tahunnya dan berharap ada langkah nyata dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini secara permanen.
Ia juga meminta agar pemerintah daerah melalui dinas teknis segera turun tangan untuk menangani hal tersebut. Leading sektor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Sidoarjo, diminta segera meninjau lagi sekolah terdampak.
“Dinas Pendidikan harus gercep (gerak cepat) dan segera melakukan ‘eksekusi’ relokasi terkait kondisi sekolah yang terdampak,” papar Nasih.
Nasih juga mengusulkan agar Pemkab Sidoarjo bisa memetakan daerah-daerah rawan bencana secara mendetail. Dengan begitu, ke depannya pembangunan fasilitas umum tidak lagi dilakukan di titik-titik yang berpotensi terdampak bencana.
Dikatakannya, dampak bencana banjir yang merendam beberapa wilayah dan sekolah di Tanggulangin beberapa waktu lalu sangat mengganggu aktivitas warga. Genangan air tidak hanya melumpuhkan aktivitas masyarakat, namun juga kegiatan belajar mengajar.
Pasalnya, akibat banjir yang meremdam wilayah Tanggulangin termasuk SMPN 2 Tangulangin sangat parah, ketinggiang airnya mencapai 50-60 meter. Ruang-ruang kelas terendam, kegiatan belajar mengajar lumpuh sehingga siswa siswinya diliburkan. “Tentu ini sangat mengganggu kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut,”paparnya.
Karenanya, ia mendorong Pemkab melalui Dinas Pendidikan untuk segera mempertimbangkan opsi relokasi bangunan sekolah yang letaknya di area rawan bencana.
Menurutnya, jika sekolah yang terdampak berada di lokasi rawan banjir, relokasi menjadi opsi yang ‘wajib’ dipertimbangkan.
Baca Juga: DPRD Sidoarjo Dukung Kebijakan Pembebasan Denda Pajak Daerah
“Karena kalau sekolah itu berada di dataran rendah dan setiap kali banjir pasti terdampak. Jadi mungkin perlu dipertimbangkan untuk direlokasi ke tempat yang lebih aman,”paparnya.
Menurutnya, alokasi anggaran yang sudah disediakan dalam APBD Sidoarjo untuk sektor pendidikan mestinya bisa mengakomodir kebutuhan mendesak. Terlebih sektor pendidikan memiliiki porsi anggaran sekitar 20 persen dari total APBD.
Suyarno, Wakil Ketua DPRD Sidoarjo. (ist)
Hal senada juga dilontarkan Suyarno, Wakil Ketua DPRD Sidoarjo juga menyoroti lambatnya Dinas Pendidikan dalam merespon keluhan masyarakat dalam mengatasi persoalan banjir di SMPN 2 Tanggulangin ini.
Menurutnya banjir di SMPN 2 Tanggulangin sudah hampir 4 tahun lebih, namun Pemkab masih belum mampu bergerak untuk mencari lokasi lahan sekolah yang bakal direlokasi yang lebih aman.
“Kami mendesak Pemkab segara melakukan action, karena sudah hampir empat tahun lebih kondisi SMPN 2 Tanggulangin menjadi langganan banjir. Kondisi ini sangat berpengaruh sektor pendidikan karena dapat menganggu kegiatan belajar mengajar,” kata politisi PDI P ini saat dihubungi B-news.id melalui telepon selulernya, Selasa (24/6/2025).
Menurut Suyarno, upaya yang dilakukan pemkab Sidoarjo untuk mengatasi banjir tahunan di wilayah Tanggulangin, diakuinya sudah maksimal, termasuk sudah melakukan pembangunan peningkatan jalan betonisasi, memasang alat pompa, mengeruk sungai dan lain-lain, namun berbagai ikhtiar tersebut masih belum bisa mengatasi banjir di Tanggulangin.
“Kami mendorong stake holder mencari solusi terbaik yang lebih konkret dan komprehensif lagi untuk mengatasi banjir di Tanggulangin ini dengan mengajak semua pihak, termasuk pemerintah pusat, provinsi dan pemkab Sidoarjo agar duduk bersama berkolaborasi, sehingga persoalan banjir di Tanggulangin bisa teratasi,” papar politisi gaek PDIP ini.
Menurut Suyarno, terkait persoalan relokasi SMPN 2 Tanggulangin, meminta kepada dinas terkait (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo) segera mengambil langkah konkret dan harus segera mewujudkan tempat pengganti sekolah yang terdampak banjir.
“Tempat pengganti (relokasi,red) ini sudah sangat emergency untuk dilakukan. Karena banjir di SMPN 2 Tanggulangin sudah hampir lima tahunan belum ada solusi,” paparnya.
Baca Juga: DPRD Datangkan Ahli Hukum Unair, Tegaskan Jalan Mutiara City–Mutiara Regency Milik Umum
Hampir setiap musim hujan, SMPN 2 Tanggulangin menjadi langganan banjir. (ist)
Sementara, Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana yang meninjau lokasi banjir di SMPN 2 Tanggulangin beberapa waktu lalu menyatakan bahwa rencana relokasi sekolah SMPN 2 Tanggulangin akan dibahas lebih lanjut dalam rapat koordinasi bersama instansi terkait.
Selama sidak, Mimik Idayana beserta rombongan tidak hanya meninjau sekolah yang kebanjiran, tetapi juga meninjau kondisi sungai dan gorong-gorong di sekitar sekolah.
Pihaknya juga berkoordinasi langsung dengan Dinas PUBMSDA untuk segera mengambil langkah teknis guna mengurangi debit air, salah satunya dengan memaksimalkan alat pompa air yang tersedia.
"Keselamatan dan kenyamanan peserta didik harus menjadi prioritas utama. Jika memang diperlukan, relokasi menjadi opsi penting yang harus kita pikirkan bersama," tegas Wabup Mimik.
Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Sidoarjo, Tirto Adi, mengatakan, kebijakan relokasi tersebut nantinya merupakan kebijakan jangka panjang dan pihaknya siap menjalankannya. “Kami siap menjalankan tugas merelokasi SMPN 2 Tanggulangin ini,” katanya.
Tirto juga menambahkan pada proses relokasi sekolah seluruh pihak terkait akan melakukan pengkajian atau melakukan FS (Feasibility Study). “Pengkajian ini meliputi tempatnya dimana, Sumber Daya Manusia (SDM) nya dan sebagainya,” jelasnya.
Khusus SMPN 2 Tanggulangin, lanjut Tirto, jika nantinya akan direlokasi, maka relokasinya tetap harus bisa mengcover tiga hingga lima desa yang saat ini masih berlaku.
“Upaya ini harus dipikirkan baik-baik untuk mengcover pemerataan pendidikan di Kabupaten Sidoarjo,” pungkasnya dalam suatu kesempatan kepada B-news.id. (adv/za)
Editor : Zainul Arifin
