SIDOARJO | B-news.id - Terbatasnya anggaran ABPD seakan menjadi alasan klasik untuk memperbaiki sarana dan prasaran pendidikan. Pasalnya, diakui atau tidak, masih banyak dijumpai bangunan sekolah dasar (SD) di Kabupaten Sidoarjo yang masih dalam kondisi rusak atau tidak layak.
Sekolah-sekolah tersebut dinilai sudah tidak layak untuk kegiatan belajar-mengajar. Kondisi tersebut salah satunya ditemukan di SDN I Desa Sebani, Kecamatan Tarik.
Baca Juga: Assosiasi UTJ Sidoarjo Peduli Emak-emak dan Janda, Beri Pelatihan Kerajinan Sandal Cantik
Bahkan kerusakan itu sudah dilaporkan kepala sekolah ke pemkab setahun lalu, namun rupanya baru direspon kemarin oleh Bupati Sidoarjo, Subandi dengan mengecek langsung ke lokasi.
Kenapa tak kunjung direspon, alasannya klasik, yakni belum ada anggaran untuk memperbaikinya. Padahal kalau semakin dibiarkan kerusakan akan semakin parah.
Bisa saja kerusakan tersebut semakin merembet ke banguan lain berupa kondisi plafon hancur, genteng pecah, maupun lantai yang rusak.
Menyikapi hal itu, Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih menemukan solusi bisa menggunakan dana corporate social responsibility (CSR) dan berharap bisa memaksimalkan dana bantuan perusahaan untuk kepentingan masyarakat, termasuk memperbaiki sekolah rusak.
Bantuan CSR sangat berperan penting dalam mengatasi keterbatasan anggaran Pemkab Sidoarjo. Dirinya terus berharap perusahaan-perusahaan lain di Kabupaten Sidoarjo turut berkontribusi untuk mendukung dunia pendidikan, terutama dalam hal penyediaan sarana dan prasarana yang layak.
Menurut politisi PKB ini, pihaknya mendorong perusahaan diwajibkan untuk memiliki kepedulian dan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat di sekitar perusahaan beroperasi.
Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder mulai dari konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas maupun lingkungan.
Nasih berharap Pemkab Sidoarjo dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) segera melakukan progres sekala prioritas untuk bangunan sekolah yang rusak tersebut.
“Oleh karena itu seharusnya dilakukan pendataan secara menyeluruh terhadap bangunan bangunan sekolah yang ada di tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Sidoarjo,” ucap Nasih, Senin (26/5/2025).
Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih. (dok foto: humas DPRD Sidoarjo)
Nasih menambahkan, agar dibuat juga sistem informasi berkaitan dengan tiap sekolah SD yang menjadi kewenangan pemerintah daerah supaya bisa terindetifikasi dengan cepat mengenai sarana dan prasarana yang kurang di sekolahan.
“Hingga pemerintah daerah bisa melihat secara jelas data yang ada melalui sistem yang diterapkan berapa banyak sekolah yang perlu penambahan ruang kelas, perbaikan ataupun yang lainnya,” ujarnya.
Dikatakan Nasih, ada beberapa bentuk dari program CSR yang dijalankan oleh perusahaan di antaranya adalah di sektor pendidikan meliputi pemberian beasiswa, perbaikan ruang gedung dan faslitas sekolah dan lain-lain.
Selain itu di bidang kesehatan dan juga bantuan sosial kemasyarakatan seperti bantuan bencana alam, pengembangan budaya hingga pemberdayaan masyarakat tempatan melalui kegiatan ekonomi.
”Kami sangat mendukung upaya pemkab Sidoarjo dalam menggali dan memaksimalkan dana CSR dari Perusahaan agar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat Sidoarjo dan dapat dikelola sebaik-baiknya. Program CSR pada sebagian besar perusahaan diambil dari laba perusahaan dan dibagikan kepada masyarakat melalui berbagai program kegiatan, baik diinisiasi sendiri oleh perusahaan maupun proposal kegiatan yang masuk dari masyarakat,” papar Nasih.
Sedangkan Nizar, anggota DPRD Sidoarjo yang terjun langsung ke lokasi SDN 1 Sebani Kecamatan Tarik, bersama Bupati Sidoarjo belum lama ini melihat langsung keadaan ruang kelas dan sangat tidak layak ditempati.
Disamping kurang nyaman untuk proses belajar mengajar, juga sangat berbahaya jika digunakan untuk kegiatan belajar karena seaktu-waktu bisa ambrol lagi.
Baca Juga: Forum RPS Berikan Apresiasi Kepada Tokoh Berdedikasi
“Memang kalau menunggu anggaran dari Pemkab, terutama APBD sangat lama karena anggaran sudah di ploting untuk kegiatan lainnya, apalagi anggaran APBD Sidoarjo sangat terbatas, makanya saya mendorong untuk menggunakan dana CSR untuk memperbaiki kerusakan sekolah supaya lebih cepat sehingga kegiatan proses belajar mengajar berjalan dengan baik,” kata legislator partai Golkar ini, Selasa (27/5/2025).
Anggota DPRD Sidoarjo Fraksi Golkar, Nizar. (dok foto: nizar)
Menurut Nizar, sebuah perusahaan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Dikatakan, dalam Undang-Undang tersebut, tidak dirincikan secara jelas berapa kewajiban perseroan dalam menyediakan dana untuk program CSR. Begitu juga dalam PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial, tidak dijelaskan berapa dana yang harus disisihkan oleh perseroan.
Besarnya dana CSR sepatutnya dan sewajarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan dan risiko yang akan ditanggung perusahaan. Terlepas dari itu semua, yang jelas ada kewajiban perusahaan untuk mengelola program CSR tersebut.
Undang-undang tersebut tentunya memberikan beban sekaligus tanggung jawab perusahaan untuk mengelola dana CSR dengan baik sehingga perusahaan mampu membangun citra yang positif bagi seluruh stakeholder.
“Pemkab Sidoarjo diharapkan dapat memaksimalkan dana CSR perusahaan untuk kepentingan lebih luas, tidak hanya untuk perbaikan sekolah rusak, akan tepai juga di bidang kesehatan dan kegiatan sosial lainnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat Sidoarjo,” pungkanya.
Sementara Bupati Sidoarjo, Subandi bersama anggota DPRD Sidoarjo meninjau SDN Sebani Kecamatan Tarik. Plavon di tiga ruang kelas di SDN 1 Sebani Kecamatan Tarik ambrol. Rusaknya plavon tersebut sudah sejak setahun lalu.
Hampir seluruh plavon di ruang kelas 1 dan 2 serta ruang AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum jebol. Minggu pagi, (25/5), Bupati Sidoarjo H. Subandi meninjau kondisinya.
Baca Juga: Sidoarjo Borong Dua Penghargaan Dari Menko Perekonomian RI
Ia datang didampingi anggota DPRD Sidoarjo M. Nizar, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo Tirto Adi, Kepala Dinas PU Bina Marga dan SDA Sidoarjo Dwi Eko Saptono serta Camat Tarik Iswadi Pribadi dan Kades Sebani.
Bupati Sidoarjo, Subandi bersama Kadikbud,Tirto Adi dan anggota DPRD Sidoarjo, Nizar sidak ke SDN 1 Desa Sebani Kecamatan Tarik, Sidoarjo yang atap plavonnya ambrol. (Ist)
Bupati Sidoarjo H. Subandi meminta kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo untuk segera melakukan perbaikan. Pasalnya ia melihat kondisi sebagaian plavon yang masih menempel sangat mengkhawatirkan.
Untuk itu ia berharap perbaikan segera dilakukan agar tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. “Kita akan usahakan dengan kemampuan anggaran APBD, kalau tidak ada kita akan lakukan penggeseran anggaran, atau kalau tidak kita mencoba memanfaatkan CSR yang ada di wilayah Tarik,”ucapnya.
Plt. Kepala Sekolah SDN 1 Sebani Indriana mengatakan jebolnya plavon tersebut sekitar setahun lalu. Namun sampai saat ini masih belum kunjung diperbaiki. Terpaksa ia masih menggunakan tiga ruang kelas tersebut untuk kegiatan belajar.
“Laporannya sudah, sebenarnya sudah di ACC masuk anggaran April tapi realisasinya katanya bulan Mei Juni,”ujarnya.
Ia berharap kerusakan plavon ruang kelas segera diperbaiki. Pasalnya sangat membahayakan siswa jika tetap menempati ruang kelas tersebut.
Sudah banyak kayu penyangga plavon yang keropos dimakan rayap. Begitu pula dengan sebagaian plavon teras ruang kelas yang juga ambrol.
“Mudah-mudahan cepat terealisasi agar KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) nyaman dan lancar,”ucapnya. (adv/za)
Editor : Zainul Arifin
