SIDOARJO | B-news.id - Pendidikan adalah kunci maju mundurnya sebuah bangsa. Bangsa yang berkembang dan maju mensyaratkan salah satunya: kebutuhan aspek pendidikan akan kondisi infrastruktur, seperti sekolah, yang baik dan nyaman.
Namun, harapan ini masih sebatas harapan, tatkala masih banyak kita jumpai kondisi infrastruktur pendidikan yang tidak layak huni bagi para siswa dan gurunya.
Salah satunya di Kabupaten Sidoarjo, masih banyak dijumpai sekolah yang kurang layak huni, bahkan ada beberapa sekolah yang atapnya jebol atau ambrol menimpa siswa saat proses belajar seperti baru-baru ini menimpa 7 siswa SDN Sidodadi Kecamatan Candi.
Bukan hanya atap plafon kelas yang jebol. Masih ada sejumlah fasilitas lain yang harus diperhatikan. Tentu ini membuat miris siswa atau orang tua wali murid, bahkan terutama guru yang mengajar karena merasa was-was saat berada di dalam kelas.
Menyikapi hal itu, Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih mengaku prihatin melihat kondisi tersebut, karenanya, pihaknya meminta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadikbud) Sidoarjo agar seluruh bangunan sekolah dievaluasi agar kejadian atap ambrol di SDN Sidodadi Kecamatan Candi tidak sampai terulang kembali.
Dikatakan Nasih, kondisi sarana pendidikan yang mengalami kerusakan, baik ringan maupun berat, menjadi perhatian khusus bagi dirinya, karena masih banyaknya sarana pendidikan di Kota Udang dan Bandeng ini yang rusak, baik rusak sedang hingga parah.
Namun, perbaikan belum sepenuhnya bisa dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih saat memimpin sidang Paripurna. (ist)
Menurutnya, meningkatkan kualitas dan sarana pendidikan di Sidoarjo, pemerintah dapat melakukan beberapa langkah, seperti membangun sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, hingga memeratakan akses pendidikan.
Ia pun meminta Dinas Pendidikan (Disdik) Sidoarjo untuk segera mengevaluasi dan memberikan perhatian kepada sekolah yang rusak agar dilakukan perbaikan di Tahun 2025 ini.
Bahkan untuk menbantu mengatasi sekolah rusak ini, lanjut Nasih, selain dilaksanakan pemkab Sidoarjo, dari pihak legislatif juga bisa membantu melalui dana Pokir (Pokok pikiran) di Tahun 2025 ini.
Bahkan menurut Nasih, fraksi-fraksi DPRD Sidoarjo setuju dalam penyaluran pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan tahun 2025. Pokir anggota DPRD Sidoarjo difokuskan pada perbaikan infrastruktur pendidikan Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP).
“Mengingat banyak anggota dewan yang menerima keluhan dan laporan dari masyarakat terkait sekolah rusak dan ambruk. Akhirnya ada inisiasi dana pokir untuk memperbaiki sekolah,” terang Nasih dalam suatu kesempatan kepada B-news.id.
Nasih mengatakan, pokir itu diserahkan kepada sekolah untuk digunakan sesuai kebutuhan. Yang pasti, infrastruktur pendidikan.
Dalam hal ini perbaikan sekolah. mempertanyakan jenis kerusakan di masing-masing sekolah tersebut. ‘’Harus ada solusi agar anak-anak (siswa) nyaman dan aman dalam proses belajar di sekolah,’’ tandas Nasih.
Dikatakannya, anggaran Pokir (Pokok Pikiran) DPRD merupakan program pembangunan usulan anggota DPRD yang diperoleh dari aspirasi masyarakat. Masing-masing anggota DPRD Sidoarjo memperoleh aspirasi itu saat bertemu konstituen di daerah pemilihan (dapil).
Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, M Dhamroni Chudlori (kaos cream) saat sidak di SDN Sidodadi yang atap plafonnya jebol didampingi kepala sekolah (paling kiri). (ist)
Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori, bahwa dirinya sering mendapat keluhan dan laporan dari masyarakat terkait banyak sekolah rusak yang belum bisa diperbaiki oleh pemkab Sidoarjo, meski pihak sekolah sudah melapor ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo setahun lalu bahkan ada yang lebih dari setahun belum ada tanggapan, dengan alasan masih belum ada anggaran.
Mendapati laporan tersebut, Dhamroni Chudlori, sat-set bergerak cepat dan melakukan sidak atau langsung turun ke lokasi, seperti yang dilakukan belum lama ini. Ketua Fraksi PKB itu sidak SDN 3 Sidokare, Kecamatan Sidoarjo.
Dari sidaknya mendapati ada ruang kelas dan fasilitas perpustakaan di SD tersebut banyak yang rusak dan ruangan kemasukan air saat hujan, sehingga kegiatan belajar mengajar tidak maksimal.
Hasil dari sidaknya, Dhamroni melihat atap perpustakaan sekolah ambrol. Air hujan masuk ke dalam ruang. Buku-buku rusak. Basah dan masih bertumpukan. Gentingnya berlubang. Ruang kelas itu pun terpaksa tidak digunakan. Tidak aman untuk siswa-siswi. “Dan masih banyak lagi laporan yang masuk ke saya tentang sekolah rusak ini,” papar Dhamroni.
Gagasan memprioritaskan pokir untuk perbaikan sekolah ini mendapat sambutan positif dari anggota Fraksi PKB DPRD Sidoarjo dan Fraksi-fraksi lainnya. Mengarahkan pokir mereka untuk perbaikan sekolah rusak. Sifatnya memang tidak wajib, tapi sangat disarankan.
Bak gaung bersambut, ternyata beberapa anggota fraksi PKB DPRD Sidoarjo menyambut antusias gagasan tersebut. Mereka, antara lain, Dhamroni Chudlori, Sutaji, Abdillah Nasih, dan Sullamul Hadi Nurmawan (Gus Wawan).
Dhamroni sendiri mengarahkan pokirnya untuk perbaikan pagar SDN 1 Wonokasiyan, Kecamatan Wonoayu, SDN Kandangan (Krembung), dan SDN 1 Bendotretek (Prambon). Total anggarannya lebih dari Rp 500 juta. Sutadji mengusulkan pokirnya untuk SDN Wunut (Porong), SDN 2 Kedensari (Tanggulangin), dan SDN Randegan (Tanggulangin). Nilainya juga sekitar Rp 500 juta.
Adapun Abdillah Nasih mengarahkan pokirnya untuk perbaikan infrastruktur SDN 1 Waru (Waru). SDN 1 Wadungasri (Waru), SDN Bangah (Gedangan), dan SDN 1 Kepuh Kiriman (Waru). Angkanya mencapai sekitar Rp 800 juta. Kemudian, Sullamul Hadi Nurmawan (Gus Wawan) memfokuskan pokirnya untuk SDN Suruh dan SDN Kloposepuluh. Angkanya lebih dari Rp 350 juta.
Baca Juga: DPRD Sidoarjo Dukung Kebijakan Pembebasan Denda Pajak Daerah
Siswa SDN Sidodadi menbersihkan puing- puing atap plafon yang jebol. (ist)
Dahmroni juga menyoroti proyek perbaikan yang selama ini kebanyakan menggunakan sistem penunjukan langsung. Alias tidak melalui proses lelang (tender). Dengan sistem lelang, lanjut dia, jika ada sisa masih bisa untuk kepentingan lain ke depan. ‘’Kriterianya juga harus jelas antara rusak berat, sedang atau ringan,’’ tegasnya.
Dia minta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait melakukan pendataan lebih detail. Sehingga, tidak terjadi kesalahan serupa. Yakni, ada perbedaan di data pokok pendidikan (dapodik) dan kondisi riil di lapangan. ‘’Laporan di dapodik terkait kondisi sarana dan prasarana (sarpras) sekolah harus sesuai,’’ pintanya.
Karena menurut Dhamroni, saat melakukan sidak bersama anggota komisi D DPRD lainnya ke SDN Sidodadi yang plafon atapnya jebol ditemukan kualitas bangunannya jelek dan kurangnya pengawasan sehingga terkesan asal-asalan.
Pemasangan rangka galvalum untuk plafon yang dipasang kontraktor pengaitnya kurang. Dihitung di lokasi hanya ada tiga titik. Hal itu juga berupa kawat yang dikaitkan dengan rangka atap hingga menyebabkan atap menjadi jebol kemarin itu.
"Saat kami cek di lokasi ruang kelas, kami melihat ada penyebab utama dari ambruknya plafon di kelas itu. Salah satunya, gara-gara pengait dari rangka plafon ke atap kurang. Harusnya per 1,5 meter ada satu pengait, jadi rangka plafon ini agar benar-benar kokoh. Tapi kenyataannya di ruang kelas itu hanya ada tiga pengait saja," ujar M Dhamroni saat sidak, Sabtu (04/01/2025).
Selain itu, polisi senior PKB asal Dapil III ini mengungkapkan selain pengait plafonnya kurang, pihaknya juga menemukan adanya kebocoran dari genteng di ruang kelas itu.
"Dampaknya, plafon tidak mampu menahan beban rembesan air dari atas usai hujan hingga menyebabkan atap plafon itu jebol bersamaan jam belajar siswa kemarin," tegasnya. (adv)
Editor : Zainul Arifin
