Bimtek Bareng Wartawan, Kayan : Bantu Edukasi Masyarakat Tentang Bahayanya Pernikahan Dini

avatar Zainul Arifin
Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Kayan (tengah) bersama Kadis DPPPA dan KB, Heni saat menghadiri acara bimtek di hotel Aston Batu, Malang. (Ist)
Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Kayan (tengah) bersama Kadis DPPPA dan KB, Heni saat menghadiri acara bimtek di hotel Aston Batu, Malang. (Ist)

SIDOARJO | B-news.id - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPA dan KB), gelar Bimbingan Teknis (Bimtek) bersama wartawan Sidoarjo bertempat di Hotel Aston Batu Malang Selasa-Rabu (21-22/01’2025).

Bimtek berkaitan dengan pengendalian penduduk Sidoarjo diikuti puluhan wartawan dari berbagai organisasi wartawan seperti PWI, Aliansi Jurnalis Sidoarjo (AJS), Forwas dan Jurnalis Online Sidoarjo (JOS). 

Baca Juga: Pemkab Sidoarjo Siapkan Dana Rp200 M Pembebasan Flyover Gedangan, Bupati Subandi Pastikan Dimulai 2026

Kayan, Wakil Ketua DPRD Sidoarjo sebagai narasumber tunggal, Sedangkan pembuka acara oleh Heni, Kepala PPPA dan KB Kabupaten Sidoarjo. 

Kayan menyampaikan, bahwa tugas wartawan hampir sama dengan tugas anggota DPRD, yakni sama -sama sebagai kontolling (pengawasan).

Baca Juga: DPRD Sidoarjo Dukung Kebijakan Pembebasan Denda Pajak Daerah

"Tetap melakukan kritik sekaligus kontrol terhadap jalannya pemerintahan pada Bupati dan Wakil Bupati terpilih di Kabupaten Sidoarjo, agar kedepannya bisa lebih baik lagi demi kemajuan warga Sidoarjo,"kata Kayan. 

"Kami anggota dewan selalu menerima masukan dari berbagai pihak termasuk dari rekan wartawan untuk kemajuan Sidoarjo, sekarang sudah tidak ada lagi kepentingan politik, karena semua sudah berakhir, Pileq anggota dewan maupun Pilkada Bupati dan Wakil Bupati selesai, mari kita dukung Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih, mari kita bersatu," tambah Kayan. 

Baca Juga: DPRD Datangkan Ahli Hukum Unair, Tegaskan Jalan Mutiara City–Mutiara Regency Milik Umum

Sementara Kepala PPPA dan KB Kabupaten Sidoarjo Heni Menyampaikan bahwa pengendalian penduduk, Pemerintah telah memperkenalkan program Keluarga Berencana (KB), kemudian Undang- undang tentang pernikahan.

"Namun di masyarakat masih terjadi fenomena pernikahan dini sehingga memicu banyak perceraian dini pula serta kekerasan terhadap perempuan dan anak, masalah stunting, masalah status kelahiran anak, hal tersebut menjadi perhatian kita bersama," ungkapnya.(*)

Berita Terbaru