KOTA MOJOKERTO | B-news.id - Kota Mojokerto kembali mengukir prestasi dengan meraih peringkat pertama sebagai Badan Publik Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2024 di Jawa Timur.
Dalam acara yang digelar Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur di Surabaya pada Rabu 13 November 2024, Kota Mojokerto tampil unggul dengan skor tertinggi 98,56, mempertahankan posisinya di peringkat teratas setelah sebelumnya juga meraih posisi pertama pada 2023.
Baca Juga: Kapolres Mojokerto Kota Sambangi Gereja, Pastikan Pengamanan Nataru Optimal
Sejak tahun 2021, Kota Mojokerto telah menunjukkan konsistensi dalam keterbukaan informasi. Diawali dari peringkat keempat pada 2021 dan 2022, Mojokerto berhasil mencapai posisi puncak pada 2023 dan mempertahankannya di 2024.
Prestasi ini semakin mengukuhkan Mojokerto sebagai kota yang unggul dalam transparansi dan tata kelola informasi publik, baik di tingkat provinsi maupun nasional.
Pj Wali Kota Mojokerto saat memberikan sambutannya. (ist)
Pj. Wali Kota Mojokerto, Moh. Ali Kuncoro, menyatakan kebanggaannya.
Baca Juga: Jelang Nataru, Pemkot Mojokerto Gelar HLM Pengendalian Inflasi
“Tahun ini kita datang sebagai petahana, karena tahun lalu kita juga meraih penghargaan yang sama. Insya Allah tahun depan, budaya informatif sudah melekat, kita akan datang dengan hattrick, meraih Peringkat 1 Badan Publik Informatif untuk ketiga kalinya,” terangnya.
Ali Kuncoro menegaskan bahwa Kota Mojokerto akan terus berlari cepat untuk mendorong keterbukaan informasi, menjadikannya bagian dari budaya pemerintah yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kalangan difabel.
“Kelebihan Kota Mojokerto adalah PPID kami sangat inklusif, dengan jangkauan hingga tingkat kelurahan, kecamatan, dan sekolah melalui program PPID Goes To School,” tambahnya.
Penghargaan ini diharapkan bisa mendorong Pemkot Mojokerto untuk terus berinovasi, menyediakan informasi yang mudah diakses, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dengan keterbukaan yang semakin kuat, Kota Mojokerto siap memberikan contoh bagi daerah lain dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. (eko)
Editor : Zainul Arifin
