PDIP Usung Rijanto dan Beky: Keputusan di Luar Prediksi Menuai Kontroversi

KABUPATEN BLITAR | B-news.id - Berita mengenai calon yang diusung PDIP di Blitar pada Selasa (30/07/2024) memang menarik perhatian publik dan memicu reaksi dari kelompok pendukung.

Terdapat kejanggalan karena H. Beky, calon yang disebut akan diusung PDIP, tidak melakukan pendaftaran formal di DPC PDIP Kabupaten Blitar. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai proses penjaringan calon.

Dalam tanggapannya, pengamat politik Drs. Teguh Triwiyono SH, MH. dan Weppy Susetiyo SH, MH. memberikan perspektif berbeda. Weppy Susetiyo melihat bahwa dalam politik sering ada strategi dan taktik, dan kedekatan H. Beky dengan kalangan tertentu bisa jadi merupakan bagian dari strategi partai.

"Kalau menurut saya sah-sah saja. Karena didalam politik ada trik dan intrik, itu pasti ada aktornya karena background pak Beky bukanlah orang politik dan itu merupakan salah satu strategi dari parpol," ungkap Weppy salah satu pengamat Politik dari kalangan Akademisi.

Sementara itu, Teguh Triwiyono menekankan bahwa berdasarkan informasi terkini, rekomendasi resmi dari PDIP belum diterbitkan.

Menanggapi dinamika ini, beberapa pengamat politik dan pihak terkait mencatat bahwa skema pencalonan yang melibatkan tokoh non-politik seperti H. Beky sering kali merupakan strategi untuk menarik perhatian atau meraih dukungan dari segmen tertentu dalam masyarakat.

"Hal ini juga menunjukkan bahwa proses politik tidak selalu berjalan linier dan bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan internal," ujarnya.

Kondisi ini memicu diskusi lebih lanjut di kalangan pendukung dan pengamat politik tentang transparansi dan keadilan dalam proses penjaringan calon. Keberadaan kandidat yang tidak melalui prosedur standar bisa menimbulkan kekhawatiran tentang konsistensi dan integritas partai dalam memilih calon pemimpin.

Di sisi lain, dukungan terhadap Drs. Rijanto dan H. Beky mungkin juga mencerminkan adanya perubahan strategi partai untuk menghadapi dinamika politik lokal yang mungkin belum sepenuhnya dipahami oleh publik.

Dengan demikian, isu ini mengundang perhatian lebih lanjut dari berbagai pihak, baik dalam konteks politik lokal maupun dalam perdebatan yang lebih luas mengenai proses demokrasi dan pemilihan umum di Indonesia. (tim)