Perjuangan Made, Ketua DPRD Banyuwangi Mengawal Warga Desa Ketapang Soal Kepemilikan Tanah Mulai Ada Titik Terang

Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi, I Made Cahyana Negara, S.E., dan Kepala Kantah Banyuwangi, Machfoed Effendi, A.Ptnh., saat memimpin rapat lintas sektoral membahas nasib warga pesisir Desa Ketapang, Senin (30/10/2023) siang. (Irw)
Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi, I Made Cahyana Negara, S.E., dan Kepala Kantah Banyuwangi, Machfoed Effendi, A.Ptnh., saat memimpin rapat lintas sektoral membahas nasib warga pesisir Desa Ketapang, Senin (30/10/2023) siang. (Irw)
b-news.id leaderboard

BANYUWANGI | B-news.id - Warga masyarakat nelayan yang mendiami wilayah kawasan pesisir dan bersinggungan dengan sempadan pantai masuk Dusun Krajan, Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi kini boleh tersenyum lega.

Pasalnya perjuangan dan penantian yang mereka mulai sejak 2019 lalu dalam meminta kepastian hukum hak atas tanah negara yang telah mereka kuasai turun temurun lebih dari 50 tahun silam itu kini mulai menemui titik terang.

Kabar gembira tersebut di dengar langsung oleh perwakilan warga masyarakat dalam kegiatan rapat koordinasi lintas sektoral dan stakeholder di ruang rapat Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, pada hari Senin (30/10/2023) siang.

Perjuangan warga Desa Ketapang itu tak lepas dari kawalan ketat anggota dewan yang merupakan putra daerah asli dari Desa Ketapang yakni Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi, I Made Cahyana Negara, S.E., yang sejak awal gigih memperjuangkan aspirasi warga.

Mengawali jalannya rapat koordinasi antar lintas sektoral tersebut Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi mengajak kepada setiap yang hadir untuk turut mencari solusi bagi ratusan warga Ketapang agar dapat terfasilitasi.

"Dengan kita sudah berkumpul lintas sektoral ini, mungkin yang mempunyai kewenangan masing-masing, kita berharap kepada bapak ibu semua untuk bisa membantu agar permohonan masyarakat ini dapat disetujui, tentunya sesuai dengan aturan perundangan yang ada," tegas I Made Cahyana Negara.

Tak hanya para petinggi Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi (Kantah Banyuwangi) saja, sejumlah jajaran Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Banyuwangi pun turut dihadirkan guna secara gotong royong menindak lanjuti rekomendasi hak atas tanah negara yang diajukan oleh warga Desa Ketapang tersebut.

Bersama Ketua DPRD, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi yang baru, Machfoed Effendi, A.Ptnh., memimpin jalannya rapat, secara bergilir meminta perwakilan Dinas terkait untuk berikan rekomendasi pada pihak Kantah Banyuwangi sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

Kali pertama, pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Dinas PUPR) Kabupaten Banyuwangi menyampaikan sesuai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Pelabuhan Ketapang, sebenarnya kawasan yang dimohonkan oleh masyarakat tersebut bersisihan langsung dengan sempadan pantai yang diperuntukan sebagai kawasan pendukung pelabuhan.

Sejumlah jajaran SKPD Kabupaten Banyuwangi dan Provinsi Jawa Timur turut dihadirkan untuk memberikan rekomendasi dan masukan atas permohonan kepastian hukum hak atas tanah negara yang dikuasai oleh warga pesisir Dusun Krajan, Desa Ketapang, Kabupaten Banyuwangi. (Ist) 

Jika merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyuwangi nomor 6 tahun 2016, kawasan yang dimohon oleh masyarakat tersebut sama sekali tidak bersinggungan dengan Perda Bupati Banyuwangi, sepanjang tidak mengubah, tidak menambah dan tidak melebarkan lagi pemukiman yang sudah ada.

Senada dengan pemaparan Dinas PUPR, Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi, Dinas Perijinan (DPMDTSP) Kabupaten Banyuwangi pun sepakat bahwa dari pihaknya pun tidak terdapat ketentuan atau regulasi yang berpotensi menimbulkan masalah atas penerbitan sertifikat yang dimohon masyarakat oleh Kantah Banyuwangi.

Bahkan, pihak Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) kelas III Ketapang menyampaikan, bahwa kawasan yang dimohon oleh masyarakat itu tidak masuk kedalam wilayah operasional KSOP, sehingga tidak diperlukan lagi rekomendasi dari KSOP.

Menanggapi rekomendasi dan masukan dari pihak Dinas terkait, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran (Kasie PHP) Kantah Banyuwangi, I Made Supriyadi, S.SiT, M.H., membeberkan diperlukannya tinjauan lapangan bersama para stakeholder terkait berdasarkan fungsi dan kewenangannya masing-masing.

"Permasalahan pendaftaran tanah pada kawasan tersebut seyogyanya diselesaikan secara holistik (menyeluruh), seluruh bidang tanah itu kalau bisa kita tuntaskan sekalian, jangan ada PR kalau memang kita punya semangat untuk memberikan kepastian kepada masyarakat," pinta Made.

Mendengar setiap masukan dan rekomendasi yang diberikan oleh semua pihak sesuai kewenangan masing-masing, Kepala Kantor (Kakan) Pertanahan Kabupaten Banyuwangi menarik kesimpulan untuk segera gerak cepat dimulai dengan meminta pernyataan tertulis dan turun meninjau titik dan lokasi bersama Dinas terkait.

"Rabu depan kita berkumpul di Kantor Desa Ketapang, kita bersama tinjau lapangan, kita tentukan berupa posisi titik dan batasan-batasannya sesuai yang menurut RDTR," tandas Machfoed sapaan pria asal Surabaya yang resmi menduduki posisi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi sejak awal September 2023 ini. (irawan)

b-news.id skyscraper

Berita Lainnya

b-news.id skyscraper