SIDOARJO | B-news.id - Pemkab Sidoarjo melalui Bappeda kolaborasi dengan Pansus DPRD Sidoarjo menggelar Forum Konsultasi Publik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo 2025-2029 ini dengan mengundang elemen masyarakat antara lain, akademisi, Gapoktan, DPRD, OPD, tokoh masyarakat, LSM serta insan media.
Pelibatan partisipasi publik sangat diharapkan dalam pembahasan akhir RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2025-2029, terkait 14 program prioritas Bupati-Wakil Bupati Sidoarjo periode 2025-2029 sebelum ditetapkan menjadi Ranperda.
Kepala Bappeda Sidoarjo, Heri Soesanto, membuka acara dengan menekankan urgensi partisipasi publik dalam merumuskan visi-misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan yang tercantum dalam 14 progran prioritas.
“Acara ini merupakan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang pelibatan publik dalam perencanaan pembangunan, menjadi wadah strategis bagi berbagai pemangku kepentingan. Legislatif, akademisi, praktisi, hingga organisasi masyarakat hadir untuk menyampaikan masukan berharga,” papar Heri Soesanto saat membuka Forum Konsultasi Publik RPJMD 2025, Sabtu (5/7/2025) di ruang rapat kantor Bappeda Sidoarjo.
Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, Suyarno dalam paparannya mengatakan, RPJMD merupakan roh atau nyawa pemerintahan daerah dalam menjalankan kewajibannya untuk mengelola pemerintahan daerah lima tahun ke depan sesuai visi-misinya.
Ini yang menjadi tolok ukur bahwasannya sejauhmana RPJMD itu diharapkan bisa mengakomodir semua kebutuhan dan kepentingan masyarakat Sidoarjo.
“Keberhasilan pembangunan di Sidoarjo itu tergantung pada rencana pembangunan yang sudah direncanakan. Itu sesuai dengan Visi-Misi Bupati dan wakil Bupati terpilih. Jadi RPJMD berasal dari masukan semua elemen masyarakat, stakeholder. Kita berharap masukan atau pelibatan masyarakat dalam pembangunan Sidoarjo,” ujar Suyarno.
Secara umum Suyarno menjelaskan bahwa, sasaran RPJMD adalah untuk meningkatkan kesejahetraan masyarakat terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan.
Karena menurutnya, pendidikan dan kesehatan merupakan kebuhutan dasar masyarakat dan skala priotritas dalam RPJMD, selain itu, meningkatkan kualitas infrastruktur dan meningkatkan kualitas pelayanan.
Baca juga: DPRD Sidoarjo Dukung Kebijakan Pembebasan Denda Pajak Daerah
“Jadi dengan RPJMD tentunya mendorong semua kebijakan-kebijakan untuk kepentingan masyarakat secara adil makmur dan sejahtera,”pungkas politisi PDIP ini.
Selanjutnya, Ketua Pansus DPRD Sidoarjo Tarkit Erdianto dan Wakil Ketua Pansus Moch Dhamroni Chudlori secara bergantian membacakan 14 prorgam prioritas Bupati-Wakil Bupati yang menjadi visi - misi dalam lima tahun ke depan yang terangkum dalam RPJMD.
Panitia Khusus (Pansus) RPJMD Sidoarjo mempresentasikan 14 program unggulan yang dirancang untuk menjadi solusi konkret terhadap berbagai persoalan daerah. Program-program ini menargetkan isu-isu vital seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan layanan, dan daya saing daerah.
Baca juga: DPRD Datangkan Ahli Hukum Unair, Tegaskan Jalan Mutiara City–Mutiara Regency Milik Umum
14 program prioritas yang dipapartkan pansus antara lain Penciptaan 100.000 lapangan kerja baru, Layanan berobat gratis untuk warga Sidoarjo, Program makan bergizi gratis bagi lansia, Penyediaan 20.000 beasiswa kuliah, SD, SMP untuk anak yatim, Distribusi 2.000 paket pupuk & benih gratis bagi petani dan nelayan, Pemberian 50 juta modal usaha untuk UMKM, Alokasi 500 juta per desa/kelurahan untuk BKK dan insentif perangkat desa.
Selain itu juga peningkatan kapasitas 20.000 UMKM naik kelas, Pembangunan 3 dinas baru (penataan kota, PDAM, transportasi) dan pengadaan bus sekolah gratis, Kenaikan tunjangan 100% untuk tenaga kesehatan, guru ngaji, GTT, dan honorer, Pengembangan pusat kreativitas pemuda dan desa wisata, dengan konsep satu desa satu duta wisata, Renovasi 2.000 warung rakyat, Kemudahan perizinan usaha melalui konsep Smart City, Revitalisasi taman kota dan perumahan.
“RPJMD Sidoarjo harus solutif dan tidak sekadar normatif. Fokus utamanya adalah menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat,” papar Ketua Pansus Tarkit diamini Waket Pansus Dhamroni, kompak.
“Melalui forum konsultasi publik ini, Pemkab Sidoarjo berharap dapat menyempurnakan dokumen RPJMD sebelum diajukan sebagai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Langkah ini krusial dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan di Sidoarjo,” pungkasnya (za)
Editor : Zainul Arifin