BANYUWANGI | B-news.id - Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Banyuwangi, H. Suwito, akhirnya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka dan mencabut pernyataan kontroversialnya yang menuding 80 persen Kepala Desa (Kades) di Banyuwangi terlibat korupsi dana bantuan sosial (bansos). Senin, 17 November 2025.
Kendati demikian, sejumlah aktivis dan pengamat politik Banyuwangi menilai, Permintaan maaf tersebut terjadi di tengah gelombang tekanan, baik dari ratusan Kades yang berdemonstrasi, maupun dari elit yang berkepentingan menjaga kondusifitas Kabupaten Banyuwangi.
Baca Juga: Aksi ODOL Ricuh Tutup Jalan, 10 Orang Provokasi Diamankan, Sajam dan Miras Disita
Tekanan Massa dan Intervensi Elite
Permintaan maaf Suwito disampaikan dihadapan ratusan Kades yang memadati Gedung DPRD Banyuwangi. Kedatangan massa Kades dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) dan Asosiasi Kepala Desa Banyuwangi (Askab) merupakan puncak dari ketidakpuasan terhadap tuduhan yang dianggap mencemarkan nama baik seluruh perangkat Desa se-Kabupaten Banyuwangi.
Dibalik tuntutan massa tersebut, beberapa pihak melihat adanya pergerakan elite pimpinan Banyuwangi yang berusaha memastikan isu korupsi dana Bansos yang diangkat oleh suwito ini tidak berlarut-larut hingga menjadi "Bola Liar" yang merusak Kondusifitas serta berpotensi mengganggu stabilitas politik dan sosial di wilayah Kabupaten Banyuwangi.
Kehadiran para Pimpinan DPRD dan Ketua fraksi lainnya, serta koordinasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan aparat keamanan dalam hal ini Polresta Banyuwangi, mengindikasikan kuatnya keinginan untuk segera 'memadamkan' api konflik terkait isu dugaan korupsi di tingkat Desa tersebut.
Pencabutan Tudingan dan Pengakuan Khilaf
Dalam pertemuan yang difasilitasi oleh Pimpinan Dewan, Suwito mengakui bahwa ucapan tersebut hanyalah "ketergelinciran lidah" atau tidak berdasar secara spesifik. “Saya secara pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Apa yang saya katakan itu salah. Tidak ada niatan apapun untuk menuduh secara umum,” ucap Suwito.
Ratusan Kades dan Perangkat Desa se-Kabupaten Banyuwangi memadati pelataran DPRD Kabupaten Banyuwangi guna menuntut Klarifikasi oknum anggota Dewan.( foto: irawan/B-news.id )
Ia menjelaskan bahwa pernyataan tersebut adalah "terpeleset lidah" dan tidak memiliki dasar yang valid untuk menuding mayoritas kades. Pengakuan ini sontak diterima oleh Kades yang hadir, seraya bersepakat untuk mengakhiri polemik tersebut demi menjaga sinergi antara legislatif dan pemerintah desa.
"Alhamdulillah sudah clear. Kami menerima permintaan maaf beliau, tapi kami minta agar ke depannya tidak ada lagi pernyataan yang merusak kondusifitas dan merugikan nama baik para kades," ujar Budiharto, Ketua Askab Banyuwangi.
Gerindra di Persimpangan Jalan
Kendati Suwito telah meminta maaf, insiden ini menimbulkan pertanyaan mengenai posisi Partai Gerindra di DPRD Banyuwangi. Upaya Ketua fraksi mengungkap dugaan penyelewengan bansos sejatinya adalah fungsi pengawasan yang harus diapresiasi. Namun, penggunaan data yang tidak akurat, yang berujung pada permintaan maaf di bawah tekanan, dapat dilihat sebagai pukulan balik terhadap kredibilitas Fraksi Gerindra dalam menjalankan peran check and balance.
Peristiwa ini menjadi contoh nyata bagaimana dinamika politik lokal seringkali menempatkan kepentingan kondusifitas dan stabilitas politik di atas proses penegakan hukum dan transparansi yang berpotensi menimbulkan kegaduhan. (Irw)
Editor : Redaksi
