BLITAR | B-news.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar menegaskan komitmennya dalam memperkuat layanan kesehatan masyarakat dengan mengalokasikan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun anggaran 2025 sebesar Rp15,2 miliar untuk sektor kesehatan.
Alokasi ini dipastikan menjadi salah satu instrumen penting dalam pemenuhan hak dasar masyarakat atas layanan kesehatan.
Baca Juga: Ormas BIDIK Demo Soroti Ketimpangan Wilayah di Kabupaten Blitar
Bupati Blitar, Rijanto, menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional dalam memastikan setiap warga memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Ia menyebut kesehatan sebagai prioritas sejak awal masa kepemimpinannya.
“Pemerintah wajib menjamin setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Ini adalah amanat konstitusi sesuai Pasal 28H dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945,” tegas Bupati Rijanto, Jumat (14/11/2025).
Dari total anggaran DBHCHT tersebut, porsi terbesar dialokasikan untuk Program Bantuan Iuran Daerah (PBID) sebesar Rp12,6 miliar. Dana ini akan digunakan untuk menanggung iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu agar tetap mendapatkan layanan kesehatan tanpa kendala biaya.
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, Murdianto, mengatakan PBID menjadi program prioritas karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Menurutnya, akses layanan kesehatan tidak boleh terhambat oleh kondisi ekonomi.
“PBID menjadi program strategis yang menjaga agar warga kurang mampu tetap bisa mendapatkan jaminan kesehatan. Dengan dukungan DBHCHT, masyarakat tidak perlu khawatir kehilangan akses layanan karena kesulitan membayar iuran,” ujar Murdianto.
Selain difokuskan pada jaminan kesehatan, sisa anggaran DBHCHT juga digunakan untuk mendukung peningkatan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan di tingkat bawah. Dinas Kesehatan mengalokasikan Rp1,68 miliar untuk rehabilitasi Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu).
Menurut Dinkes, peningkatan fasilitas kesehatan dasar menjadi bagian penting untuk memperkuat fondasi layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Perbaikan sarana dan prasarana ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan di berbagai wilayah.
Baca Juga: ADD 2026 Menurun, Kades dan Perangkat Desa se-Blitar Gelar Hearing dengan DPRD
Tak hanya itu, anggaran sebesar Rp864 juta turut disiapkan untuk pengadaan obat-obatan. Penguatan stok obat ini dipastikan sebagai langkah antisipatif agar fasilitas kesehatan tidak mengalami kekurangan obat yang dapat menghambat pelayanan.
Secara keseluruhan, Kabupaten Blitar mengalokasikan 40 persen dari total DBHCHT untuk sektor kesehatan. Sementara 50 persen sisanya diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat, dan 10 persen dialokasikan pada sektor penegakan hukum, termasuk pemberantasan peredaran rokok ilegal.
Bupati Rijanto menilai tantangan sektor kesehatan masih cukup besar, terutama pada penanganan stunting, penyakit tidak menular, dan masalah kesehatan lingkungan. Namun, ia optimistis suntikan anggaran dari DBHCHT akan memperkuat upaya pemerintah daerah.
“Dengan tambahan anggaran ini, pelayanan kesehatan di Kabupaten Blitar diharapkan semakin cepat, tepat, dan merata. Ini bentuk keseriusan pemerintah mewujudkan layanan yang inklusif,” kata Murdianto menambahkan.
Baca Juga: Lansia Tewas Tertabrak KA di Garum Blitar
Pemkab Blitar juga mendorong sinergi lintas sektor untuk memastikan pemanfaatan dana berjalan efektif. Kolaborasi pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat dinilai menjadi kunci keberhasilan program kesehatan.
Bupati Rijanto berharap dukungan DBHCHT dapat memperkuat berbagai program kesehatan strategis, khususnya bagi kelompok rentan. Ia menegaskan bahwa peningkatan kualitas kesehatan masyarakat merupakan investasi jangka panjang bagi pembangunan daerah.
Momentum Hari Kesehatan Nasional (HKN), menurutnya, menjadi pengingat bahwa pelayanan kesehatan yang merata adalah fondasi penting untuk menciptakan generasi yang lebih sehat dan produktif di masa depan.
Dengan komitmen ini, Pemkab Blitar menargetkan percepatan transformasi layanan kesehatan sekaligus memperkecil kesenjangan akses bagi masyarakat kurang mampu agar tidak ada lagi warga yang terhambat mendapatkan layanan medis hanya karena faktor ekonomi.(*)
Editor : Redaksi
