BLITAR | B-news.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar melanjutkan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Agenda pembahasan kali ini berlangsung melalui rapat paripurna penyampaian Pandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi, Selasa malam, 4 November 2025, di Gedung Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar.
Baca Juga: Ormas BIDIK Demo Soroti Ketimpangan Wilayah di Kabupaten Blitar
Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Blitar Hj. Ratna Dewi Nirwana Sari, S.S., S.H., M.Kn., didampingi Wakil Ketua I H. M. Rifa’i dan Wakil Ketua III Hj. Susi Narulita Kumala Dewi, S.IP., M.AP. Turut hadir Sekretaris DPRD Haris Susianto, Wakil Bupati Blitar H. Beky Herdihansah, jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, serta seluruh anggota DPRD dan tamu undangan.
Dalam sambutannya, Ratna Dewi menegaskan bahwa rapat paripurna ini merupakan tahapan lanjutan dari sidang sebelumnya pada Senin, 3 November 2025. Dalam sidang itu, Bupati Blitar telah menyampaikan nota penjelasan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026.
“Sesuai Pasal 205 Ayat (1) huruf a angka 3 Tata Tertib DPRD Kabupaten Blitar, tahapan berikutnya adalah penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD,” ujar Ratna Dewi membuka rapat.
Pandangan umum ini menjadi ruang bagi masing-masing fraksi untuk memberikan tanggapan, catatan kritis, serta masukan strategis terhadap arah kebijakan keuangan daerah tahun 2026. Beragam pandangan itu disampaikan melalui juru bicara fraksi-fraksi yang telah ditunjuk dalam rapat.
Fraksi PDI Perjuangan, melalui juru bicaranya Aryo Nugroho, menyampaikan dukungan terhadap kebijakan Bupati Blitar yang memberi prioritas tinggi pada pembangunan infrastruktur. Menurutnya, arah pembangunan tersebut selaras dengan kebutuhan dasar masyarakat serta mendorong pemerataan ekonomi antarwilayah.
“Kami mendukung penuh itikad Bupati dalam memberikan prioritas tertinggi pada pembangunan infrastruktur. Namun kami berharap, tidak hanya ditinggikan prioritasnya, tetapi juga dipercepat realisasinya agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” kata Aryo dalam penyampaian pandangan fraksi.
Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti perlunya strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan PAD, kata Aryo, menjadi kunci agar daerah memiliki ruang fiskal lebih besar untuk membiayai pembangunan tanpa terlalu bergantung pada dana transfer dari pusat.
Baca Juga: ADD 2026 Menurun, Kades dan Perangkat Desa se-Blitar Gelar Hearing dengan DPRD
“Sebagai solusi atas keterbatasan anggaran, PAD harus terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. Sumber-sumber pendapatan baru perlu digali, sambil tetap memperkuat pengawasan dan efisiensi belanja daerah,” ujarnya.
Selain itu, fraksi terbesar di DPRD Blitar tersebut memberikan apresiasi terhadap peningkatan investasi yang mulai tumbuh di Kabupaten Blitar. Namun, Aryo mengingatkan agar pemerintah daerah tidak hanya berorientasi pada besarnya investasi, tetapi juga memastikan aspek keberlanjutan dan keseimbangan lingkungan tetap terjaga.
“Kami mendorong Dinas Penanaman Modal untuk memperkuat sistem pengawasan perizinan investasi. Penataan izin harus konsisten agar kepastian hukum bagi investor terjamin, tapi tidak mengabaikan kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan,” tuturnya.
Pandangan fraksi lain, seperti NasDem, PKB, dan Golkar, juga menyoroti hal serupa: pentingnya pemerataan pembangunan antarwilayah, peningkatan layanan publik, serta perbaikan tata kelola anggaran agar setiap rupiah yang dibelanjakan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Baca Juga: Lansia Tewas Tertabrak KA di Garum Blitar
Dalam kesempatan itu, Ratna Dewi menyampaikan apresiasi atas seluruh pandangan fraksi yang disampaikan secara konstruktif. Ia menilai, dinamika pembahasan APBD tahun ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif antara legislatif dan eksekutif untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas fiskal daerah.
“Seluruh pandangan yang telah disampaikan fraksi-fraksi akan menjadi bahan penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun jawaban atas pandangan umum tersebut. Selanjutnya, akan dijadwalkan rapat lanjutan untuk mendengarkan tanggapan eksekutif,” ujarnya.
Dengan rampungnya penyampaian pandangan umum ini, DPRD Kabupaten Blitar akan melangkah ke tahapan berikutnya: pembahasan detail RAPBD 2026 pada tingkat komisi dan badan anggaran.
Tahapan ini diharapkan menghasilkan rancangan anggaran yang lebih efektif, berpihak kepada kepentingan rakyat, serta sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Blitar tahun 2026.(hmsdprd/sun)
Editor : Zainul Arifin
