SIDOARJO | B-news.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo menyampaikan apresiasi atas langkah cepat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam membentuk Koperasi Merah Putih sebanyak 346 Koperasi yang tersebar di berbagai Desa/Kelurahan wilayah Kabupaten Sidoarjo. Bahkan di antaranya sudah ada yang beroperasi.
Program ini dinilai sebagai upaya konkret dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat dan memperkuat sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Ketua DPRD Sidoarjo H Abdillah Nasih mendorong Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memberi dukungan penuh pada program nasional Koperasi Merah Putih (KMP). Pasalnya, Koperasi Merah Putih dinilai mampu memperkuat UMKM dan ekonomi kerakyatan di Kabupten yang dijuluki sebagai kota UMKM ini.
Nasih menekankan, pentingnya kolaborasi atau kemiteraan dalam menjalankan Koperasi Merah Putih dibandingkan melakukan kompetisi. Untuk itu, pihaknya kembali menekankan bahwa Koperasi Merah Putih merupakan mitra Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan bukan kompetitor.
"Saya ingin mengatakan bahwa Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih yang ada di Kabuapten Sidoarjo adalah mitra bagi UMKM. Jadi standing position-nya ini mitra dan bukan kompetitor UMKM. Oleh karena itu, tidak boleh ada keresahan bagi pelaku UMKM terdekat dengan KMP,” katanya, Selasa (16/9/2025)
Nasih menegaskan pembentukan KMP merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, selain ketahanan pangan dan Sekolah Rakyat. Ia menjelaskan, KMP bisa menjadi instrumen nyata dalam menggerakkan ekonomi masyarakat bawah.
Dengan asas koperasi 'dari, oleh, dan untuk anggota,' dukungan alokasi dana dari pemerintah pusat diyakini mampu meningkatkan daya saing pelaku usaha mikro dan informal.
"Koperasi itu juga dari soko guru ekonomi. Jadi ada perekonomian makro dan mikro. Dan yang mikro ini salah satunya melalui pembentukan Koperasi Merah Putih," ungkap Nasih.
Ketua FPRD Sidoarjo H Abdilah Nasih saat memimpin Rapat Paripurna DPRD. (ist)
Ia juga menegaskan bahwa kehadiran KMP tidak boleh menyingkirkan koperasi yang sudah lebih dulu eksis. Sebaliknya, ia berharap pemerintah perlu mengorkestrasi agar semua koperasi dapat tumbuh bersama.
"Jadi saya tergaskan, tugas pemerintah kabupaten Sidoarjo mengkolaborasikan. Sehingga tidak mematikan satu sama lain. Justru progam pemerintah ini bisa menunjang cita-cita besar tentang Koperasi Soko Guru Ekonomi," papar legislator PKB ini.
Nasih mengatakan, pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh Desa dan kelurahan merupakan langkah strategis yang patut diapresiasi. Ini menjadi fondasi penting dalam memperkuat ekonomi lokal dan membuka akses permodalan bagi pelaku UMKM.
Meski demikian, ketua DPRD juga mengingatkan pentingnya keberlanjutan dan pengelolaan koperasi secara profesional. Program ini tidak cukup hanya sebatas pembentukan, tetapi harus terus didampingi, dievaluasi, dan diperkuat melalui pelatihan manajemen serta akses pasar.
"Kami berharap Pemkab Sidoarjo tidak berhenti di tahap pembentukan saja. Perlu ada strategi jangka panjang, monitoring berkala, serta kolaborasi dengan berbagai pihak agar koperasi ini benar-benar menjadi penggerak ekonomi rakyat," tegasnya.
DPRD Sidoarjo juga siap mendukung upaya penguatan regulasi dan anggaran untuk memastikan koperasi-koperasi yang telah dibentuk dapat tumbuh secara sehat dan mandiri.
“Koperasi Merah Putih ini bisa menjadi agen atau distributor untuk beras, gula, dan minyak goreng. Sehingga Koperasi Merah Putih bukan merupakan kompetitor, tapi mitra. Dan ini merupakan sinergi dan kolaboratif antara Koperasi Merah Putih dengan UMKM,” tandasnya.
Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, H Warih Andono, SH, saat menghadiri kegiatan sekaligus menjadi narasumber Sosialisasi Rokok Ilegal. (foto: zainul/B-news.id)
Hal senada juga dilontarkan Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, H Warih Andono, bahwa pembentukan sampai beroperasinya koperasi Merah Putih sebaiknya berkolaborasi dengan perguruan tinggi (PT) sebagai pendampingan.
Pelibatan akademisi (dosen dan mahasiswa) dalam mendukung legalitas, penguatan kelembagaan, dan pendampingan pasca-pendirian koperasi.
Kolaborasi ini diharapkan untuk memperkuat kelembagaan sekaligus penguatan koperasi Desa /kelurahan di Sidoarjo.
“Kami ingin peran dosen dan mahasiswa dilibatkan dalam memperkuat ekosistem koperasi di tingkat desa, misalnya dalam penguatan hukum, pengelolaan kelembagaan, dan pelatihan SDM koperasi. Saat ini di Sidoarjo menghadapi tantangan besar dengan adanya pembentukan koperasi di 346 desa dan kelurahan di tahun 2025 ini,” tuturnya, Rabu (17/9/2025) dalam suatu kesempatan.
Lebih lanjut dijelaskan, Koperasi Desa Merah Putih merupakan program nasional yang digagas Presiden RI Prabowo sebagai upaya membangun kedaulatan pangan dan ekonomi berbasis desa.
Legislator Partai Golkar ini menjelaskan, koperasi yang dibentuk di setiap desa ini, dengan proses legalisasi yang ketat dan berjenjang.
Diakuinya, pembentukan koperasi baru memang tidak mudah, tantangan di lapangan sangat kompleks, mulai dari keterbatasan SDM dinas, minimnya sosialisasi, hingga resistensi dari koperasi-koperasi wanita (Kopwan) yang telah eksis lebih dulu. Meski demikian, pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk mendorong pembentukan koperasi melalui pendekatan kolaboratif.
Salah satu poin penting dalam keterlibatan mahasiswa melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik. Mahasiswa diharapkan dapat menjadi pendamping koperasi baru dalam tahap awal pembentukan hingga operasionalisasi.
“Modelnya nanti bisa dimulai dari bimbingan teknis selama dua atau tiga hari oleh dosen, lalu dilanjutkan oleh mahasiswa KKN untuk pendampingan berkelanjutan di desa,” ujarnya.
Keberadaan Kopdes Merah Putih tambah Warih, diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa. Selain membuka peluang usaha baru, koperasi ini juga ditargetkan mampu meningkatkan daya saing masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah.
Baca Juga: DPRD Sidoarjo Dukung Kebijakan Pembebasan Denda Pajak Daerah
Ia menambahkan, untuk permodalan, pengajuan pinjaman dilakukan melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI). Sementara itu, kerja sama dengan Telkom, PLN, maupun Bulog bersifat kemitraan untuk mendukung operasional Kopdes Merah Putih.
Foto ilustrasi pembentukan dan alur distribusi Koperasi Desa Merah Putih. (ist)
Sementara itu, Bupati Sidoarjo, Subandi mengingatkan bahwa koperasi yang telah dibentuk jangan sampai hanya aktif di atas kertas. Ia menekankan agar koperasi bisa benar-benar berjalan dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat desa dan kelurahan.
"Saya tidak mau koperasi ini hanya sekadar dibentuk, selesai di administrasi. Harus bergerak nyata, berdampak langsung ke warga. Camat, Dinas Koperasi, dan PMD harus terus evaluasi. Kalau tidak jalan, segera perbaiki," tegasnya.
Sedangkan Kadis Koperasi dan Usaha Menengah, Kabupaten Sidoarjo, Edi Kurniadi mengatakan, dari sejumlah koperasi yang terbentuk, tujuh di antaranya sudah resmi beroperasi. Sementara sisanya masih dalam tahap persiapan karena menghadapi kendala permodalan dan pelatihan.
“Kami akan terus mendampingi agar koperasi bisa berkembang dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Kadiskop dan UMKM Sidoarjo, Edi Kurniadi.
Salah satu ketua Koperasi Merah Putih dari Desa Prasung, Buduran, M. Habibullah menyambut baik program ini. Ia menyebut pihaknya siap mendukung penuh distribusi logistik desa.
"Kami butuh kemudahan akses permodalan dan distribusi barang. Kalau bisa lancar, kami yakin koperasi bisa bantu tekan harga dan buka lapangan kerja," katanya.
Peluncuran koperasi ini menjadi langkah awal menuju kemandirian ekonomi berbasis desa. Pemkab Sidoarjo menargetkan koperasi merah putih tidak hanya bertahan, tapi juga berkembang menjadi model ekonomi desa masa depan. (adv/za)
Editor : Zainul Arifin
