JAKARTA | B-news.id - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan laporan penyesuaian atas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian ATR/BPN untuk Tahun anggaran 2025 dalam Rapat Kerja bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).
Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi II DPR-RI Senayan, Jakarta tersebut, Menteri ATR/BPN menjabarkan terkait beberapa penyesuaian yang dilakukan terhadap program kementerian ATR/BPN di seluruh Indonesia, utamanya guna mendukung tuntasnya Program Reforma Agraria.
Baca Juga: DPRD Blitar Fasilitasi Audiensi Warga Desa Krisik Soal Sertifikat PTSL Belum Tuntas
“Pagu Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp6.454.781.052.000. Alokasi yang sudah disiapkan ini, baik untuk melanjutkan program Reforma Agraria, namun secara khusus juga tetap bisa dijalankan dengan baik tugas-tugas Kementerian ATR/BPN di Pusat, Kantor Wilayah Provinsi, juga di tingkat Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota bisa dijalankan secara optimal,” ujar AHY, Senin (09/09/2024).
Lebih lanjut ia menyampaikan, terdapat penambahan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari tahun sebelumnya menjadi Rp.3,2 triliun yang akan dimaksimalkan dengan menjalankan pelayanan pertanahan elektronik. Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan, saat ini terdapat 445 Kantor Pertanahan yang menyelenggarakan sekaligus memproduksi Sertipikat Tanah Elektronik.
“Ada penambahan Rp.200 miliar, kami akan semakin meningkatkan kualitas pelayanan dari Kantor-kantor pertanahan. Dengan semangat yang tinggi bisa menambah hingga 445 Kantor Pertanahan yang sudah memiliki layanan Sertipikat Tanah Elektronik. Kemudian, juga kami ingin menghadirkan pelayanan-pelayanan lain yang baik bagi masyarakat, tentunya kita juga berpedoman pada birokrasi yang semakin transparan, akuntabel, sehingga prosesnya juga cepat. Dengan demikian akan menambah pemasukan kepada negara,” jelasnya.
Sejurus laporan yang disampaikan oleh Menteri AHY, Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung yang pemimpin rapat saat itu pun mengetuk palu sebagai penanda pagu anggaran Kementerian ATR/BPN untuk Tahun anggaran 2025 sebesar Rp6,4 triliun telah disetujui.
Adapun detail pengalokasian pagu anggaran tersebut diantaranya meliputi Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 4.276.905.998.000; Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan Rp. 2.021.808.943.000; dan sisanya sebesar Rp. 156.066.111.000, dialokasikan pada Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Baca Juga: Menko AHY Siap Berikan Dukungan Program Percepatan Persetujuan KKPR
“Komisi II DPR RI menyetujui pagu anggaran dan pergeseran alokasi anggaran antar program tahun 2025 yang diajukan Kementerian ATR/BPN. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN yang sudah bekerja sama selama ini. rapat kita ini mungkin yang terakhir karena kami tinggal tiga minggu lagi,” pungkas Ahmad Doli Kurnia Tandjung.
Turut hadir mendampingi Menteri AHY dalam Rapat Kerja tersebut, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni beserta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Turut mengikuti rapat, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang dan Anggota Komisi II DPR RI yang mewakili seluruh fraksi. (TIM)
Editor : Zainul Arifin
