KABUPATEN MOJOKERTO I B-news.id - Masalah stunting yang menjadi isu nasional juga menjadi perhatian serius dari Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati.
Bupati Ikfina juga mendorong kepada para Kader Pembangunan Manusia (KPM) di setiap desa untuk fokus mengidentifikasi dan mendata kasus stunting.
Dengan data yang akurat maka pemerintah daerah dapat mengambil kebijakan yang tepat untuk mencegah dan menurunkan angka stunting di desa-desa dalam wilayah Kabupaten Mojokerto.
"Saya minta tolong untuk para kader agar fokus dalam mengolah data bayi stunting maupun bayi yang terancam stunting, agar kita bisa melaksanakan kebijakan yang tepat sasaran," ujar Bupati Ikfina pada para kader dari eks wilayah pembantu bupati Mojosari (Ngoro, Pungging, Mojosari, Kutorejo dan Dlanggu) pada Selasa (3/9) pagi.
Bupati Ikfina juga menjelaskan bahwa intervensi yang dilakukan pemerintah daerah secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama dengan kelompok sasaran komunitas yang tinggal di desa. Hal ini sangat dibutuhkan dalam penanganan stunting, karena masalah stunting sangat kompleks sehingga dibutuhkan sinergitas dan kolaborasi yang masif.
"Permasalahan stunting tidak cukup dengan pemberian makanan cukup gizi, akan tetapi harus ditopang dengan apa atau bagaimana sampai timbul stunting dan penyelesaiannya," sambungnya.
Bupati perempuan pertama di Kabupaten Mojokerto ini juga menerangkan bahwa aksi konvergen mesti dilakukan oleh pemerintah daerah yang melibatkan seluruh stakeholder yang ada mulai dari tingkat desa sampai daerah serta semua pihak merasa bertanggung jawab terhadap masalah ini.
Baca Juga : Hadiri Pembinaan Taruna Siaga Bencana, Bupati Ikfina : Harus Ada Keselarasan dalam Hadapi Bencana
"Dan untuk menghadapi masalah stunting pemerintah daerah membutuhkan aksi konvergensi," tegasnya.
Bupati Ikfina bersama ibu-ibu kader KPM Kec. Ngoro, Pungging, Mojosari, Kutorejo dan Dlanggu. (ist)
Baca Juga : Gelar Rakor dan Sosialisasi, Bupati Ikfina : Kita Permudah Layanan Dasar Kependudukan Sampai Desa
Ia juga menyoroti penyebab stunting pada balita, seperti bayi lahir prematur, ibu hamil yang terkena (Kekurangan Energi Kronis) KEK, ibu hamil beresiko tinggi, serta kehamilan yang tidak diinginkan. Untuk mengatasi hal ini Pemkab Mojokerto telah menjalin MoU dengan sekolah-sekolah dibawah Dinas Pendidikan untuk mengawasi siswa dan mencegah kehamilan usia dini.
"Telah kita buat MoU dengan sekolah, untuk terus memantau hal ini. Kalau sampai terjadi pelajar yang mengalami kehamilan, maka catatan kinerja Kepala Sekolah yang bersangkutan akan dikurangi, maka-muridnya harus selalu diawasi," pesannya.
Selanjutnya ia juga menambahkan bahwa pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama sangat penting dilakukan karena untuk meningkatkan kekebalan tubuh pada bayi.
"Selain itu penanganan bayi dengan gizi kurang dan gizi buruk harus diseriusi agar tidak terjadi stunting," pungkasnya. (eko)
