BLITAR | B-news.id - Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Bidik Jawa Timur menggelar aksi damai di Kantor Pemerintah Kabupaten Blitar, Kamis (15/1/2026).
Mereka melontarkan tuntutan agar lambang identitas Kabupaten Blitar dikaji ulang sekaligus membongkar karena dinilai tidak lagi relevan dengan kondisi daerah saat ini, dan menempatkan Lambang Daerah di atas got atau selokan.
Baca juga: ADD 2026 Menurun, Kades dan Perangkat Desa se-Blitar Gelar Hearing dengan DPRD
Aksi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Ormas Bidik Jawa Timur, Sulton Abimanyu, yang menyebut lambang daerah seharusnya mencerminkan harkat, martabat, serta kearifan lokal seluruh masyarakat Blitar tanpa menciptakan stigma terhadap wilayah tertentu.
“Lambang itu bukan sekadar gambar, melainkan simbol harga diri Kabupaten Blitar. Ketika masih ada makna yang merendahkan wilayah tertentu, maka itu wajib dikoreksi,” kata Abimanyu dalam orasinya di hadapan peserta aksi.
Ia menyoroti makna filosofis lambang Kabupaten Blitar yang tertuang dalam regulasi tahun 1967, yang menurutnya menggambarkan wilayah Blitar Selatan sebagai daerah kering dan kurang makmur.
“Narasi itu sudah tidak sesuai dengan kenyataan hari ini. Blitar Selatan sudah berkembang, punya potensi besar, dan ikut menyumbang kemajuan daerah,” ujar Abimanyu.
Menurutnya, pelabelan wilayah selatan sebagai daerah tertinggal bukan hanya tidak adil, tetapi juga melukai perasaan masyarakat yang selama ini berjuang membangun daerahnya.
“Kalau masih dilabeli kering dan tertinggal, itu sama saja dengan mengerdilkan perjuangan masyarakat Blitar Selatan,” tegasnya.
Selain persoalan makna lambang, Abimanyu juga mengkritik penggunaan simbol pemerintah daerah yang ditempatkan pada tutup gorong-gorong atau selokan di sejumlah titik.
“Simbol daerah itu harus dijunjung tinggi, bukan justru dijadikan penutup selokan. Ini soal etika dan penghormatan terhadap identitas daerah,” katanya.
Baca juga: Lansia Tewas Tertabrak KA di Garum Blitar
Ormas Bidik juga menyinggung ketimpangan pembangunan antara wilayah Blitar Utara dan Blitar Selatan yang dinilai masih terasa hingga saat ini.
“Kami melihat ada ketimpangan yang nyata. Infrastruktur, pelayanan, dan perhatian pembangunan belum sepenuhnya berkeadilan,” ujar Abimanyu.
Ia mengingatkan, jika ketimpangan terus dibiarkan, kondisi tersebut berpotensi memunculkan ketidakpuasan publik dan menguatkan wacana pemekaran wilayah.
“Kami tidak ingin Blitar terpecah. Justru pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang adil agar tidak muncul kegelisahan di masyarakat,” katanya.
Sebelum menuju Kantor Pemkab Blitar, massa Ormas Bidik terlebih dahulu melakukan aksi sosial dengan mengecat Lambang Daerah di depan Kantor BPBD di Wlingi yang dipasang diatas selokan yang hampir setiap hari di injak-injak oleh pengguna tratoar.
Baca juga: Kemenag Kabupaten Blitar Peringati HAB ke-80, Tekankan Kerukunan dan Sinergi Bangsa
"Ini sebagai bentuk kepedulian sekaligus keprihatinan terhadap lambang daerah yang tidak ditempatkan sebagaimana mestinya"kata Abimanyu.
Aksi kemudian dilanjutkan ke Gedung DPRD Kabupaten Blitar sebelum akhirnya berakhir di Kantor Pemerintah Kabupaten Blitar.
Pemerintah daerah akhirnya menerima perwakilan massa untuk berdialog guna meredam eskalasi dan menyerap aspirasi yang disampaikan.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Blitar, Suhendro Winarso, mengatakan pihaknya mengapresiasi aspirasi yang disampaikan Ormas Bidik.
“Bapak Bupati sudah memberikan arahan agar aspirasi ini ditindaklanjuti oleh OPD teknis. Namun tentu harus melalui tahapan perencanaan dan kajian hukum. Yang jelas, ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah,” pungkas Suhendro.(*)
Editor : Redaksi