Sosialisasi Barang Kena Cukai, Mas Pj : Bersama Awasi Peredaran BKC Ilegal

Pj Wali Kota Mojokerto Moh Ali Kuncoro memberikan arahannya pada Sosialisasi BKC Ilegal. (ist)
Pj Wali Kota Mojokerto Moh Ali Kuncoro memberikan arahannya pada Sosialisasi BKC Ilegal. (ist)
b-news.id leaderboard

KOTA MOJOKERTO | B-news.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto serius untuk memerangi barang kena cukai (BKC) ilegal. Meskipun di Kota Mojokerto sangat minim kasus pelanggaran cukai ilegal, bahkan ditahun 2023 lalu ditemukan hanya satu kasus. Namun upaya pemberantasan peredaran BKC ilegal terus dilakukan oleh seluruh jajaran Pemkot Mojokerto. 

Untuk itu Pemkot Mojokerto menggelar sosialisasi Pengumpulan Informasi Peredaran BKC Ilegal dengan mengundang Camat dan Lurah di Ruang Prajna Wibawa MPP Gajah Mada pada Rabu (15/5).

"Jadi ini adalah salah satu bentuk ihktiar bersama kita dalam memberikan kontribusi kepada negara. Melalui pengawasan peredaran barang kena cukai ilegal" ujar mas Pj sapaan akrab dari Pejabat Wali Kota Mojokerto Ali Kuncoro. 

Mas Pj juga menyampaikan dengan pro aktif mengawasi peredaran BKC ilegal di Kota Mojokerto akan membantu meningkatkan penerimaan negara dari sektor cukai. 

"Ayo kita flasback kembali apa yang sudah negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang sudah kita berikan kepada negeri," tambahnya penuh semangat. 

Tampak Camat dan Lurah se-Kota Mojokerto mengikuti Sosialisasi BKC Ilegal. (ist)

Selanjutnya mas Pj mengatakan bahwa pemberantasan peredaran BKC ilegal merupakan tugas bersama baik pemerintah maupun masyarakat bahkan seluruh elemen bangsa. 

"Yang kita upayakan disini berkaitan dengan Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT). Dimana DBHCHT ini sangat besar sekali manfaatnya untuk masyarakat. Dari dana ini pula kita bisa meningkatkan otonomi daerah, mendukung berbagai pembangunan dari infrastruktur, kesehatan maupun pendidikan," bebernya. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi DBHCHT disebutkan bahwa alokasi DBHCHT dibagi menjadi beberapa bidang. 

Besaran ketentuan penggunaan anggaran tersebut yaitu 50 persen untuk kesejahteraan masyarakat, 10 persen untuk penegakan hukum dan sisanya 40 persen untuk kesehatan. 

"Melalui kegiatan ini saya berharap pembangunan di Kota Mojokerto bisa terus tumbuh dan berkembang serta berdampak. Saya juga yakin kalau nawaitunya bagus insyaallah mewujudkan masyarakat yang bahagia dan sejahtera akan mudah," pungkasnya. (eko)

b-news.id skyscraper

Berita Lainnya

b-news.id skyscraper