ASN Kabupaten Mojokerto Jadi Pelopor Pembayaran Pajak Non Tunai

Kepala Diskominfo Ardi Sepdianto turut mendampingi Bupati Ikfina. (ist)
Kepala Diskominfo Ardi Sepdianto turut mendampingi Bupati Ikfina. (ist)
b-news.id leaderboard

KABUPATEN MOJOKERTO | B-news.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto terus berupaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mojokerto. Dimana salah satunya melalui peningkatan pelayanan pembayaran pajak daerah secara non tunai atau cashless.

Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati mendorong dan menggerakkan ribuan pegawai dilingkup Pemkab Mojokerto untuk menjadi contoh pembayaran pajak daerah melalui pembayaran non tunai. 

Kegiatan yang semacam gerakan ini dikemas dalam sosialisasi pembayaran pajak daerah secara non tunai dan senam pagi bersama yang berlangsung di halaman Pemkab Mojokerto pada Jumat (3/5) pagi. 

Program gerakan pembayaran pajak daerah secara non tunai ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, Provinsi dan Kabupaten/ kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah. 

Acara ini selain diikuti serentak seluruh ASN Kabupaten Mojokerto turut dihadiri pula Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto Teguh Gunarko, Deputi Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Timur, Pimpinan Cabang Perbankan Kabupaten Mojokerto, para Asisten dan Staf Ahli Bupati Mojokerto, Kepala UPT, Direktur BUMD, Camat Se-Kabupaten Mojokerto serta perwakilan ASN seluruh OPD se-Kabupaten Mojokerto.

Dalam sambutannya Bupati Ikfina mengatakan bahwa pelaksanaan sosialisasi pembayaran pajak daerah secara non tunai ini sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto. 

Bupati Ikfina membaur dengan para ASN dalam sosialisasi pembayaran pajak daerah non tunai yang dikemas senam pagi bersama. (ist)

"Ini sebagai bentuk upaya dan ihktiar kita untuk menunjukkan akuntabilitas dan transparansi kinerja kita. Dan ini juga merupakan bukti real bahwa semua transaksi keuangan yang dilakukan pemerintah daerah melalui non tunai. Jadi bisa dicek dan dilihat rekam jejak digitalnya. Tidak ada yang ditutup-tutupi, semuanya real," ujar Bupati Ikfina. 

Selanjutnya Bupati Ikfina juga menyampaikan kalau Pemkab Mojokerto membutuhkan pemasukan yang besar khususnya PAD. PAD ini dibutuhkan untuk pemenuhan tuntutan kebutuhan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi. 

"Dan salah satu cara untuk merealisasikan target PAD dengan cepat adalah dengan mendorong transaksi non tunai. Oleh sebab itu kita dorong melalui sebuah gerakan ASN sebagai pelopor pembayaran pajak daerah melalui non tunai," jelas Ikfina. 

Sementara itu Deputi Perwakilan Bank Indonesia Jatim Bandoe Widiarto menyampaikan Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia bersama pemerintah memiliki program Digitalisasi dan Elektronifikasi. Ia menjelaskan ada 3 pilar untuk mendorong Elektronifikasi yaitu, elektronifikasi/digitalisasi Gouverment To Person (GTop), elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD), transaksi transformasi. BI juga menyediakan layanan transaksi non tunai seperti BI Fast untuk transfer dan QRIS untuk pembayaran. 

Ia juga berterima kasih dan mengapresiasi pencapaian ETPD di Kabupaten Mojokerto yang telah mencapai 90,8% dan menempatkan Kabupaten Mojokerto dalam kategori digital.

"Melalui sosialisasi gerakan ASN sebagai pelopor pembayaran pajak daerah secara non tunai ini kita harapkan dukungan dari semua pihak dan tentu saja sukses kedepannya serta memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Karena langkah ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta PAD Kabupaten Mojokerto," harapnya. (eko)

b-news.id skyscraper

Berita Lainnya

b-news.id skyscraper