Buka Satgas Pengaduan, Pemkot Harap Semua Pekerja /Buruh Mojokerto Dapat THR

Pj Wali Kota Mojokerto Ali Kuncoro. (Ist)
Pj Wali Kota Mojokerto Ali Kuncoro. (Ist)
b-news.id leaderboard

KOTA MOJOKERTO | B-news.id - Berdasarkan Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/2/HK.04/III/2024 telah dijelaskan siapa saja yang berhak menerima serta besaran THR yang seharusnya diberikan. THR atau Tunjangan Hari Raya ini merupakan hak para pekerja/ buruh yang harus dipenuhi oleh pengusaha. 

Maka untuk memastikan para pekerja/ buruh di Kota Mojokerto dapat menerima THR yang menjadi haknya, pemerintah kota (Pemkot) Mojokerto telah membentuk Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2024.

THR Keagamaan ini seharusnya dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya secara penuh dan tidak boleh dicicil. "Silahkan monggo bisa menyampaikan langsung melalui Posko Satgas yang ada di bagian Kesra bagi para pekerja/ buruh yang sampai batas waktu pemberian THR belum menerima uang THR-nya," ujar Pejabat (Pj) Wali Kota Mojokerto pada Selasa (26/3).

Selanjutnya pihaknya menambahkan bahwa pengaduan yang diterima tentu akan dilakukan klarifikasi terlebih dahulu baru selanjutnya akan dilakukan mediasi dengan pengusaha atau perusahaan pemberi upah.

"Setelah pengaduan kita klarifikasi dan ternyata pelapor memang berhak menerima THR. Kita akan lakukan mediasi antara kedua belah pihak namun jika tidak bisa diselesaikan dengan jalur mediasi maka akan kita lanjutkan ke pengadilan hubungan industrial sampai ke Mahkamah Agung kalau perlu," kata mas Pj sapaan akrab dari Ali Kuncoro. 

Ali Kuncoro juga mengimbau kepada para pengusaha di Kota Mojokerto agar membayarkan THR kepada para pekerjanya sebelum batas waktu yang ditetapkan sesuai peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/ Buruh supaya terhindar dari sanksinya. 

Semua sudah ada aturannya, bagi pengusaha yang terlambat membayar THR kepada para pekerja/ buruh akan dikenai denda sebesar 5 persen dari total THR yang harus dibayarkan.

"Saya mohon kepada para pengusaha THR itu kan hak para pengusaha di Kota Mojokerto segera diberikan agar para pengusaha tidak terkena sanksi denda apalagi jangan sampai terjadi penghentian usaha," tegasnya. 

Posko Satgas THR Kota Mojokerto bertempat di Gedung Bagian Kesra Sekdakot Mojokerto. Posko ini akan bekerja mulai 1 April 20204 sampai H+7 dengan pelayanan mulai hari Senin- Jumat jam 08.00 WIB sampai jam 15.00 WIB. Sedangkan petugas yang dapat dihubungi sebagai berikut; Gede Arya Wiryana, SH. MH. MHRM (0812 3492 4199), Iwan Widiantoro, SE. MM (0812 9200 0600), Tri Aprilia (0812 1639 464) dan Tita Rahayu SH. (0822 4453 1784). (eko)

b-news.id skyscraper

Berita Lainnya

b-news.id skyscraper