KABUPATEN MOJOKERTO | B-news.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto terus berupaya untuk meningkatkan akuntabilitas sekaligus mempercepat penyerapan APBD. Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati melaunching Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebagai sarana untuk mencapai hal tersebut. Kegiatan ini dilangsungkan di Ballroom Hotel Aston Jalan Raya By Pass Mojokerto pada Senin (19/2) siang.
KKPD sebenarnya adalah program pemerintah pusat untuk mempermudah dan mempercepat belanja daerah. Di Kabupaten Mojokerto pencanangan program ini melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang bekerja sama dengan Bank Jatim.
Bupati Ikfina menyampaikan bahwa KKPD ini kedepannya bisa digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam membelanjakan anggaran daerah. Ia juga menilai dengan adanya KKPD ini bisa mempersingkat administrasi dalam pembelanjaan anggaran karena sifat pembayarannya yang dipermudah.
"Dengan KKPD ini saya yakin akan mempermudah pemerintah daerah dalam membelanjakan anggaran sesuai dengan kebutuhan. Karena KKPD ini tinggal gesek sehingga mempermudah administrasi,".ujar Bupati Ikfina.
"Namun harus hati-hati bagi penanggung jawab KKPD karena setiap penggunaan KKPD terekam semua dan tidak dapat dihapus. Jadi KKPD ini juga bisa menjadi benteng pemerintah daerah untuk meningkatkan akuntabilitas kepada masyarakat," tegasnya.
Kepala Diskominfo Kabupaten Mojokerto Ardi Sepdiarto diantara undangan Lounching KKPD di Hotel Aston Mojokerto. (ist)
Sedangkan Kepala BPKAD Kabupaten Mojokerto Mieke Juli Astuti mengatakan penerapan KKPD ini masih diuji cobakan kepada 5 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Ada 5 perangkat daerah yang kita lakukan uji coba penggunaan KKPD ini, yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)," terang Mieke.
Selanjutnya Mieke menyampaikan KKPD ini bisa menjadi sarana untuk mendapatkan dana insentif fiskal daerah. Karena salah satu kriteria untuk mendapatkan insentif fiskal adalah percepatan realisasi belanja APBD yang bisa ditunjang dengan penggunaan KKPD.
"Jadi tujuan untuk pengaplikasian KKPD ini adalah untuk mendapatkan dana insentif fiskal daerah dari pemerintah pusat," pungkasnya.
Seperti diketahui lounching Kartu Kredit Pemerintah Daerah ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto Teguh Gunarko, seluruh Kepala OPD dilingkup Pemkab Mojokerto serta Perwakilan dari Bank Jatim selaku mitra sekaligus penerbit KKPD. (eko)
